alexametrics
27.9 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Pembangunan 35 RTLH Gagal Terlaksana

SAMPANG – Realisasi progam rumah tidak layak huni (RTLH) di Sampang tidak merata. Buktinya, hanya terlaksana di Kecamatan Camplong dan Ketapang. Bahkan, pemerintah gagal membangun 35 rumah bagi calon penerima. Sampai saat ini mereka belum mendapat haknya.

Program RTLH dijalankan dua organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan pihak TNI dalam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Sayangnya, DPRKP gagal merealisasikan tanggung jawabnya.

Anggaran RTLH sebesar Rp 7,5 miliar. Dana itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2017. Masing-masing rumah dianggarkan Rp 15 juta.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sampang Insriyani Krisnawati mengatakan, program RTLH yang ditangani lembaganya hanya di dua kecamatan dan mayoritas wilayah pesisir.  Sementara untuk wilayah perkotaan dilaksanakan oleh DPRKP.

Baca Juga :  Tim Gabungan Sita Ratusan Miras

”Tahun ini program RTLH hanya di Kecamatan Camplong dan Ketapang. Masing-masing kecamatan terdapat 25 rumah. Total ada 50 rumah warga yang masuk program RTLH,” jelasnya kemarin (21/11).

Menurut Insriyani, penentuan penerima RTLH merupakan kewenangan pemerintah pusat. Yakni, mengacu pada data kemiskinan dan desa tertinggal. Lembaganya tidak mempunyai kewenangan untuk menambah ataupun mengubah data yang ada.

”Kami hanya sebatas fasilitator dan pengawas di daerah. Agar, program RTLH bisa benar-benar terlaksana dan tepat sasaran,” terangnya.

Mekanisme pencairan dana RTLH tersebut dilakukan secara nontunai atau ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Tujuannya, meminimalkan penyalahgunaan dan penyelewengan dana tersebut.

”Masing-masing rumah dianggarkan Rp 15 juta. Pelaksanaan pembangunan sudah tuntas,” ujarnya.

Sementara program RTLH yang ditangani DPRKP Sampang gagal dilaksanakan. Sebanyak 35 warga calon penerima tidak bisa merasakan manfaat program tersebut. Alasannya, program RTLH merupakan pelimpahan yang diterima dari dinsos.

Baca Juga :  Dianggap Berkelakuan Baik selama Dalam Penjara

”Program RTLH 2017 tidak kami laksanakan karena berkasnya tidak lengkap. Hanya ada DPA (dokumen pelaksanaan anggaran, Red) tanpa proposal,” ungkap Kasi Tata Bangunan dan Pertanahan DPRKP Sampang Musyaffak.

Realisasi program yang menggunakan dana hibah, kata Musyaffak, harus dilengkapi dengan proposal pengajuan. Dengan demikian, program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Musyaffak mengklaim sudah berkoordinasi dengan dinsos dan meminta agar DPA yang diserahkan kepada lembaganya lengkap sesuai prosedur. Tujuannya, agar program tersebut bisa terlaksana. ”Daripada menimbulkan persoalan di kemudian hari, lebih baik program itu tidak kami laksanakan, dan anggaran dikembalikan ke kasda,” pungkasnya.

SAMPANG – Realisasi progam rumah tidak layak huni (RTLH) di Sampang tidak merata. Buktinya, hanya terlaksana di Kecamatan Camplong dan Ketapang. Bahkan, pemerintah gagal membangun 35 rumah bagi calon penerima. Sampai saat ini mereka belum mendapat haknya.

Program RTLH dijalankan dua organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan pihak TNI dalam TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Sayangnya, DPRKP gagal merealisasikan tanggung jawabnya.

Anggaran RTLH sebesar Rp 7,5 miliar. Dana itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2017. Masing-masing rumah dianggarkan Rp 15 juta.


Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sampang Insriyani Krisnawati mengatakan, program RTLH yang ditangani lembaganya hanya di dua kecamatan dan mayoritas wilayah pesisir.  Sementara untuk wilayah perkotaan dilaksanakan oleh DPRKP.

Baca Juga :  Diskumnaker Sampang Tak Punya Alat, Pelatihan Servis Kendaraan Vakum

”Tahun ini program RTLH hanya di Kecamatan Camplong dan Ketapang. Masing-masing kecamatan terdapat 25 rumah. Total ada 50 rumah warga yang masuk program RTLH,” jelasnya kemarin (21/11).

Menurut Insriyani, penentuan penerima RTLH merupakan kewenangan pemerintah pusat. Yakni, mengacu pada data kemiskinan dan desa tertinggal. Lembaganya tidak mempunyai kewenangan untuk menambah ataupun mengubah data yang ada.

”Kami hanya sebatas fasilitator dan pengawas di daerah. Agar, program RTLH bisa benar-benar terlaksana dan tepat sasaran,” terangnya.

Mekanisme pencairan dana RTLH tersebut dilakukan secara nontunai atau ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Tujuannya, meminimalkan penyalahgunaan dan penyelewengan dana tersebut.

”Masing-masing rumah dianggarkan Rp 15 juta. Pelaksanaan pembangunan sudah tuntas,” ujarnya.

Sementara program RTLH yang ditangani DPRKP Sampang gagal dilaksanakan. Sebanyak 35 warga calon penerima tidak bisa merasakan manfaat program tersebut. Alasannya, program RTLH merupakan pelimpahan yang diterima dari dinsos.

Baca Juga :  Dianggap Berkelakuan Baik selama Dalam Penjara

”Program RTLH 2017 tidak kami laksanakan karena berkasnya tidak lengkap. Hanya ada DPA (dokumen pelaksanaan anggaran, Red) tanpa proposal,” ungkap Kasi Tata Bangunan dan Pertanahan DPRKP Sampang Musyaffak.

Realisasi program yang menggunakan dana hibah, kata Musyaffak, harus dilengkapi dengan proposal pengajuan. Dengan demikian, program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Musyaffak mengklaim sudah berkoordinasi dengan dinsos dan meminta agar DPA yang diserahkan kepada lembaganya lengkap sesuai prosedur. Tujuannya, agar program tersebut bisa terlaksana. ”Daripada menimbulkan persoalan di kemudian hari, lebih baik program itu tidak kami laksanakan, dan anggaran dikembalikan ke kasda,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/