SAMPANG – Puluhan guru honorer yang lulus passing grade rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022 berunjuk rasa kemarin (21/3). Mereka menuntut surat keputusan (SK) pengangkatan segera diterbitkan. Mereka juga meminta kuota formasi guru tahun ini minimal 519 orang.
Ada tiga lokasi yang menjadi tempat para guru menyampaikan aspirasi. Yakni, kantor dinas pendidikan (dispendik), kantor DPRD, dan kantor bupati. ”Kami menuntut pemkab supaya meminta maaf kepada 519 guru honorer karena telah menggantung nasib mereka,” kata koordinator aksi Zainuddin kemarin (21/3).
Zainuddin menyatakan, pengorbanan guru dalam mendidik generasi bangsa sangat luar biasa. Namun, masih ada pihak yang mengabaikan nasibnya. ”Dispendik harus lebih peka terhadap persoalan ini. Tapi, malah mengabaikan perjuangan mereka menerima haknya,” katanya.
Anggota DPRD yang notabene sebagai wakil rakyat juga tidak banyak membantu. Menurut Zainuddin, sikap anggota dewan tidak sesuai dengan yang disampaikan pada saat masa kampanye. ”Kami sudah tiga kali berkirim surat, tapi tidak membuat mereka iba,” terangnya.
Menurut Zainuddin, pemerintah berjanji akan memperjuangkan guru yang lolos passing grade 2022 hingga 400 orang. Kemudian, sisanya akan dituntaskan tahun ini. ”Kenyataannya, sampai hari ini baru 186 orang yang diangkat. Itu pun belum ada SK. Jadi, bagaimana nasib 519 guru lainnya? Setahun lebih kami menunggu kabar baik dari pemerintah,” ungkapnya.
Kepala Dispendik Sampang Edi Subinto mendukung pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Tujuannya, kekurangan guru terpenuhi. ”Kami sangat mendukung dan kami akan terus berusaha,” katanya di hadapan demonstran.
Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengajak para demonstran menyampaikan aspirasi di dalam gedung. Menurut dia, pihaknya memiliki keinginan sama dengan para guru. Namun, tetap harus berdasar pertimbangan matang.
Misalnya, ketersediaan anggaran dan regulasi yang mengatur tentang rekrutmen PPPK. Sebab, pemkab harus mematuhi aturan pemerintah pusat. Mengingat, kewenangan itu ada di pemerintah pusat. ”Kami harus mengikuti isi surat yang dikeluarkan oleh pusat,” imbuhnya.
Sekkab Sampang Yuliadi Setiyawan menyatakan, bupati sering menyampaikan akan memprioritaskan nasib tenaga honorer. Namun, hal tersebut tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Sebab, pengangkatan PPPK juga melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
”Kami ini diminta mengangkat PPPK tahun ini sebanyak 2.600, terdiri atas guru dan nakes. Uangnya memang dikirim. Namun, uang itu untuk membayar satu tahun ini saja. Sisanya menjadi beban APBD,” ulasnya.
Bupati akan memprioritaskan sisa rekrutmen 2022. Namun, hal itu butuh proses dan menunggu informasi dari Kementerian PAN-RB April nanti. ”Mereka ke sini meminta kepastian, termasuk SK. Kalau pengangkatan tahun ini khusus yang lolos passing grade, kami pastikan Kemen PAN-RB akan mengeluarkan Permen PAN-RB terkait pengaturan pengangkatan PPPK 2023,” tandasnya. (dil/han)
