alexametrics
28.2 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

55 Kendaraan Milik Negara Jadi Rongsokan

SAMPANG – Fasilitas negara yang disediakan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Sampang banyak yang tidak layak, bahkan sudah rusak. Sampai saat ini ada 55 unit kendaraan yang jadi rongsokan.

Samsul Arifin, anggota Komisi I DPRD Sampang sangat menyayangkan minimnya pengawasan aset di Sampang. Menurut dia, kendaraan yang akan dilelang di Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang semuanya sudah menjadi rongsokan.

”Jadi rongsokan, mesinnya sudah tidak ada. Kok bisa kendaraan tidak ada mesinnya mau dilelang,” ungkap dia heran.

Dia meminta keberadaan aset milik negara di Sampang diawasi. Menurut dia, masih banyak aset yang digunakan tidak wajar. ”Barang itu ada di dishub. Tentu dishub harus bertanggung jawab,” tandasnya.

Baca Juga :  Sisiri Masyarakat Kurang Mampu, Bupati Sampang Bantu Yatim Piatu

Kepala Dishub Sampang M. Zuhri mengaku sudah menyerahkan kendaraan tersebut kepada bagian aset. Dengan demikian, seluruh kendaraan itu menjadi tanggung jawab bagian aset. ”Itu memang inventaris kami yang sudah dihapus karena akan dilelang,” katanya.

Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, seluruh aset yang akan dilelang adalah milik dishub. Menurut dia, tahun ini yang akan dilelang kendaraan roda empat sebanyak 19 unit dan roda tiga sebanyak 36 unit. ”Roda dua masih diinventarisasi,” ujarnya.

Berkaitan dengan mesin kendaraan yang sudah tidak ada, pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut tercatat sebagai inventaris dishub. Kemudian, oleh dishub dikontrakkan kepada pihak ketiga. Akan tetapi, setelah dievaluasi oleh BPK, ditemukan banyak yang tidak membayar uang sewa.

Baca Juga :  Pengisian Kadis Masih Buram

Atas dasar itu, direkomendasikan supaya kendaraan tersebut ditarik dari para penyewa. ”Dishub menerimanya memang sudah seperti itu (tidak ada mesinnya, Red),” klaimnya.

Mengenai proses lelang, pihaknya sudah mendata dan rapat dengan panitia. Menurut dia, jika dokumen lelang sudah tuntas, akan segera diserahkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di Pamekasan. ”Hak pemerintah daerah nanti akan diserahkan ke KPKNL,” pungkasnya.

SAMPANG – Fasilitas negara yang disediakan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Sampang banyak yang tidak layak, bahkan sudah rusak. Sampai saat ini ada 55 unit kendaraan yang jadi rongsokan.

Samsul Arifin, anggota Komisi I DPRD Sampang sangat menyayangkan minimnya pengawasan aset di Sampang. Menurut dia, kendaraan yang akan dilelang di Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang semuanya sudah menjadi rongsokan.

”Jadi rongsokan, mesinnya sudah tidak ada. Kok bisa kendaraan tidak ada mesinnya mau dilelang,” ungkap dia heran.


Dia meminta keberadaan aset milik negara di Sampang diawasi. Menurut dia, masih banyak aset yang digunakan tidak wajar. ”Barang itu ada di dishub. Tentu dishub harus bertanggung jawab,” tandasnya.

Baca Juga :  Evaluasi SAKIP Dilakukan, 10 OPD Dapat Nilai A. Bagaimana Yang Lain?

Kepala Dishub Sampang M. Zuhri mengaku sudah menyerahkan kendaraan tersebut kepada bagian aset. Dengan demikian, seluruh kendaraan itu menjadi tanggung jawab bagian aset. ”Itu memang inventaris kami yang sudah dihapus karena akan dilelang,” katanya.

Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, seluruh aset yang akan dilelang adalah milik dishub. Menurut dia, tahun ini yang akan dilelang kendaraan roda empat sebanyak 19 unit dan roda tiga sebanyak 36 unit. ”Roda dua masih diinventarisasi,” ujarnya.

Berkaitan dengan mesin kendaraan yang sudah tidak ada, pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut tercatat sebagai inventaris dishub. Kemudian, oleh dishub dikontrakkan kepada pihak ketiga. Akan tetapi, setelah dievaluasi oleh BPK, ditemukan banyak yang tidak membayar uang sewa.

Baca Juga :  Ghus Coffee, Sajikan Kopi Ala Desa Dijamin Halal

Atas dasar itu, direkomendasikan supaya kendaraan tersebut ditarik dari para penyewa. ”Dishub menerimanya memang sudah seperti itu (tidak ada mesinnya, Red),” klaimnya.

Mengenai proses lelang, pihaknya sudah mendata dan rapat dengan panitia. Menurut dia, jika dokumen lelang sudah tuntas, akan segera diserahkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di Pamekasan. ”Hak pemerintah daerah nanti akan diserahkan ke KPKNL,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/