alexametrics
27.2 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Terlantar, 222 Murid Tak Bisa Ikuti KBM di Kelas

SAMPANG – Pemkab Sampang harus bergerak cepat mencari solusi pasca SDN Asemjaran 2 disegel. Hingga hari kedua (22/1), 222 murid tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti hari biasanya,

Pantauan RadarMadura.id di lokasi, murid ke sekolah. Tapi, tidak mengikuti KBM. Pihak sekolah menampung murid di rumah warga. “Kami di rumah warga. Tidak ada pelajaran, tapi tidak diperbolehkan pulang,” kata salah satu murid SDN Asemjaran 2, Aldo.

Aldo mengungkapkan, sudah dua hari tidak ada pelajaran. Sebab, pintu pagar sudah terkunci sejak Senin (21/1). Karena itu, pada hari pertama penyegelan, murid diminta pulang oleh pihak sekolah.

Informasi yang dirangkum RadarMadura.id, SDN Asemjaran 2 disegel H. Mahdar (67) selaku pemilik tanah. Alasan pemilik tanah, penyegelan dilakukan karena merujuk putusan PT Jawa Timur Nomor: 536/Pdt./2028/PT.Sby tanggal 28 November 2018.

Baca Juga :  Tabrakan Beruntun, Satu Keluarga Meninggal

H. Mahdar mengungkapkan, penyegelan terpaksa dilakukan. Sebab, bertahun-tahun pemerintah tidak merealisasikan tuntutan ganti rugi. “Sudah dua kali kami segel. Sekarang disegel lagi karena kami sudah mengantongi putusan pengadilan,” katanya.

Dijelaskan, sebelum menyegel sudah berunding dengan pemerintah. Tapi, belum ada kejelasan ganti rugi. Pihaknya mendesak pemerintah segera membayar ganti rugi. Apalagi, lahannya sudah dipakai sekitar 40 tahun lebih.

“Saya tidak akan membuka segel selama tidak ada penyelesaian. Saya trauma dengan janji-janji yang diucapkan pemerintah,” sesal H. Mahdar.

H. Mahdar mengakui, surat putusan banding PT Jawa Timur diterima Jumat (18/1). Putusan banding tersebut membatalkan putusan PN Sampang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Spg tanggal 23 Juli 2018.

Baca Juga :  Penjual Pentol Cabuli Tiga Anak SD

Waldiman selaku Kepala SDN Asemjaran 2 mengklaim KBM tetap berlangsung. Tapi, anak didik dipulangkan lebih cepat karena panas. Mengenai polemik penyegelan dan sengketa lahan yang ditempati SDN Asemjaran 2, dia menolak komentar. “Itu wewenang atasan, kami tidak tahu,” kelitnya. 

SAMPANG – Pemkab Sampang harus bergerak cepat mencari solusi pasca SDN Asemjaran 2 disegel. Hingga hari kedua (22/1), 222 murid tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti hari biasanya,

Pantauan RadarMadura.id di lokasi, murid ke sekolah. Tapi, tidak mengikuti KBM. Pihak sekolah menampung murid di rumah warga. “Kami di rumah warga. Tidak ada pelajaran, tapi tidak diperbolehkan pulang,” kata salah satu murid SDN Asemjaran 2, Aldo.

Aldo mengungkapkan, sudah dua hari tidak ada pelajaran. Sebab, pintu pagar sudah terkunci sejak Senin (21/1). Karena itu, pada hari pertama penyegelan, murid diminta pulang oleh pihak sekolah.


Informasi yang dirangkum RadarMadura.id, SDN Asemjaran 2 disegel H. Mahdar (67) selaku pemilik tanah. Alasan pemilik tanah, penyegelan dilakukan karena merujuk putusan PT Jawa Timur Nomor: 536/Pdt./2028/PT.Sby tanggal 28 November 2018.

Baca Juga :  SDN Gelar KBM Tatap Muka

H. Mahdar mengungkapkan, penyegelan terpaksa dilakukan. Sebab, bertahun-tahun pemerintah tidak merealisasikan tuntutan ganti rugi. “Sudah dua kali kami segel. Sekarang disegel lagi karena kami sudah mengantongi putusan pengadilan,” katanya.

Dijelaskan, sebelum menyegel sudah berunding dengan pemerintah. Tapi, belum ada kejelasan ganti rugi. Pihaknya mendesak pemerintah segera membayar ganti rugi. Apalagi, lahannya sudah dipakai sekitar 40 tahun lebih.

“Saya tidak akan membuka segel selama tidak ada penyelesaian. Saya trauma dengan janji-janji yang diucapkan pemerintah,” sesal H. Mahdar.

H. Mahdar mengakui, surat putusan banding PT Jawa Timur diterima Jumat (18/1). Putusan banding tersebut membatalkan putusan PN Sampang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Spg tanggal 23 Juli 2018.

Baca Juga :  Ribuan Kelas Sekolah Dasar Rusak

Waldiman selaku Kepala SDN Asemjaran 2 mengklaim KBM tetap berlangsung. Tapi, anak didik dipulangkan lebih cepat karena panas. Mengenai polemik penyegelan dan sengketa lahan yang ditempati SDN Asemjaran 2, dia menolak komentar. “Itu wewenang atasan, kami tidak tahu,” kelitnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/