SAMPANG – Mendekati pergantian tahun, masih banyak proyek infrastruktur di Kabupaten Sampang yang belum rampung. Realisasi anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga rendah. Hal itu mendapat sorotan dari wakil rakyat di komisi III.
Ada beberapa kegiatan di tiga OPD mitra komisi III yang tengah disorot. Yakni, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (DPUPR), dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP), dan dinas perhubungan (dishub).
Anggaran yang melekat di DPUPR Rp 188.454.082.000. Sementara realisasinya Rp 143.706.208.750 atau sekitar 76,26 persen. DPRKP memiliki anggaran Rp 60 miliar, namun baru terealisasi 70 persen. Sedangkan realisasi anggaran di dishub lebih tinggi. Yakni, 99 persen dari total anggaran yang diterima.
Anggota Komisi III DPRD Sampang Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya memonitor realisasi keuangan serta pekerjaan di beberapa instansi. Tujuannya, mengetahui apakah pengerjaan infrastruktur sesuai atau tidak. Seperti peningkatan jalan, jembatan, irigasi, SPAM, dan lainnya.
Menurut dia, peningkatan infrastruktur jalan paling parah. Ada tujuh paket kegiatan jalan yang bermasalah. Beberapa di antaranya tidak selesai sesuai deadline. Misalnya, perbaikan jalan di Gunung Eleh–Palenggiyan yang harus tuntas 20 Desember.
”Sedangkan enam paket lainnya berakhir 12 Desember. Ini sudah melewati batas kontrak. Seperti Jalan Tambelangan–Banyuates, Palenggiyan–Karang Gayam, dan Banjar Talelah–Tambaan. Realisasinya hanya 70 persen,” bebernya.
Politikus PDIP asal Kecamatan Kedungdung itu mengatakan, rata-rata nilai kontrak tujuh proyek itu di atas Rp 1 miliar. Pihaknya meminta kepada pemerintah supaya pelaksana yang melewati deadline didenda sesuai aturan.
Pihaknya juga meminta laporan pada PUPR. Sebab, jika pada 28 Desember proyek tersebut tidak tuntas, rekanan akan diputus kontrak. ”Kami akan meminta laporan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diselesaikan sesuai deadline,” janjinya.
Kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan akan di-blacklist. Selama dua tahun tidak boleh mengikuti pelelangan kegiatan. ”Ini nanti menjadi catatan kami. Sehingga untuk akhir tahun kami meminta laporan. CV mana saja yang diputus kontrak,” jelasnya.
Selain jalan, lanjut Anwar, dua proyek jembatan diprediksi tidak akan selesai tepat waktu. Yakni, jembatan Pelanggaran Timur dan jembatan Majengan. Sebab, progresnya masih di bawah 60 persen hingga kemarin.
Untuk kegiatan di DPRKP, realisasi anggarannya 78 persen. Ada sebagian yang masih diproses. Ada lima kegiatan yang belum selesai. ”Ada sumur bor, tapi hampir selesai. Kalau di dishub kegiatannya sedikit. Namun, ada kegiatan pemasangan PJU di Desa Gunung Eleh yang belum menyala,” tandasnya.
Kepala DPUPR Sampang Sri Andoyo Sudono mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan infrastruktur jalan yang belum selesai. Ada juga yang sudah melebihi deadline. Namun, pelaksana siap menyelesaikan sebelum akhir tahun. ”Kami siap menyampaikan hasil pekerjaan oleh rekanan kepada dewan. Pelaksana memang harus disanksi jika pekerjaan melebihi deadline,” tegasnya.
Dono mengimbau kepada pelaksana untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Namun, kualitas pekerjaan tetap harus diutamakan. ”Kami juga memantau ke lapangan untuk mengetahui progresnya. Sekali lagi kami minta supaya pekerjaan sesuai RAB (rencana anggaran dan biaya) dan tidak melebihi deadline,” pintanya.
