alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Tuding BPN Tidak Lakukan Sosialisasi

SUMENEP – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dituding tidak pernah melakukan sosialisasi. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui bahwa program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tersebut gratis. Hal itu diduga menjadi pemicu terjadinya pungutan liar (pungli) di tingkat bawah.

Sebagaimana diberitakan, di Desa Aeng Panas dan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, diduga terjadi pungli. Setiap pemilik tanah harus membayar Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu. Dana itu diperuntukkan makan dan minum (mamin) petugas BPN serta biaya pembelian prasasti pembatas tanah.

Saat meminta uang, petugas mengatakan kepada warga bahwa biaya itu lebih murah daripada mengurus sendiri. Dengan demikian, banyak warga tertipu. Seandainya program tersebut disosialisasikan, tidak akan terjadi pungli. Terlebih, ada dana khusus untuk sosialisasi.

Tidak adanya sosialiasi disampaikan warga Desa Prenduan berinisial DM. Dengan demikian, masyarakat banyak yang tidak mengetahui. ”Selama ini tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan kami baru mengetahui jika di BPN program ini gratis,” katanya Senin (20/11).

Baca Juga :  Tahun Ini Bangkalan Dapat Jatah 40 Ribu Sertifikat

Selama ini, ungkap dia, masyarakat menilai uang tersebut sebagai persyaratan. Karena itu, masyarakat mencari uang tersebut meski harus pinjam. Sebab, dana itu harus dibayar sebelum pengukuran. Padahal, sebagian besar penerima bantuan itu warga miskin. Namun, mereka berharap tanahnya bersertifikat.

”Subsidi Prona adalah hak masyarakat. Termasuk, sosialisasi kami wajib mengetahui. Jika dana tersebut digunakan dengan cara yang salah, kami berharap penegak hukum bertindak. Selama ini kami hanya mendapatkan informasi kalau ukuran tanah dengan jumlah uang yang harus disediakan,” katanya.

DM berharap BPN segera melakukan sosialisasi. Masyarakat akan menunggu penjelasan mengenai Prona. Apa saja yang disubsidi oleh pemerintah? Jika memang ada yang dibayar, harus dijelaskan apa saja. Termasuk jika ada administrasi di tingkat desa. ”Uang Rp 500 sampai Rp 600 itu untuk apa saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Mahasiswa Tolak Full Day School

Kasi Bagian Hukum BPN Sumenep Sufwan Hardi mengatakan, sosialiasi sudah dilakukan. Namun, dia mengakui jika sosialisasi tersebut tidak tuntas. Masih ada beberapa lokasi yang belum. ”Masih belum selesai sosialisasinya. Kami masih berfokus pada pengukuran,” katanya.

Disinggung soal anggaran sosialisasi, dia menolak memberikan keterangan secara detail. Namun, dia mengakui bahwa dana untuk program tersebut ada. Namun, hingga kemarin dana sosialisasi belum terserap semua. ”Ada anggarannya, tapi kecil. Saya lupa berapa anggarannya,” imbuhnya.

 

SUMENEP – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dituding tidak pernah melakukan sosialisasi. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui bahwa program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tersebut gratis. Hal itu diduga menjadi pemicu terjadinya pungutan liar (pungli) di tingkat bawah.

Sebagaimana diberitakan, di Desa Aeng Panas dan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, diduga terjadi pungli. Setiap pemilik tanah harus membayar Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu. Dana itu diperuntukkan makan dan minum (mamin) petugas BPN serta biaya pembelian prasasti pembatas tanah.

Saat meminta uang, petugas mengatakan kepada warga bahwa biaya itu lebih murah daripada mengurus sendiri. Dengan demikian, banyak warga tertipu. Seandainya program tersebut disosialisasikan, tidak akan terjadi pungli. Terlebih, ada dana khusus untuk sosialisasi.


Tidak adanya sosialiasi disampaikan warga Desa Prenduan berinisial DM. Dengan demikian, masyarakat banyak yang tidak mengetahui. ”Selama ini tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan kami baru mengetahui jika di BPN program ini gratis,” katanya Senin (20/11).

Baca Juga :  Oknum Desa-BPN Diduga Manipulasi Data Pertanahan

Selama ini, ungkap dia, masyarakat menilai uang tersebut sebagai persyaratan. Karena itu, masyarakat mencari uang tersebut meski harus pinjam. Sebab, dana itu harus dibayar sebelum pengukuran. Padahal, sebagian besar penerima bantuan itu warga miskin. Namun, mereka berharap tanahnya bersertifikat.

”Subsidi Prona adalah hak masyarakat. Termasuk, sosialisasi kami wajib mengetahui. Jika dana tersebut digunakan dengan cara yang salah, kami berharap penegak hukum bertindak. Selama ini kami hanya mendapatkan informasi kalau ukuran tanah dengan jumlah uang yang harus disediakan,” katanya.

DM berharap BPN segera melakukan sosialisasi. Masyarakat akan menunggu penjelasan mengenai Prona. Apa saja yang disubsidi oleh pemerintah? Jika memang ada yang dibayar, harus dijelaskan apa saja. Termasuk jika ada administrasi di tingkat desa. ”Uang Rp 500 sampai Rp 600 itu untuk apa saja,” ujarnya.

Baca Juga :  PTSL Baru Terealisasi 35 Persen, Dewan Ragukan Kinerja BPN

Kasi Bagian Hukum BPN Sumenep Sufwan Hardi mengatakan, sosialiasi sudah dilakukan. Namun, dia mengakui jika sosialisasi tersebut tidak tuntas. Masih ada beberapa lokasi yang belum. ”Masih belum selesai sosialisasinya. Kami masih berfokus pada pengukuran,” katanya.

Disinggung soal anggaran sosialisasi, dia menolak memberikan keterangan secara detail. Namun, dia mengakui bahwa dana untuk program tersebut ada. Namun, hingga kemarin dana sosialisasi belum terserap semua. ”Ada anggarannya, tapi kecil. Saya lupa berapa anggarannya,” imbuhnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/