alexametrics
25.3 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Minta Serius Awasi Realisasi ADD dan DD

SAMPANG – Komisi I DPRD meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang serius mengawasi realisasi alokasi dana desa (ADD) dengan dana desa (DD). Sebab, pelaksanaan kegiatan dari dana tersebut dinilai rawan penyelewengan. Selain itu, pencairan ADD dan DD sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan atau progres kegiatan.

Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan. Komisi I khawatir ada pekerjaan yang sama tapi dengan dua anggaran. ”Kami khawatir pekerjaan belum selesai, tapi dana tetap dicairkan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman.

”Ini akan menimbulkan kerugian negara. Kami minta pencairan ADD dan DD tahap dua lebih ketat. Kalau kegiatan tahap satu belum rampung, ADD dan DD tahap dua jangan dicairkan,” imbuhnya Senin (20/11).

Baca Juga :  Tuding Rehab Puskesmas Bermasalah

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, pencairan ADD dan DD perlu diawasi serius. ”Kami perlu memantau secara serius. Kami khawatir pekerjaan yang sudah dilakukan dinas, tapi juga dianggarkan melalui ADD dan DD. Jadi perlu diwaspadai klaim proyek pembangunan,” ucapnya.

Menurut Aulia, tumpang tindih proyek pembangunan cukup rawan terjadi. Terutama proyek jalan makadam, plengsengan, dan SPAM. Karena itu, perlu pemantauan secara intensif. Jika ditemukan pelanggaran dan merugikan negara, pihaknya akan melapor kepada aparat penegak hukum agar menjadi perhatian bagi pemerintah desa.

”Kami harap pemkab lebih tegas. Dana yang dicairkan harus jelas penggunaannya. Pemkab jangan hanya menerima SPj, tapi harus survei lapangan,” pintanya.

Baca Juga :  Dana Desa Terancam Tak Terserap 100 Persen

Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Suhanto mengaku pengawasan penggunaan DD dan ADD dilakukan dengan maksimal. Hal itu agar tidak ada peyalahgunaan dana.

Menurut dia, selama ini pihaknya hati-hati dalam mencairkan DD dan ADD. Pihaknya juga melakukan kontrol terhadap penggunaan dana tersebut agar kegiatan di desa terlaksana dengan baik tanpa penyelewengan.

”Kami perketat pencairan dananya. Jika persyaratannya tidak lengkap, tidak akan kami cairkan. Kami juga bekerja sama dari kejari dan polisi dalam melakukan pengawasan. Saat ini ada 130 desa yang belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap dua,” bebernya.

SAMPANG – Komisi I DPRD meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang serius mengawasi realisasi alokasi dana desa (ADD) dengan dana desa (DD). Sebab, pelaksanaan kegiatan dari dana tersebut dinilai rawan penyelewengan. Selain itu, pencairan ADD dan DD sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan atau progres kegiatan.

Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan. Komisi I khawatir ada pekerjaan yang sama tapi dengan dua anggaran. ”Kami khawatir pekerjaan belum selesai, tapi dana tetap dicairkan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman.

”Ini akan menimbulkan kerugian negara. Kami minta pencairan ADD dan DD tahap dua lebih ketat. Kalau kegiatan tahap satu belum rampung, ADD dan DD tahap dua jangan dicairkan,” imbuhnya Senin (20/11).

Baca Juga :  Honor THL Kuras APBD Rp 57,1 Miliar

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, pencairan ADD dan DD perlu diawasi serius. ”Kami perlu memantau secara serius. Kami khawatir pekerjaan yang sudah dilakukan dinas, tapi juga dianggarkan melalui ADD dan DD. Jadi perlu diwaspadai klaim proyek pembangunan,” ucapnya.

Menurut Aulia, tumpang tindih proyek pembangunan cukup rawan terjadi. Terutama proyek jalan makadam, plengsengan, dan SPAM. Karena itu, perlu pemantauan secara intensif. Jika ditemukan pelanggaran dan merugikan negara, pihaknya akan melapor kepada aparat penegak hukum agar menjadi perhatian bagi pemerintah desa.

”Kami harap pemkab lebih tegas. Dana yang dicairkan harus jelas penggunaannya. Pemkab jangan hanya menerima SPj, tapi harus survei lapangan,” pintanya.

Baca Juga :  Wajibkan Pemdes Sisihkan Dana Desa

Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Suhanto mengaku pengawasan penggunaan DD dan ADD dilakukan dengan maksimal. Hal itu agar tidak ada peyalahgunaan dana.

Menurut dia, selama ini pihaknya hati-hati dalam mencairkan DD dan ADD. Pihaknya juga melakukan kontrol terhadap penggunaan dana tersebut agar kegiatan di desa terlaksana dengan baik tanpa penyelewengan.

”Kami perketat pencairan dananya. Jika persyaratannya tidak lengkap, tidak akan kami cairkan. Kami juga bekerja sama dari kejari dan polisi dalam melakukan pengawasan. Saat ini ada 130 desa yang belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap dua,” bebernya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/