alexametrics
20.8 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Realisasi Bantuan RTLH Belum Pasti

SAMPANG – Tahun ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang menyiapkan anggaran Rp 975 juta untuk program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Namun, hingga kini program tersebut belum dilaksanakan.

Anggaran Rp 975 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) 2018 itu hanya meng-cover 45 rumah warga miskin. Padahal, mengacu pada data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, jumlah RTLH di Sampang mencapai 25.056 unit.

Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan mengatakan, program bantuan RTLH belum dilaksanakan karena masih proses sinkronisasi data calon penerima. Dia menyebut, ada sekitar 120 pengajuan bantuan RTLH yang diterima DPRKP.

Dari jumlah tersebut, hanya 45 pengajuan yang akan disetujui. Lokasinya tersebar di Kecamatan Karang Penang dan Sokobanah. Mayoritas kondisi rumah warga miskin yang diajukan sebagai penerima program bantuan RTLH di dua kecamatan tersebut sudah tidak layak.

Baca Juga :  Dilaporkan Hilang, Warga Sampang Pencari Udang Ditemukan Mengapung

Masing-masing penerima bantuan RTLH dianggarkan Rp 15 juta. ”Ada sepuluh rumah yang sudah direnovasi oleh TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kami perlu berkoordinasi dengan dinsos (dinas sosial). Sebab, kegiatan ini dulu ditangani dinsos,” katanya.

Hannan mengaku masih menyusun perencanaan untuk melaksanakan program bantuan RTLH. ”Kami masih menghitung semua kebutuhan. Saat ini semua perencanaan sedang dimatangkan,” klaimnya.

Pengajuan calon penerima bantuan RTLH dilakukan tenaga kesejahteraan sosial (kesos) kecamatan. Setiap proposal minimal ada sepuluh rumah warga miskin yang diajukan. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Di antaranya, surat rekomendasi dari kepala desa dan camat, KTP, dan kartu keluarga (KK), serta foto kondisi rumah dari tiga sudut berbeda.

Baca Juga :  Ribuan RTLH  Belum Tersentuh Pemerintah

DPRKP bersama dinsos akan melakukan survei lokasi untuk memastikan bantuan RTLH tepat sasaran. ”Kami belum bisa memastikan kapan program bantuan RTLH bisa dilaksanakan. Proses pengerjaan mudah karena konstruksi rumah sederhana,” tukas Hannan.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri menilai pemkab kurang serius mengatasi kemiskinan. Padahal salah satu item dalam indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, seharusnya program RTLH masuk dalam program prioritas. Sebab hal itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dia meminta DPRKP serius merealisasikan program RTLH dan sebisa mungkin menyentuh semua warga miskin di Sampang.

”Kami akan memanggil DPRKP untuk menanyakan realisasi program RTLH. Kami tidak ingin persoalan realisasi bantuan RTLH pada tahun sebelumnya terulang kembali,” ancamnya.

SAMPANG – Tahun ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang menyiapkan anggaran Rp 975 juta untuk program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Namun, hingga kini program tersebut belum dilaksanakan.

Anggaran Rp 975 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) 2018 itu hanya meng-cover 45 rumah warga miskin. Padahal, mengacu pada data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, jumlah RTLH di Sampang mencapai 25.056 unit.

Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan mengatakan, program bantuan RTLH belum dilaksanakan karena masih proses sinkronisasi data calon penerima. Dia menyebut, ada sekitar 120 pengajuan bantuan RTLH yang diterima DPRKP.


Dari jumlah tersebut, hanya 45 pengajuan yang akan disetujui. Lokasinya tersebar di Kecamatan Karang Penang dan Sokobanah. Mayoritas kondisi rumah warga miskin yang diajukan sebagai penerima program bantuan RTLH di dua kecamatan tersebut sudah tidak layak.

Baca Juga :  111 Desa Bakal Dipimpin Pj Kades

Masing-masing penerima bantuan RTLH dianggarkan Rp 15 juta. ”Ada sepuluh rumah yang sudah direnovasi oleh TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kami perlu berkoordinasi dengan dinsos (dinas sosial). Sebab, kegiatan ini dulu ditangani dinsos,” katanya.

Hannan mengaku masih menyusun perencanaan untuk melaksanakan program bantuan RTLH. ”Kami masih menghitung semua kebutuhan. Saat ini semua perencanaan sedang dimatangkan,” klaimnya.

Pengajuan calon penerima bantuan RTLH dilakukan tenaga kesejahteraan sosial (kesos) kecamatan. Setiap proposal minimal ada sepuluh rumah warga miskin yang diajukan. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Di antaranya, surat rekomendasi dari kepala desa dan camat, KTP, dan kartu keluarga (KK), serta foto kondisi rumah dari tiga sudut berbeda.

Baca Juga :  Langganan Banjir, SMKN 1 Sampang Berharap Tahun Ini Aman

DPRKP bersama dinsos akan melakukan survei lokasi untuk memastikan bantuan RTLH tepat sasaran. ”Kami belum bisa memastikan kapan program bantuan RTLH bisa dilaksanakan. Proses pengerjaan mudah karena konstruksi rumah sederhana,” tukas Hannan.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri menilai pemkab kurang serius mengatasi kemiskinan. Padahal salah satu item dalam indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, seharusnya program RTLH masuk dalam program prioritas. Sebab hal itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dia meminta DPRKP serius merealisasikan program RTLH dan sebisa mungkin menyentuh semua warga miskin di Sampang.

”Kami akan memanggil DPRKP untuk menanyakan realisasi program RTLH. Kami tidak ingin persoalan realisasi bantuan RTLH pada tahun sebelumnya terulang kembali,” ancamnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/