alexametrics
20.8 C
Madura
Wednesday, August 17, 2022

RTLH Tahun Ini Hanya untuk Wilayah Pesisir, Ini Datanya

SAMPANG – Pemerintah pusat kembali memberikan jatah bantuan rumah tak layak huni (RTLH) 2018 di Sampang. Namun, program tersebut hanya menyisir wilayah pesisir yang ada di tiga kecamatan.

Kepala Dinsos Sampang Moh. Amiruddin mengatakan, bantuan RTLH tahun ini ditargetkan khusus daerah pesisir, meliputi Kecamatan Banyuates, Sokobanah, dan Sreseh. ”Kuotanya memang tidak terlalu banyak, mengingat anggarannya terbatas,” katanya Senin (19/2).

Cakupan program RTLH yang dijalankan Dinsos berbeda dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang. Sebab, hanya fokus pada daerah pesisir. Sementara DPRKP mencakup semua wilayah di Kota Bahari.

Sayangnya, Amir belum bisa memastikan berapa jumlah kuota bantuan untuk tiga kecamatan tersebut. Dia beralasan, dana bersumber dari anggran pendapatan belanja negara (APBN). ”Jadi penentuan itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” dalihnya.

Baca Juga :  Puluhan Calon Penerima Bantuan RTLH Dicoret

Dinsos, kata Amir, hanya melakukan penyesuaian kuota yang tersedia dari pemerintah pusat. Namun, jika mengaca pada tahun sebelumnya, kuota RTLH akan turun pada triwulan kedua dan paling lambat triwulan tiga.

Tahun lalu dinsos merealisasikan RTLH sekitar 50 paket. Tersebar di Camplong dan Ketapang.  ”Mudah-mudahan kuota RTLH tahun ini bisa segera keluar,” harapnya.

Mekanisme pencairan dana bantuan tersebut dilakukan secara nontunai yang ditransfer melalui rekening masing-masing penerima manfaat. Hal itu untuk meminimalkan penyelewengan dana. ”Masing-masing rumah dianggarkan Rp 15 juta,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mendukung jika program tersebut bisa  terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Manfaatnya harus bisa dirasakan warga yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga :  Bantuan Bencana Banjir Disoal

Politikus PPP itu menyarankan agar dinsos bisa lebih ketat mengawasi realisasi bantuan. Transparansi penggunaan anggaran juga perlu. Sebab, realisasi RTLH pada 2013 lalu amburadul dan banyak penyelewengan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

”Kami tidak ingin ada warga yang mengeluh karena masih diminta atau ditarik uang agar bisa mendapatkan bantuan itu,” desaknya.

 

SAMPANG – Pemerintah pusat kembali memberikan jatah bantuan rumah tak layak huni (RTLH) 2018 di Sampang. Namun, program tersebut hanya menyisir wilayah pesisir yang ada di tiga kecamatan.

Kepala Dinsos Sampang Moh. Amiruddin mengatakan, bantuan RTLH tahun ini ditargetkan khusus daerah pesisir, meliputi Kecamatan Banyuates, Sokobanah, dan Sreseh. ”Kuotanya memang tidak terlalu banyak, mengingat anggarannya terbatas,” katanya Senin (19/2).

Cakupan program RTLH yang dijalankan Dinsos berbeda dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang. Sebab, hanya fokus pada daerah pesisir. Sementara DPRKP mencakup semua wilayah di Kota Bahari.


Sayangnya, Amir belum bisa memastikan berapa jumlah kuota bantuan untuk tiga kecamatan tersebut. Dia beralasan, dana bersumber dari anggran pendapatan belanja negara (APBN). ”Jadi penentuan itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” dalihnya.

Baca Juga :  Kuota Bantuan Rumah Layak Huni Belum Jelas

Dinsos, kata Amir, hanya melakukan penyesuaian kuota yang tersedia dari pemerintah pusat. Namun, jika mengaca pada tahun sebelumnya, kuota RTLH akan turun pada triwulan kedua dan paling lambat triwulan tiga.

Tahun lalu dinsos merealisasikan RTLH sekitar 50 paket. Tersebar di Camplong dan Ketapang.  ”Mudah-mudahan kuota RTLH tahun ini bisa segera keluar,” harapnya.

Mekanisme pencairan dana bantuan tersebut dilakukan secara nontunai yang ditransfer melalui rekening masing-masing penerima manfaat. Hal itu untuk meminimalkan penyelewengan dana. ”Masing-masing rumah dianggarkan Rp 15 juta,” jelasnya.

- Advertisement -

Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mendukung jika program tersebut bisa  terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Manfaatnya harus bisa dirasakan warga yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga :  Disarpus Sampang Upayakan Arsip Sejarah

Politikus PPP itu menyarankan agar dinsos bisa lebih ketat mengawasi realisasi bantuan. Transparansi penggunaan anggaran juga perlu. Sebab, realisasi RTLH pada 2013 lalu amburadul dan banyak penyelewengan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

”Kami tidak ingin ada warga yang mengeluh karena masih diminta atau ditarik uang agar bisa mendapatkan bantuan itu,” desaknya.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/