alexametrics
21.7 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Kritik Pemerintah, ASN Disanksi

SAMPANG – Aparatur sipil negara (ASN) diimbau bijak memanfaatkan media sosisl (medsos). Tidak boleh menjelek-jelekkan atau mengkritik pemerintah. Jika mokong, kenaikan gaji mereka bisa ditunda.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Arief Lukman Hidayat kemarin (19/10|). Menurut dia, kedisiplinan ASN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Termasuk mengungkapkan kritik di ruang publik. Sebaiknya, jika terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tidak diungkapkan secara terbuka. ”Kita selaku ASN harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak terpancing dan ikut menyebarkan berita-berita melalui medsos. Apalagi itu bisa menurunkan wibawa dan martabat pemerintah dan negara kesatuan RI,” tegasnya.

Baca Juga :  Tolak UU MD3, Mahasiswa Desak Terbitkan Perpu

Untuk itu, abdi negara perlu bijak menggunakan media sosial. Jika tidak, beberapa hukuman bisa menimpa ASN. Hal itu jika dengan sengaja menyebar ujaran kebencian lewat media sosial pribadinya secara terang-terangan.

Yoyok –Sapaan akrab Arief Lukman Hidayat– menerangkan, sanksi yang akan diterima bergantung pada tingkat pelanggaran yang diperbuat. Namun sebelum dijatuhkan sanksi harus melalui berita acara pemeriksaan (BAP). Hal itu diproses oleh inspektorat daerah.

”Sanksi disiplin yang diberikan bergantung pada tingkat kesalahannya. Bisa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan paling cuma berupa surat teguran, tapi kalau ringan bisa penundaan kenaikan gaji,” jelasnya.

Menurut dia, tahun ini tingkat kedisiplinan ASN lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Hal itu bisa dinilai dari beberapa indikator. Di antaranya, tingkat kehadiran ASN melalui absensi elektronik. Di samping itu, ASN yang dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Baca Juga :  Rehab RKS SDN Gunung Sekar IV Rampung

”Kalau disiplin ASN di Kabupaten Sampang ada peningkatan. Tapi, kan disiplin itu juga banyak indikatornya. Jika dilihat dari tingkat kehadiran dan menurunnya PNS yang dikenakan sanksi bisa dibilang kedisiplinannya meningkat,” tukasnya. (bil)

SAMPANG – Aparatur sipil negara (ASN) diimbau bijak memanfaatkan media sosisl (medsos). Tidak boleh menjelek-jelekkan atau mengkritik pemerintah. Jika mokong, kenaikan gaji mereka bisa ditunda.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Arief Lukman Hidayat kemarin (19/10|). Menurut dia, kedisiplinan ASN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Termasuk mengungkapkan kritik di ruang publik. Sebaiknya, jika terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tidak diungkapkan secara terbuka. ”Kita selaku ASN harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar tidak terpancing dan ikut menyebarkan berita-berita melalui medsos. Apalagi itu bisa menurunkan wibawa dan martabat pemerintah dan negara kesatuan RI,” tegasnya.

Baca Juga :  Siapkan Pengganti Rojiun Pemkab Tak Beri Bantuan Hukum

Untuk itu, abdi negara perlu bijak menggunakan media sosial. Jika tidak, beberapa hukuman bisa menimpa ASN. Hal itu jika dengan sengaja menyebar ujaran kebencian lewat media sosial pribadinya secara terang-terangan.

Yoyok –Sapaan akrab Arief Lukman Hidayat– menerangkan, sanksi yang akan diterima bergantung pada tingkat pelanggaran yang diperbuat. Namun sebelum dijatuhkan sanksi harus melalui berita acara pemeriksaan (BAP). Hal itu diproses oleh inspektorat daerah.

”Sanksi disiplin yang diberikan bergantung pada tingkat kesalahannya. Bisa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan paling cuma berupa surat teguran, tapi kalau ringan bisa penundaan kenaikan gaji,” jelasnya.

Menurut dia, tahun ini tingkat kedisiplinan ASN lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Hal itu bisa dinilai dari beberapa indikator. Di antaranya, tingkat kehadiran ASN melalui absensi elektronik. Di samping itu, ASN yang dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Baca Juga :  113 Bidan Desa Dilantik Menjadi PNS

”Kalau disiplin ASN di Kabupaten Sampang ada peningkatan. Tapi, kan disiplin itu juga banyak indikatornya. Jika dilihat dari tingkat kehadiran dan menurunnya PNS yang dikenakan sanksi bisa dibilang kedisiplinannya meningkat,” tukasnya. (bil)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/