alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Tahun Ini Pensiun, Pemkab Kehilangan Ratusan ASN

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Setiap tahun, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang berkurang. Pemicunya, didominasi mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Tahun ini, Pemkab Sampang kembali akan kehilangan ratusan abdi negara.

Plt Kepala BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat mengatakan, tahun ini jumlah ASN yang memasuki masa pensiun tidak sedikit. Dia mencatat, hingga Juni terdapat 230 ASN yang akan purnatugas. ”Ratusan ASN tersebut terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrator,” ucapnya.

Dia menyatakan, batas usia pensiun ASN tidak sama. Hal itu bergantung pada jabatan yang sedang diemban. Untuk tenaga fungsional seperti guru, batas usia pensiun 60 tahun. Sementara tenaga administrator dibatasi hingga usia 58 tahun. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Baca Juga :  Pemkab Sokong Hampir Rp 100 M

”Terkadang ada ASN yang meninggal dan mengajukan pensiun dini. Akibatnya, mengurangi jumlah pegawai di Sampang,” katanya.

Dijelaskan, saat ini jumlah ASN di Kota Bahari sekitar 7.236 orang. Menurut pria yang akrab disapa Yoyok itu, jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan ASN di Sampang. ”Jumlah formasi yang diberikan pemerintah pusat tidak seimbang dengan jumlah ASN yang pensiun,” ungkapnya.

Yoyok menyatakan, BKPSDM tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, penetapan formasi ASN ditentukan oleh pemerintah pusat. Salah satu pertimbangannya, kemampuan anggaran. Sebab, dalam aturan disebutkan, pemerintah daerah tidak boleh mengalokasikan gaji pegawai lebih dari 50 persen APBD. ”Postur APBD juga menentukan penentuan jumlah formasi,” terangnya.

Baca Juga :  Pemprov Jatim Enggan Keluarkan Izin Untuk Pelabuhan di Sampang

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima mengutarakan, banyaknya ASN yang pensiun secara tidak langsung akan memengaruhi capaian program pemerintah daerah. Utamanya jabatan strategis seperti kepala OPD. Karena itu, dia minta pemkab mempercepat proses pengisian jabatan yang kosong.

”Mesin yang menggerakkan program pemerintah itu ASN. Kalau kekurangan ASN, berpotensi memengaruhi realisasi program. Itu harus dipertimbangakan juga,” ingatnya.

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Setiap tahun, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang berkurang. Pemicunya, didominasi mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Tahun ini, Pemkab Sampang kembali akan kehilangan ratusan abdi negara.

Plt Kepala BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat mengatakan, tahun ini jumlah ASN yang memasuki masa pensiun tidak sedikit. Dia mencatat, hingga Juni terdapat 230 ASN yang akan purnatugas. ”Ratusan ASN tersebut terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrator,” ucapnya.

Dia menyatakan, batas usia pensiun ASN tidak sama. Hal itu bergantung pada jabatan yang sedang diemban. Untuk tenaga fungsional seperti guru, batas usia pensiun 60 tahun. Sementara tenaga administrator dibatasi hingga usia 58 tahun. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Baca Juga :  Jika Mendesak, Pemkab Ajukan Pemanfaatan Rumah Sakit Apung

”Terkadang ada ASN yang meninggal dan mengajukan pensiun dini. Akibatnya, mengurangi jumlah pegawai di Sampang,” katanya.

Dijelaskan, saat ini jumlah ASN di Kota Bahari sekitar 7.236 orang. Menurut pria yang akrab disapa Yoyok itu, jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan ASN di Sampang. ”Jumlah formasi yang diberikan pemerintah pusat tidak seimbang dengan jumlah ASN yang pensiun,” ungkapnya.

Yoyok menyatakan, BKPSDM tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, penetapan formasi ASN ditentukan oleh pemerintah pusat. Salah satu pertimbangannya, kemampuan anggaran. Sebab, dalam aturan disebutkan, pemerintah daerah tidak boleh mengalokasikan gaji pegawai lebih dari 50 persen APBD. ”Postur APBD juga menentukan penentuan jumlah formasi,” terangnya.

Baca Juga :  Tinggal Dua Surat Suara, Penghitungan Dihentikan

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima mengutarakan, banyaknya ASN yang pensiun secara tidak langsung akan memengaruhi capaian program pemerintah daerah. Utamanya jabatan strategis seperti kepala OPD. Karena itu, dia minta pemkab mempercepat proses pengisian jabatan yang kosong.

”Mesin yang menggerakkan program pemerintah itu ASN. Kalau kekurangan ASN, berpotensi memengaruhi realisasi program. Itu harus dipertimbangakan juga,” ingatnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/