20.4 C
Madura
Saturday, June 10, 2023

Tiga Tahun Mandangin Menjadi Lokus Stunting

SAMPANG – Sebanyak 28 desa di Sampang menjadi lokus stunting. Bahkan, satu desa selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018 tidak bisa lepas dari penyakit gangguan pertumbuhan pada anak tersebut, yakni Desa/Pulau Mandangin.

Kepala Desa Mandangin Saiful Anam mengaku sulit lepas sebagai desa lokus stunting. Sebab, orang tua belum menerapkan pola asuh anak yang maksimal. Kemudian, jumlah penduduk juga sangat banyak.

Faktor lain yakni, praktik pernikahan usia dini kerap terjadi. Akibatnya, ketika memiliki keturunan, pengetahuan dalam mengasuh anak kurang. ”Penerapan kematangan usia perkawinan perlu ditekankan. Sebab, erat kaitannya dengan cara ibu mendidik anak,” katanya kemarin (19/7).

Mandangin memiliki potensi perikanan melimpah untuk peningkatan gizi. Potensi itu diimbangi program lain untuk mengatasi stunting. Di antaranya, pos gizi yang digelar selama lima hari. Lalu, sanitasi di dua dusun. Yakni Dusun Kramat untuk umum dan Dusun Candih untuk pendidikan.

Baca Juga :  Ban Pecah, L300 Hantam Jembatan, Penumpang Selamat

”Kami mengusulkan di bagian barat desa juga dibangun sanitasi,” pintanya.

Dinas perikanan, DKBPPPA, TP-PKK Sampang serta OPD lain juga pernah melaksanakan program di desa tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sampang menggelar penyuluhan tentang pernikahan.

Sayangnya, semua program itu belum menunjukkan dampak positif. Indikasinya, satu-satu pulau di Kota Bahari itu masih bertahan sebagai daerah lokus stunting. ”Sekarang program yang kami jalankan tidak fokus pada stunting, karena ada Covid-19,” katanya.

Saiful menilai, tolok ukur penetapan anak menderita stunting yang selama ini dilakukan tenaga kesehatan kurang tepat. Sebab, hanya mengacu pada tinggi badan anak. Padahal, banyak anak dengan tubuh kerdil tetapi memiliki kecerdasan layaknya orang normal.

Baca Juga :  Tindak Lanjuti Rekom Bawaslu, KPU Sampang Bongkar Kotak Suara Patapan

”Seperti warga kami bernama Habibi, badannya kecil tapi anaknya cerdas. Pengertian saya, stunting itu bukan hanya kerdil fisik tapi pemikiran juga,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni menyampaikan, masalah stunting membutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Sosialisasi harus merata. Sebab, banyak masyarakat belum mengetahui penyakit tersebut.

Sinergisitas antar-OPD sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan program yang direncanakan. Program dinas tidak boleh jalan sendiri-sendiri agar tidak sia-sia. ”Pemerintah desa juga harus gayung bersambut. Kades harus diberi peran juga,” sarannya. (bil)

SAMPANG – Sebanyak 28 desa di Sampang menjadi lokus stunting. Bahkan, satu desa selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018 tidak bisa lepas dari penyakit gangguan pertumbuhan pada anak tersebut, yakni Desa/Pulau Mandangin.

Kepala Desa Mandangin Saiful Anam mengaku sulit lepas sebagai desa lokus stunting. Sebab, orang tua belum menerapkan pola asuh anak yang maksimal. Kemudian, jumlah penduduk juga sangat banyak.

Faktor lain yakni, praktik pernikahan usia dini kerap terjadi. Akibatnya, ketika memiliki keturunan, pengetahuan dalam mengasuh anak kurang. ”Penerapan kematangan usia perkawinan perlu ditekankan. Sebab, erat kaitannya dengan cara ibu mendidik anak,” katanya kemarin (19/7).


Mandangin memiliki potensi perikanan melimpah untuk peningkatan gizi. Potensi itu diimbangi program lain untuk mengatasi stunting. Di antaranya, pos gizi yang digelar selama lima hari. Lalu, sanitasi di dua dusun. Yakni Dusun Kramat untuk umum dan Dusun Candih untuk pendidikan.

Baca Juga :  13 Jam Tertibkan APK, Bawaslu Sisir Enam Kecamatan

”Kami mengusulkan di bagian barat desa juga dibangun sanitasi,” pintanya.

Dinas perikanan, DKBPPPA, TP-PKK Sampang serta OPD lain juga pernah melaksanakan program di desa tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sampang menggelar penyuluhan tentang pernikahan.

Sayangnya, semua program itu belum menunjukkan dampak positif. Indikasinya, satu-satu pulau di Kota Bahari itu masih bertahan sebagai daerah lokus stunting. ”Sekarang program yang kami jalankan tidak fokus pada stunting, karena ada Covid-19,” katanya.

- Advertisement -

Saiful menilai, tolok ukur penetapan anak menderita stunting yang selama ini dilakukan tenaga kesehatan kurang tepat. Sebab, hanya mengacu pada tinggi badan anak. Padahal, banyak anak dengan tubuh kerdil tetapi memiliki kecerdasan layaknya orang normal.

Baca Juga :  Satroni SD di Sampang, Maling Nekat Gondol Lima Proyektor dan Printer

”Seperti warga kami bernama Habibi, badannya kecil tapi anaknya cerdas. Pengertian saya, stunting itu bukan hanya kerdil fisik tapi pemikiran juga,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni menyampaikan, masalah stunting membutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Sosialisasi harus merata. Sebab, banyak masyarakat belum mengetahui penyakit tersebut.

Sinergisitas antar-OPD sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan program yang direncanakan. Program dinas tidak boleh jalan sendiri-sendiri agar tidak sia-sia. ”Pemerintah desa juga harus gayung bersambut. Kades harus diberi peran juga,” sarannya. (bil)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/