SAMPANG – Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang terus bertambah. Tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan, korbannya rata-rata menimpa anak di bawah umur dan berstatus pelajar.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial Sampang Masruhah mengaku sangat prihatin atas kasus tindak asusila yang terjadi di Kota Bahari. Apalagi, untuk kasus persetubuhan terus bertambah. Sementara, korbannya kebanyakan anak sekolah. Dengan begitu, perlu dilakukan pendampingan.
Menurut Masruhah, untuk masalah ini pihaknya sudah intens berkoordinasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tujuannya, agar sekolah turut serta dalam melakukan pendampingan. Terutama, ketika ada peserta didiknya yang menjadi korban.
”Karena mereka punya hak untuk menempuh pendidikan. Dan sekolah harus tetap menerima. Kan itu bukan kehendaknya, tapi korban. Saran kami, sekolah tetap memantau agar tidak ada kasus baru,” katanya.
Dia juga meminta pada media yang memberitakan tentang kasus demikian untuk tidak menyebut nama dan alamat. Sebab, ketika hal itu disebutkan, dampaknya sangat besar. Tekanan psikologi anak dan keluarga korban bisa terganggu. Bahkan, sebagian ada yang putus sekolah.
”Seperti kasus yang terjadi di Desa Bapelle, Kecamatan Robatal. Meski kami sudah ke sana, pihak keluarganya belum memperbolehkan anaknya ke sekolah,” terangnya.
Dia menyatakan, pada kasus yang lain, terkadang anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual memutuskan berhenti menempuh pendidikan. Selain itu, ada yang sampai pindah domisili.
Karena itu, lanjut dia, ketika ada korban yang enggan dan malu untuk masuk sekolah, pihaknya memberikan pendampingan. ”Sebab, kesehatan mentalnya sudah terganggu. Jadi anak tersebut butuh waktu untuk pulih. Peran orang tua penting. Dan, kami benar-benar minta agar tidak menyebutkan nama dan daerah,” pintanya.
Anggota Komisi IV DPRD Sampang Iqbal Fathoni mengatakan, penanganan terhadap kasus kekerasan seksual diutamakan pihak korban. Bahkan, jangan hanya urusan pendidikan saja, tetapi yang perlu diperhatikan juga mentalnya.
”Sampai saat ini dinsos hanya bisa bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Belum punya dokter spesialis yang fokus menangani kejiwaan,” tandansya. (dil/daf)
