21 C
Madura
Saturday, December 10, 2022

Usulan Pokir Dewan Tidak Dibatasi

DI Kabupaten Sampang, pengusulan program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tidak dibatasi. Wakil rakyat bisa mengusulkan semua aspirasi masyarakat. Namun, untuk realisasinya tetap mengacu pada kemampuan keuangan dan program prioritas daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Umi Hanik Laila mengatakan, setiap wakil rakyat memiliki hak mengusulkan program. Sesuai dengan aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Pengusulan bisa diproses melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Namun, tidak semua usulan program tersebut lantas bisa direalisasikan. Sebab, perlu verifikasi untuk penyesuaian dengan program prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Usulan dewan disesuaikan dengan pertimbangan teknokratis yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, memastikan tidak ada tumpang tindih program. Mengingat, pokir dilaksanakan sebagai program daerah.

Baca Juga :  Fasilitas Pengunjung Pantai Camplong Banyak Rusak, Ini Kata Pengelola

Pihaknya, kata Umi Hanik Laila, tidak bisa menyebutkan jumlah usulan pokir dan besaran anggarannya. Sebab, hasil akhir dari usulan itu sudah menjadi program daerah. Termasuk anggarannya melebur dengan usulan yang lain.

Umi Hanik Laila mengaku tidak hafal berapa usulan dari pokir. ”Pokir itu proses usulan program kegiatan dari kajian politis melalui para anggota dewan. Tetapi, kalau sudah jadi program, itu namanya program daerah dan tanggung jawab OPD pelaksana,” jelasnya.

Sekretaris DPRD Sampang M. Anwari Abdullah menyampaikan, jumlah anggota DPRD Sampang sebanyak 45 orang, terdiri dari pimpinan dan anggota. Namun, sekarang jumlahnya berkurang karena meninggal dunia dan belum ada penggantinya.

Berkaitan dengan pokir, pihaknya hanya memfasilitasi serta menghimpun usulan dari semua pimpinan dan anggota. Sementara, anggaran kegiatan itu berada di OPD pelaksana masing-masing. Usulan itu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, serta relevansi dengan rencana program prioritas daerah.

Baca Juga :  Keluhkan ”Jalan Tikus” Menuju Pantai Camplong

Terkait dengan jumlah usulan memang tidak ada batasan. Semua anggota DPRD, baik pimpinan dan anggota memiliki hak untuk mengusulkan. ”Pada pelaksanaannya itu sudah diserahkan kepada OPD teknis. Selanjutnya, OPD teknis koordinasi dengan pengusul untuk memastikan kegiatan tepat sasaran,” jelasnya. (jun/han)

DI Kabupaten Sampang, pengusulan program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tidak dibatasi. Wakil rakyat bisa mengusulkan semua aspirasi masyarakat. Namun, untuk realisasinya tetap mengacu pada kemampuan keuangan dan program prioritas daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Umi Hanik Laila mengatakan, setiap wakil rakyat memiliki hak mengusulkan program. Sesuai dengan aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Pengusulan bisa diproses melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Namun, tidak semua usulan program tersebut lantas bisa direalisasikan. Sebab, perlu verifikasi untuk penyesuaian dengan program prioritas dan kemampuan anggaran daerah.


Usulan dewan disesuaikan dengan pertimbangan teknokratis yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, memastikan tidak ada tumpang tindih program. Mengingat, pokir dilaksanakan sebagai program daerah.

Baca Juga :  PDAM Perusahaan Tidak Produktif

Pihaknya, kata Umi Hanik Laila, tidak bisa menyebutkan jumlah usulan pokir dan besaran anggarannya. Sebab, hasil akhir dari usulan itu sudah menjadi program daerah. Termasuk anggarannya melebur dengan usulan yang lain.

Umi Hanik Laila mengaku tidak hafal berapa usulan dari pokir. ”Pokir itu proses usulan program kegiatan dari kajian politis melalui para anggota dewan. Tetapi, kalau sudah jadi program, itu namanya program daerah dan tanggung jawab OPD pelaksana,” jelasnya.

Sekretaris DPRD Sampang M. Anwari Abdullah menyampaikan, jumlah anggota DPRD Sampang sebanyak 45 orang, terdiri dari pimpinan dan anggota. Namun, sekarang jumlahnya berkurang karena meninggal dunia dan belum ada penggantinya.

- Advertisement -

Berkaitan dengan pokir, pihaknya hanya memfasilitasi serta menghimpun usulan dari semua pimpinan dan anggota. Sementara, anggaran kegiatan itu berada di OPD pelaksana masing-masing. Usulan itu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, serta relevansi dengan rencana program prioritas daerah.

Baca Juga :  Bupati Haji Idi: Pelihara Sinergitas untuk Majukan Sampang

Terkait dengan jumlah usulan memang tidak ada batasan. Semua anggota DPRD, baik pimpinan dan anggota memiliki hak untuk mengusulkan. ”Pada pelaksanaannya itu sudah diserahkan kepada OPD teknis. Selanjutnya, OPD teknis koordinasi dengan pengusul untuk memastikan kegiatan tepat sasaran,” jelasnya. (jun/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/