alexametrics
20.3 C
Madura
Friday, May 27, 2022

KPU Bongkar Ratusan Kotak Suara

SAMPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang membongkar lagi kotak suara di gudang logistik kemarin (18/6). Pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengambil dokumen C1 yang terselip di dalam kotak suara akibat kelalaian panitia.

Ketua KPU Sampang Addy Imansyah menyatakan, ada ratusan kotak suara yang akan dibongkar hari ini (19/6). Menurut dia, itu tersebar di separo kecamatan di Sampang. ”Dua puluh lima persen dari total kotak suara akan dibuka karena ada dokumen seperti C1 yang terselip di dalam kotak,” ucapnya.

Pembongkaran untuk kebutuhan publikasi di situng KPU. Bukan terkait dengan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah konstitusi (MK). ”Ini bisa jadi akibat kelalaian panitia, dokumen yang harusnya disetor ke KPU dimasukkan ke dalam kotak. Jadi, kami harus buka lagi kotak suara,” terangnya.

Komisioner Bawaslu Sampang Divisi Hukum dan Data Suhariyanto membenarkan pembongkaran kotak suara. Selain Bawaslu, pembongkaran kotak disaksikan dan dihadiri aparat penegak hukum (APH). ”Kami hanya menyaksikan dan mengawasi sesuai dengan fungsi kami,” katanya.

Baca Juga :  Duh, 134 Desa dan Kelurahan di Sampang belum Bangun Perpusdes

Sementara itu, pelanggaran pemilu di Sampang cukup marak. Rata-rata terjadi di tingkat penyelenggara ad hoc. Mulai panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Divisi Hukum dan Penindakan KPU Sampang M. Syamsul Arifin mengatakan, selama pemilu berlangsung, pihaknya telah memberhentikan tiga KPPS. Tiga KPPS itu di tempat pemungutan suara (TPS) yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Pertama di TPS 3 Desa Trapang, Kecamatan Banyuates. Kedua di TPS 6 Desa Madupat, Kecamatan Camplong. Ketiga, KPPS di TPS 9 Desa Rabasan, Kecamatan Camplong.

Selain itu, ada enam PPS yang segera diberhentikan sementara. Yakni, PPS di Desa Batuporo Timur, Bajrasokah, Ombul, Banjar, Nyeloh, Pajeruan, Kecamatan Kedungdung. Pemberhentian sementara itu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Sampang.

Baca Juga :  Pileg 2019, Sampang tanpa Bacaleg Perindo

Pemberhentian sementara dilakukan karena ada dugaan pelanggaran di tingkat PPS. PPS di desa-desa tersebut diduga melakukan pergeseran suara. Akibatnya, terjadi selisih suara antara satu calon dengan calon lain. ”Rekomendasi bawaslu sekaligus memberikan teguran keras kepada PPK Kedungdung,” tegasnya.

PPK Karang Penang dan Pangarengan juga ditengarai melakukan pelanggaran kode etik. Bahkan untuk PPK Pangarengan sudah dilakukan sidang etik dan memberikan teguran kepada salah satu oknum yang diduga melakukan pelanggaran. ”PPK Karang Penang kami sudah memberikan teguran. Salah satu anggota PPK Pangarengan diduga terlibat foto selfie bersama pasangan calon waktu pilkada,” jelasnya.

”Dalam persidangan berkembang, dia di rumah kakaknya menjadi penyambut tamu saat ada salah satu anggota dewan reses,” tambahnya.

Penyelenggara yang diberhentikan secara tetap tidak boleh mendaftarkan diri pada proses pemilu berikutnya. Sedangkan yang diberhentikan sementara masih bisa menjadi penyelenggara pada pemilu.

SAMPANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang membongkar lagi kotak suara di gudang logistik kemarin (18/6). Pembongkaran tersebut dilakukan untuk mengambil dokumen C1 yang terselip di dalam kotak suara akibat kelalaian panitia.

Ketua KPU Sampang Addy Imansyah menyatakan, ada ratusan kotak suara yang akan dibongkar hari ini (19/6). Menurut dia, itu tersebar di separo kecamatan di Sampang. ”Dua puluh lima persen dari total kotak suara akan dibuka karena ada dokumen seperti C1 yang terselip di dalam kotak,” ucapnya.

Pembongkaran untuk kebutuhan publikasi di situng KPU. Bukan terkait dengan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah konstitusi (MK). ”Ini bisa jadi akibat kelalaian panitia, dokumen yang harusnya disetor ke KPU dimasukkan ke dalam kotak. Jadi, kami harus buka lagi kotak suara,” terangnya.


Komisioner Bawaslu Sampang Divisi Hukum dan Data Suhariyanto membenarkan pembongkaran kotak suara. Selain Bawaslu, pembongkaran kotak disaksikan dan dihadiri aparat penegak hukum (APH). ”Kami hanya menyaksikan dan mengawasi sesuai dengan fungsi kami,” katanya.

Baca Juga :  Disengat Lebah, 7 Anggota Satpol PP Dirujuk ke RS

Sementara itu, pelanggaran pemilu di Sampang cukup marak. Rata-rata terjadi di tingkat penyelenggara ad hoc. Mulai panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Divisi Hukum dan Penindakan KPU Sampang M. Syamsul Arifin mengatakan, selama pemilu berlangsung, pihaknya telah memberhentikan tiga KPPS. Tiga KPPS itu di tempat pemungutan suara (TPS) yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Pertama di TPS 3 Desa Trapang, Kecamatan Banyuates. Kedua di TPS 6 Desa Madupat, Kecamatan Camplong. Ketiga, KPPS di TPS 9 Desa Rabasan, Kecamatan Camplong.

Selain itu, ada enam PPS yang segera diberhentikan sementara. Yakni, PPS di Desa Batuporo Timur, Bajrasokah, Ombul, Banjar, Nyeloh, Pajeruan, Kecamatan Kedungdung. Pemberhentian sementara itu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Sampang.

Baca Juga :  Sungai Kali Kemoning Meluap, Empat Kelurahan di Sampang Tergenang

Pemberhentian sementara dilakukan karena ada dugaan pelanggaran di tingkat PPS. PPS di desa-desa tersebut diduga melakukan pergeseran suara. Akibatnya, terjadi selisih suara antara satu calon dengan calon lain. ”Rekomendasi bawaslu sekaligus memberikan teguran keras kepada PPK Kedungdung,” tegasnya.

PPK Karang Penang dan Pangarengan juga ditengarai melakukan pelanggaran kode etik. Bahkan untuk PPK Pangarengan sudah dilakukan sidang etik dan memberikan teguran kepada salah satu oknum yang diduga melakukan pelanggaran. ”PPK Karang Penang kami sudah memberikan teguran. Salah satu anggota PPK Pangarengan diduga terlibat foto selfie bersama pasangan calon waktu pilkada,” jelasnya.

”Dalam persidangan berkembang, dia di rumah kakaknya menjadi penyambut tamu saat ada salah satu anggota dewan reses,” tambahnya.

Penyelenggara yang diberhentikan secara tetap tidak boleh mendaftarkan diri pada proses pemilu berikutnya. Sedangkan yang diberhentikan sementara masih bisa menjadi penyelenggara pada pemilu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/