alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Optimalkan Pengawasan Tahapan Kampanye, Bawaslu Sampang Gelar Rakor

SAMPANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Rumah Makan Semilir, Senin (17/12). Kegiatan itu dilaksanakan untuk optimalisasi pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2019 mendatang.

Rakor digelar untuk mewujudkan pemahaman dan komitmen bersama. Kegiatan itu diikuti sedikitnya 50 peserta. Mereka berasal dari pengurus partai politik, tim pemenangan calon presiden nomor urut 1 dan 2, dan Liaison Officer (LO) calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Selain itu, rakor juga dihadiri sejumlah pihak terkait. Di antaranya anggota Bawaslu Sampang Yunus Ali Ghafi dan Suharyanto, Kasi Trantibum dari 14 Kecamatan di Sampang dan Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satpol PP Chairijah.

Yunus Ali Ghafi, Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang mengatakan dilaksanakannya rakor untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan dan tatacara melakukan kampanye. 

Baca Juga :  Jelang Pemilu, Wabup Sampang Ajak Semua Pihak Jaga Kondusifitas

Seperti tatacara kampanye, tatacara pemasangan reklame, bahan kampanye, larangan kampanye serta ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). 

“Agar mempunyai persepsi aturan dan regulasi yang sama mengenai cara berkampanye,” katanya.

Dia berharap peserta rakor memahami peraturan berkampanye. Seperti Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Termasuk PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No.7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019, dan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum tahun 2019.

Selain itu, beberapa aturan lain juga dinilai penting. Di antaranya Perbawaslu No. 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019, Perbub Sampang No. 47 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perbub Sampang No. 61 tahun 2015 tentang tatacara penyelenggaraan reklame.

Baca Juga :  SMAN 1 Sreseh Raih Dua Medali Sekaligus

Terakhir aturan perubahan atas keputusan KPU Sampang No. 091.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang fasilitas kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Sampang.

“Ketika mereka sudah paham tidak akan ada pelanggaran berkampanye. Kami akan terus melakukan pengawasan secara optimal. Jika menemukan pelanggaran, maka kami akan melakukan tindakan tegas,” imbuhnya.

Terakhir, dikatakan digelarnya rapat koordinasi agar peserta kampanye bisa menaati ketentuan yang berlaku. Termasuk meminimalisasi pelanggaran saat kampanye berlangsung. 

“Diharapkan tahapan kampanye bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada,” imbuhnya. (Moh.Iqbal)

- Advertisement -

SAMPANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Rumah Makan Semilir, Senin (17/12). Kegiatan itu dilaksanakan untuk optimalisasi pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2019 mendatang.

Rakor digelar untuk mewujudkan pemahaman dan komitmen bersama. Kegiatan itu diikuti sedikitnya 50 peserta. Mereka berasal dari pengurus partai politik, tim pemenangan calon presiden nomor urut 1 dan 2, dan Liaison Officer (LO) calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Selain itu, rakor juga dihadiri sejumlah pihak terkait. Di antaranya anggota Bawaslu Sampang Yunus Ali Ghafi dan Suharyanto, Kasi Trantibum dari 14 Kecamatan di Sampang dan Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satpol PP Chairijah.


Yunus Ali Ghafi, Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sampang mengatakan dilaksanakannya rakor untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan dan tatacara melakukan kampanye. 

Baca Juga :  Gambar Caleg ”Hiasi” Depan Sekolah

Seperti tatacara kampanye, tatacara pemasangan reklame, bahan kampanye, larangan kampanye serta ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). 

“Agar mempunyai persepsi aturan dan regulasi yang sama mengenai cara berkampanye,” katanya.

Dia berharap peserta rakor memahami peraturan berkampanye. Seperti Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Termasuk PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No.7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019, dan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum tahun 2019.

Selain itu, beberapa aturan lain juga dinilai penting. Di antaranya Perbawaslu No. 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019, Perbub Sampang No. 47 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perbub Sampang No. 61 tahun 2015 tentang tatacara penyelenggaraan reklame.

Baca Juga :  KPU Ajukan Dana Rp 67 M

Terakhir aturan perubahan atas keputusan KPU Sampang No. 091.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2018 tentang fasilitas kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Sampang.

“Ketika mereka sudah paham tidak akan ada pelanggaran berkampanye. Kami akan terus melakukan pengawasan secara optimal. Jika menemukan pelanggaran, maka kami akan melakukan tindakan tegas,” imbuhnya.

Terakhir, dikatakan digelarnya rapat koordinasi agar peserta kampanye bisa menaati ketentuan yang berlaku. Termasuk meminimalisasi pelanggaran saat kampanye berlangsung. 

“Diharapkan tahapan kampanye bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada,” imbuhnya. (Moh.Iqbal)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/