alexametrics
20.7 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Wacana Pembentukan BUMD Garam Jalan di Tempat

SAMPANG – Wacana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) garam sudah lama menggelinding. Tetapi, hingga hari ini wacana tersebut jalan di tempat. Tidak ada perkembangan khusus, terutama dalam pembahasan teknis pembentukannya.

Kabid Perikanan dan Budi Daya Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud mengatakan bahwa belum ada perkembangan apa pun terkait wacana tersebut. Pihaknya juga belum bisa menjelaskan seperti apa langkah dinas perikanan dalam upaya mewujudkan harapan tersebut.

”Memang belum ada perkembangan. Itu semacam wacana,” kata Mahfud kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (17/11).

Ada dua cara untuk pembentukan BUMD garam. Pertama, bisa mengganti BUMD yang sudah ada di Sampang. Misalnya, dengan mengganti nama dan disepakati oleh para pemilik saham BUMD.

Baca Juga :  Satpam Mangkal di Warkop, Pos Mubazir

Yang kedua, membentuk BUMD baru alias memulai dari nol. Cara kedua ini butuh waktu yang cukup lama. Apalagi untuk membentuk BUMD baru juga membutuhkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang BUMD garam.

”Kalau buat baru harus melalui perda. Kalau BUMD yang sudah ada bisa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Saya tidak tahu AD ART yang sudah ada seperti apa,” ujarnya.

Jika menilik dari daftar rancangan peraturan daerah (raperda) usulan 2020, maka yang paling memungkinkan yakni menggunakan cara pertama. Sebab, dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2020 tidak tertera raperda pembentukan BUMD garam.

Hanya ada satu raperda yang terkait dengan garam, tetapi lebih pada pemberdayaan. Yakni, raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Raperda merupakan usulan dari legislatif.

Baca Juga :  Kapok, PD BPR Bangkalan Persulit Kredit Umum

Ketua Bapemperda DPRD Sampang Mohammad Farok menegaskan, raperda perlindungan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sangat penting. Sebab, jumlah nelayan dan petambak garam di Sampang cukup banyak. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang dan menyebar di berbagai kecamatan.

”Ini sangat penting bagi kita karena selain petani dan nelayan, sebagian besar penduduk Sampang itu juga pembudi daya ikan dan petambak garam,” jelasnya.

 

SAMPANG – Wacana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) garam sudah lama menggelinding. Tetapi, hingga hari ini wacana tersebut jalan di tempat. Tidak ada perkembangan khusus, terutama dalam pembahasan teknis pembentukannya.

Kabid Perikanan dan Budi Daya Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud mengatakan bahwa belum ada perkembangan apa pun terkait wacana tersebut. Pihaknya juga belum bisa menjelaskan seperti apa langkah dinas perikanan dalam upaya mewujudkan harapan tersebut.

”Memang belum ada perkembangan. Itu semacam wacana,” kata Mahfud kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (17/11).


Ada dua cara untuk pembentukan BUMD garam. Pertama, bisa mengganti BUMD yang sudah ada di Sampang. Misalnya, dengan mengganti nama dan disepakati oleh para pemilik saham BUMD.

Baca Juga :  Kapok, PD BPR Bangkalan Persulit Kredit Umum

Yang kedua, membentuk BUMD baru alias memulai dari nol. Cara kedua ini butuh waktu yang cukup lama. Apalagi untuk membentuk BUMD baru juga membutuhkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang BUMD garam.

”Kalau buat baru harus melalui perda. Kalau BUMD yang sudah ada bisa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Saya tidak tahu AD ART yang sudah ada seperti apa,” ujarnya.

Jika menilik dari daftar rancangan peraturan daerah (raperda) usulan 2020, maka yang paling memungkinkan yakni menggunakan cara pertama. Sebab, dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2020 tidak tertera raperda pembentukan BUMD garam.

Hanya ada satu raperda yang terkait dengan garam, tetapi lebih pada pemberdayaan. Yakni, raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Raperda merupakan usulan dari legislatif.

Baca Juga :  DLH Prediksi Pertengahan Januari Adipura Turun

Ketua Bapemperda DPRD Sampang Mohammad Farok menegaskan, raperda perlindungan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sangat penting. Sebab, jumlah nelayan dan petambak garam di Sampang cukup banyak. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang dan menyebar di berbagai kecamatan.

”Ini sangat penting bagi kita karena selain petani dan nelayan, sebagian besar penduduk Sampang itu juga pembudi daya ikan dan petambak garam,” jelasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/