alexametrics
20.6 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Belum Miliki Perda Khusus Pariwisata

SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terus mempromosikan pariwisata. Berbagai objek wisata dibenahi, baik di wilayah pesisir pantai selatan ataupun di pantura. Tapi hingga kini, Kota Bahari belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang pariwisata.

Pada 2018 lalu, legislatif sempat mewacanakan akan membahas raperda pariwisata. Namun, sampai saat itu rencana tersebut gagal terlaksana. Bahkan, hingga kini raperda tentang pariwisata juga tidak ada ujung pangkalnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporabudpar Sampang Imam Sanusi mengutarakan, saat ini pemkab memang belum memiliki perda pariwisata. Akan tetapi, upaya untuk memiliki perda ini sudah dilakukan. Berbagai kajian, bahkan hingga penyusunan draf raperda juga tengah diupayakan.

”Minggu lalu ada rapat di aula mini, namun draf raperda kepariwisataan belum ada,” kata Imam Sanusi kemarin (17/11).

Baca Juga :  Empat Partai Belum Cairkan Banpol

Dijelaskan, untuk sementara pemrakarsa draf raperda kepariwisataan berada di bappelitbangda. Padahal urusan kepariwisataan berada di disporabudpar. Dalam konteks inilah perlu pembicaraan lebih intens antar kedua belah pihak.

”Karena ini adalah tugas disporabudpar, Senin (hari ini, Red) saya akan koordinasi dengan bappelitbangda untuk membicarakan kelanjutan penyusunan draf perda kepariwisataan,” tegasnya.

Pria yang menjabat Kabag Organisasi Setkab Sampang itu berharap agar perda pariwisata segera terwujud. Bahkan menurutnya, perda ini ditargetkan sudah selesai pada 2020 mendatang. Meski demikian, tahapan-tahapan pembahasan raperda menjadi perda perlu dilalui sesuai mekanisme yang berlaku.

”Sebenarnya masuk 2020, tapi sampai minggu lalu draf belum ada. Diperlukan pembicaraan antara bappelitbangda dengan disporabudpar untuk menyelesaikan,” tukas pria murah senyum itu.

Baca Juga :  Puluhan Honorer K – 2 Kecewa Tidak Bisa Daftar CPNS

SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terus mempromosikan pariwisata. Berbagai objek wisata dibenahi, baik di wilayah pesisir pantai selatan ataupun di pantura. Tapi hingga kini, Kota Bahari belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang pariwisata.

Pada 2018 lalu, legislatif sempat mewacanakan akan membahas raperda pariwisata. Namun, sampai saat itu rencana tersebut gagal terlaksana. Bahkan, hingga kini raperda tentang pariwisata juga tidak ada ujung pangkalnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporabudpar Sampang Imam Sanusi mengutarakan, saat ini pemkab memang belum memiliki perda pariwisata. Akan tetapi, upaya untuk memiliki perda ini sudah dilakukan. Berbagai kajian, bahkan hingga penyusunan draf raperda juga tengah diupayakan.

”Minggu lalu ada rapat di aula mini, namun draf raperda kepariwisataan belum ada,” kata Imam Sanusi kemarin (17/11).

Baca Juga :  Tuntut Dinkes Tegas Tindak RS Nakal

Dijelaskan, untuk sementara pemrakarsa draf raperda kepariwisataan berada di bappelitbangda. Padahal urusan kepariwisataan berada di disporabudpar. Dalam konteks inilah perlu pembicaraan lebih intens antar kedua belah pihak.

”Karena ini adalah tugas disporabudpar, Senin (hari ini, Red) saya akan koordinasi dengan bappelitbangda untuk membicarakan kelanjutan penyusunan draf perda kepariwisataan,” tegasnya.

Pria yang menjabat Kabag Organisasi Setkab Sampang itu berharap agar perda pariwisata segera terwujud. Bahkan menurutnya, perda ini ditargetkan sudah selesai pada 2020 mendatang. Meski demikian, tahapan-tahapan pembahasan raperda menjadi perda perlu dilalui sesuai mekanisme yang berlaku.

”Sebenarnya masuk 2020, tapi sampai minggu lalu draf belum ada. Diperlukan pembicaraan antara bappelitbangda dengan disporabudpar untuk menyelesaikan,” tukas pria murah senyum itu.

Baca Juga :  SMPN 1 Sampang Gelar MPLS-Halalbihalal

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/