SAMPANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang menggelar pelatihan Selasa (17/10). Pelatihan penguatan kelembagaan himpunan penduduk pemakai air minum (Hippam) dan badan pengelola sistem penyediaan air minum (BPSPAM) dipusatkan di Hotel Camplong.
Kegiatan itu dihadiri Bupati H. Fadhilah Budiono dan mendatangkan pemateri ahli di bidang sumber daya air minum. Kegiatan itu diikuti puluhan kelompok masyarakat yang tergabung di Hippam maupun BPSPAM dari berbagai kecamatan.
Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan menyampaikan, pelatihan itu untuk penguatan kelembagaan pengelolaan air dalam menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum. Sistemnya seperti PDAM mini di desa untuk daerah yang tidak dilayani PDAM.
Pelatihan kepada kelompok masyarakat antara lain, pengelolaan air, sistem keuangan, dan sistem pemeliharaan yang profesional. Dengan begitu, kebutuhan air di masyarakat perdesaan dapat terpenuhi. Menurut dia, di daerah Klaten, Jogjakarta, pengelolaan air di perdesaan dapat menghasilkan laba Rp 400 juta.
”Rencana kami nanti akan studi banding ke sana. Nanti uang itu masuk ke APBDes. Kalau pengembangannya berhasil, bisa dibentuk BUMDes sehingga desa lebih berdikari,” pungkasnya.
SAMPANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang menggelar pelatihan Selasa (17/10). Pelatihan penguatan kelembagaan himpunan penduduk pemakai air minum (Hippam) dan badan pengelola sistem penyediaan air minum (BPSPAM) dipusatkan di Hotel Camplong.
Kegiatan itu dihadiri Bupati H. Fadhilah Budiono dan mendatangkan pemateri ahli di bidang sumber daya air minum. Kegiatan itu diikuti puluhan kelompok masyarakat yang tergabung di Hippam maupun BPSPAM dari berbagai kecamatan.
Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan menyampaikan, pelatihan itu untuk penguatan kelembagaan pengelolaan air dalam menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum. Sistemnya seperti PDAM mini di desa untuk daerah yang tidak dilayani PDAM.
Pelatihan kepada kelompok masyarakat antara lain, pengelolaan air, sistem keuangan, dan sistem pemeliharaan yang profesional. Dengan begitu, kebutuhan air di masyarakat perdesaan dapat terpenuhi. Menurut dia, di daerah Klaten, Jogjakarta, pengelolaan air di perdesaan dapat menghasilkan laba Rp 400 juta.
”Rencana kami nanti akan studi banding ke sana. Nanti uang itu masuk ke APBDes. Kalau pengembangannya berhasil, bisa dibentuk BUMDes sehingga desa lebih berdikari,” pungkasnya.
