alexametrics
21.2 C
Madura
Friday, May 20, 2022

Pembuatan KTP dan KK Bisa Selesai Sehari

SAMPANG – Pada 2017 pemerintah pusat menerbitkan peraturan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 118/2017 tentang Blangko Kartu Keluarga (KK), Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) diwajibkan memberikan pelayanan cepat dan praktis kepada masyarakat dalam pembuatan sejumlah dokumen kependudukan. Misalkan, pembuatan e-KTP, KK, akta kelahiran dan kematian, akta nikah, serta surat keterangan pindah domisili. Jika pelayanan tidak maksimal, kepala dinas terkait terancam dipecat atau diturunkan dari jabatan.

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK dan PD) Dispendukcapil Sampang Edi Subinto mengaku belum menerima surat edaran terkait dengan peraturan tersebut. Namun pihaknya menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan berjalan maksimal sesuai prosedur. Penertiban dokumen kependudukan seperti KK, e-KTP, dan semacamnya bisa selesai dalam sehari.

Baca Juga :  Target Penerbitan KIA Hanya Lima Ribu

Dengan catatan, semua persyaratan pengajuan dari pemohon lengkap dan tidak terjadi gangguan pada server. ”Kalau server gangguan, penerbitan dokumen butuh waktu sekitar 20 menit. Sekarang stok atau persediaan blangko KK dan e-KTP banyak. Pengambilan dokumen bisa diwakili anggota keluarga pemohon,” terangnya Selasa (17/4).

Pihaknya berupaya memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. Dengan melakukan pelayanan jemput bola ke kecamatan dan lembaga pendidikan. Juga membuka kantor pelayanan dokumen kependudukan di tingkat desa.

”Kami membentuk dan melatih 180 petugas operator desa yang melayani pengurusan atau pembuatan dokumen kependudukan. Mereka sudah mengantongi SK bupati. Warga bisa melapor ke kecamatan atau dispendukcapil jika kinerja operator tak maksimal,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yakin mengatakan, peraturan tersebut mengatur proses penerbitan dokumen kependudukan yang harus selesai dalam sehari. ”Selama ini penerbitan dokumen kependudukan lambat. Akibatnya, warga enggan untuk mengurus atau membuatnya,” ucapanya.

Baca Juga :  JPRM-Pemkab Sampang Sepakat Kembangkan Potensi Daerah

Dikatakan, peraturan tersebut dikeluarkan sebagai instruksi kepada dinas terkait untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan harus berintegrasi dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan praktis.

Politikus PBB itu meminta agar peraturan tersebut menjadi motivasi dispendukcapil untuk meningkatkan pelayanan. Jangan sampai kinerja meningkat hanya karena takut kepala dinas (Kadis) dipecat. Berbagai langkah inovasi dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. ”Kami minta dispendukcapil bisa menerapkan peraturan itu. Inovasi pelayanan harus ditingkatkan dan pelayanan yang belum maksimal dievaluasi,” pintanya.

- Advertisement -

SAMPANG – Pada 2017 pemerintah pusat menerbitkan peraturan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 118/2017 tentang Blangko Kartu Keluarga (KK), Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) diwajibkan memberikan pelayanan cepat dan praktis kepada masyarakat dalam pembuatan sejumlah dokumen kependudukan. Misalkan, pembuatan e-KTP, KK, akta kelahiran dan kematian, akta nikah, serta surat keterangan pindah domisili. Jika pelayanan tidak maksimal, kepala dinas terkait terancam dipecat atau diturunkan dari jabatan.

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK dan PD) Dispendukcapil Sampang Edi Subinto mengaku belum menerima surat edaran terkait dengan peraturan tersebut. Namun pihaknya menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan berjalan maksimal sesuai prosedur. Penertiban dokumen kependudukan seperti KK, e-KTP, dan semacamnya bisa selesai dalam sehari.

Baca Juga :  Diserbu Warga, Dispendukcapil Kewalahan dan Lembur Sampai Pukul 23.00

Dengan catatan, semua persyaratan pengajuan dari pemohon lengkap dan tidak terjadi gangguan pada server. ”Kalau server gangguan, penerbitan dokumen butuh waktu sekitar 20 menit. Sekarang stok atau persediaan blangko KK dan e-KTP banyak. Pengambilan dokumen bisa diwakili anggota keluarga pemohon,” terangnya Selasa (17/4).

Pihaknya berupaya memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat. Dengan melakukan pelayanan jemput bola ke kecamatan dan lembaga pendidikan. Juga membuka kantor pelayanan dokumen kependudukan di tingkat desa.

”Kami membentuk dan melatih 180 petugas operator desa yang melayani pengurusan atau pembuatan dokumen kependudukan. Mereka sudah mengantongi SK bupati. Warga bisa melapor ke kecamatan atau dispendukcapil jika kinerja operator tak maksimal,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yakin mengatakan, peraturan tersebut mengatur proses penerbitan dokumen kependudukan yang harus selesai dalam sehari. ”Selama ini penerbitan dokumen kependudukan lambat. Akibatnya, warga enggan untuk mengurus atau membuatnya,” ucapanya.

Baca Juga :  Layanan Samsat Masuk Pelosok Desa

Dikatakan, peraturan tersebut dikeluarkan sebagai instruksi kepada dinas terkait untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan harus berintegrasi dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan praktis.

Politikus PBB itu meminta agar peraturan tersebut menjadi motivasi dispendukcapil untuk meningkatkan pelayanan. Jangan sampai kinerja meningkat hanya karena takut kepala dinas (Kadis) dipecat. Berbagai langkah inovasi dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. ”Kami minta dispendukcapil bisa menerapkan peraturan itu. Inovasi pelayanan harus ditingkatkan dan pelayanan yang belum maksimal dievaluasi,” pintanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/