alexametrics
23.5 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Kasus Prona Marparan Resmi Di-SP3

SAMPANG – Satreskrim Polres Sampang resmi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan pungli prona di Desa Marparan, Kecamatan Sreseh. Perkara tersebut diberhentikan lantaran tidak ada bukti yang cukup kuat.

Penyidik sudah beberapa kali melakukan gelar perkara untuk menentukan status perkara apakah bisa dinaikkan atau tidak. Gelar perkara terakhir memutuskan kasus tersebut harus berhenti. Penyidik tidak mendapatkan bukti-bukti kuat yang mengindikasikan ada penyelewengan.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto mengatakan, kasus dugaan pungli di Desa Marparan di-SP3. Apabila ada laporan baru dan terdapat bukti yang kuat, akan ditindaklanjuti. ”Kalau ada bukti-bukti kuat, kami akan buat sprinlid (surat perintah penyelidikan),” ucap Hery, Kamis (16/11).

Baca Juga :  Kejari Sampang Bakal Usut Laporan Dugaan Pungli Prona Desa Tapaan

Dia menjelaskan, selama ini pungutan prona di Desa Marparan sudah sesuai ketentuan. Sebelum ada permintaan pembayaran untuk mengurus sertifikat prona, panitia sudah melakukan musyawarah desa. Musyawarah telah disepakati masyarakat.

”Setelah kami lakukan penyidikan dan gelar perkara tidak ada masalah. Semua sudah ada musyawarah. Ini juga dikuatkan dengan SE gubernur,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya tidak bisa memaksakan untuk harus melakukan penyelidikan atau penyidikan. Sebab, apa yang sudah dilakukan penyidik memang tidak ada bukti yang cukup atas dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan kepala desa dan perangkat desa atau panitia prona desa.

”Jadi perkara ini kami nyatakan di-SP3. Tidak ada bukti adanya dugaan penyelewengan. Sebelumnya hanya kami berhentikan sementara. Sekarang sudah resmi SP3,” tandasnya.

Baca Juga :  TP4D Tinjau Tiga Proyek DAK

SAMPANG – Satreskrim Polres Sampang resmi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan pungli prona di Desa Marparan, Kecamatan Sreseh. Perkara tersebut diberhentikan lantaran tidak ada bukti yang cukup kuat.

Penyidik sudah beberapa kali melakukan gelar perkara untuk menentukan status perkara apakah bisa dinaikkan atau tidak. Gelar perkara terakhir memutuskan kasus tersebut harus berhenti. Penyidik tidak mendapatkan bukti-bukti kuat yang mengindikasikan ada penyelewengan.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto mengatakan, kasus dugaan pungli di Desa Marparan di-SP3. Apabila ada laporan baru dan terdapat bukti yang kuat, akan ditindaklanjuti. ”Kalau ada bukti-bukti kuat, kami akan buat sprinlid (surat perintah penyelidikan),” ucap Hery, Kamis (16/11).

Baca Juga :  Diduga Gegara Puntung Rokok, Toko Bangunan di Sampang Terbakar

Dia menjelaskan, selama ini pungutan prona di Desa Marparan sudah sesuai ketentuan. Sebelum ada permintaan pembayaran untuk mengurus sertifikat prona, panitia sudah melakukan musyawarah desa. Musyawarah telah disepakati masyarakat.

”Setelah kami lakukan penyidikan dan gelar perkara tidak ada masalah. Semua sudah ada musyawarah. Ini juga dikuatkan dengan SE gubernur,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya tidak bisa memaksakan untuk harus melakukan penyelidikan atau penyidikan. Sebab, apa yang sudah dilakukan penyidik memang tidak ada bukti yang cukup atas dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan kepala desa dan perangkat desa atau panitia prona desa.

”Jadi perkara ini kami nyatakan di-SP3. Tidak ada bukti adanya dugaan penyelewengan. Sebelumnya hanya kami berhentikan sementara. Sekarang sudah resmi SP3,” tandasnya.

Baca Juga :  TP4D Tinjau Tiga Proyek DAK
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

PT Sumekar Janji Lunasi Gaji ABK

Penolakan Impor Garam Kian Deras

Pamerkan Berbagai Layanan Keimigrasian

Artikel Terbaru

/