alexametrics
21.2 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Semua Fraksi Gabung, DPRD tanpa Oposisi

SAMPANG – Ruang paripurna DPRD Sampang dalam lima tahun ke depan akan lebih kondusif. Pasalnya, ramai-ramai partai politik memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan. Tidak ada lagi fraksi yang memilih menjadi oposisi sebagai penyeimbang pemerintah.

Ketua Sementara DPRD Sampang Fadol mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, seluruh fraksi merapat dalam koalisi pemerintah. Termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menaunginya berkoalisi dengan partai pengusung pemerintah. ”Kalau PKB sejak awal memang bergabung,” katanya kemarin (16/9).

Pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti mengapa semua fraksi memilih bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebab, bergabung atau tidak dengan koalisi pemerintah menjadi wewenang partai masing-masing. ”Sebab itu kewenangannya partai,” tegasnya.

Ketua Fraksi Demokrat Abdus Salam mengatakan, partainya kemungkinan juga bergabung dengan koalisi pemerintah. Dia mengakui, pada pilkada tahun lalu, Demokrat memang bukan pengusung pasangan Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat (Jihad). Tetapi, hal itu bukan penghalang bagi Demokrat untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Baca Juga :  Bakesbangpol Ingatkan Parpol Siapkan SPj

”Pastinya kita akan mendukung pemerintah. Kami ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik,” jelasnya. ”Selama ini tidak berbenturan dengan undang-undang, kami Demokrat siap untuk berkoalisi. Insyaallah tidak ada oposisi,” tegas ketua DPC Partai Demokrat Sampang itu.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Alan Kaisan. Sejatinya, kata dia, tidak ada isitilah koalisi dan oposisi dalam DPRD. Sebab, DPRD secara tugas dan wewenang merupakan lembaga pengontrol pemerintah. Artinya, ada tugas berbeda antara legislatif dan eksekutif.

”Gerindra siap berada dalam satu pemikiran atau di luar pemikiran bupati selama itu untuk kemajuan Sampang,” paparnya. ”Sudah ada komunikasi antara bupati dengan Gerindra. Jika komitmen itu bisa dipertanggungjawabkan, Gerindra siap bergabung,” tukasnya.

Baca Juga :  Gara Gara Banjir, Sekolah Pulangkan Anak Didik

Pilkada Sampang tahun lalu diikuti tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah. Yakni pasangan Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat (Jihad) yang didukung PPP, Nasdem, Golkar, PKS, dan PDIP. Kemudian, pasangan Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) didukung PKB, Gerindra, dan PBB, serta pasangan Hisan-Abdullah Mansyur (Hisbullah) yang didukung PAN dan Demokrat. 

SAMPANG – Ruang paripurna DPRD Sampang dalam lima tahun ke depan akan lebih kondusif. Pasalnya, ramai-ramai partai politik memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan. Tidak ada lagi fraksi yang memilih menjadi oposisi sebagai penyeimbang pemerintah.

Ketua Sementara DPRD Sampang Fadol mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, seluruh fraksi merapat dalam koalisi pemerintah. Termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menaunginya berkoalisi dengan partai pengusung pemerintah. ”Kalau PKB sejak awal memang bergabung,” katanya kemarin (16/9).

Pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti mengapa semua fraksi memilih bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebab, bergabung atau tidak dengan koalisi pemerintah menjadi wewenang partai masing-masing. ”Sebab itu kewenangannya partai,” tegasnya.


Ketua Fraksi Demokrat Abdus Salam mengatakan, partainya kemungkinan juga bergabung dengan koalisi pemerintah. Dia mengakui, pada pilkada tahun lalu, Demokrat memang bukan pengusung pasangan Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat (Jihad). Tetapi, hal itu bukan penghalang bagi Demokrat untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Baca Juga :  6 Parpol Butuh Kursi Bentuk Fraksi

”Pastinya kita akan mendukung pemerintah. Kami ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik,” jelasnya. ”Selama ini tidak berbenturan dengan undang-undang, kami Demokrat siap untuk berkoalisi. Insyaallah tidak ada oposisi,” tegas ketua DPC Partai Demokrat Sampang itu.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Alan Kaisan. Sejatinya, kata dia, tidak ada isitilah koalisi dan oposisi dalam DPRD. Sebab, DPRD secara tugas dan wewenang merupakan lembaga pengontrol pemerintah. Artinya, ada tugas berbeda antara legislatif dan eksekutif.

”Gerindra siap berada dalam satu pemikiran atau di luar pemikiran bupati selama itu untuk kemajuan Sampang,” paparnya. ”Sudah ada komunikasi antara bupati dengan Gerindra. Jika komitmen itu bisa dipertanggungjawabkan, Gerindra siap bergabung,” tukasnya.

Baca Juga :  Tanya Kabar Penanganan Kasus, Massa IMS Datangi Kantor Kejari Sampang

Pilkada Sampang tahun lalu diikuti tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah. Yakni pasangan Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat (Jihad) yang didukung PPP, Nasdem, Golkar, PKS, dan PDIP. Kemudian, pasangan Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) didukung PKB, Gerindra, dan PBB, serta pasangan Hisan-Abdullah Mansyur (Hisbullah) yang didukung PAN dan Demokrat. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/