SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Pandemi memang belum berakhir. Namun, pembangunan tidak boleh mandek. Pemerintah tidak boleh leyeh-leyeh untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Sebab, anggaran juga sudah dialokasikan.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 sangat rendah. Semester pertama 2021 sudah berlalu. Namun, realisasi anggaran belum sampai 50 persen.
Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang harus lebih ditingkatkan. Hingga masuk semester kedua 2021, serapan anggaran baru 25,4 persen. Dari jumlah anggaran Rp 2.092.970.522.377, serapan APBD Sampang baru Rp 531.614.512.683 hingga 13 Juli. Dengan demikian, masih terdapat Rp 1.561.356.009.694 yang belum terserap.
Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah. Mayoritas merupakan penerima anggaran besar. Di antaranya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).
Total anggaran DPRKP Rp 80.049.106.604. Hingga 13 Juli lalu baru terserap Rp 3.917.401.312 atau 4,89 persen. Rp 76.131.705.292 belum terpakai. Sementara itu, DPUPR baru menyerap Rp 26.330.892.428 atau 11,05 persen dari total anggaran Rp 238.288.619.266. Dengan begitu, masih tersisa Rp 211.957.726.838.
Sementara anggaran dispendukcapil yang belum terserap Rp 7.990.110.413. Dinas ini baru menyerap Rp 1.852.351.292 atau 18,82 persen dari total anggaran Rp 9.842.461.705.
Sedangkan tiga OPD yang memiliki serapan anggaran tinggi meliputi sekretariat DPRD, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) serta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Data BPPKAD Sampang per 13 Juli menyebutkan, sekretariat DPRD sudah menyerap Rp 25.783.673.881 atau 51,45 persen dari total anggaran Rp 50.114.040.586. Sisanya, Rp 24.330.366.705 belum terpakai.
Serapan anggaran BKPSDM juga sudah lebih separo. Dari total anggaran Rp 9.302.844.275, sudah terserap Rp 4.677.470.101 atau 50,28 persen. Sedangkan BPBD baru merealisasikan Rp 3.245.940.108 atau 49,09 persen dari alokasi anggaran Rp 6.612.222.669.
Kabid Pembendaharaan Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Laili tidak memungkiri data serapan yang masuk belum selesai direkap. Angkanya bisa saja mengalami perubahan. ”Kemungkinan akan bertambah, karena ini hanya data sementara. Ada transaksi dari OPD yang belum tercatat pembukuannya di aplikasi pengelolaan keuangan,” katanya.
APBD 2021 memang mengalami defisit. Namun, hal tersebut bukan menjadi persoalan besar. Sebab, masih bisa ditopang dari anggaran pemerintah pusat. APBD Sampang tahun ini dari sisi pendapatan Rp 1.853.189.007.689. Sedangkan dari sisi belanja daerah Rp 2.092.970.522.377. Sehingga, terdapat defisit Rp 239.781.514.688. Kekurangan tersebut diambilkan dari silpa tahun lalu. ”Serapan ini tergantung bagaimana kinerja OPD dalam menjalankan semua programnya,” jelas Laili.
Menurut dia, seharusnya sejak APBD ditetapkan, semua program yang direncanakan OPD harus dijalankan dengan maksimal. Biasanya jika serapan anggaran digenjot di akhir tahun cenderung dikerjakan terburu-buru. Otomatis akan mempengaruhi hasil program. ”Saya yakin nanti akan terealisasi semua. Kan waktunya masih panjang,” katanya.
Plt Kepala DPUPR Sampang Muhammad Zis membenarkan serapan anggaran dinasnya masih rendah. Sebab, mayoritas program merupakan pekerjaan fisik. Sehingga, masih membutuhkan proses perencanaan cukup panjang. Namun, semua pelaksanaan program dipastikan akan berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengerjaannya tidak akan molor hingga melibas tahun. ”Sekarang kebanyakan masih proses perencanaan,” katanya.
Zis mengaku sejak awal sudah mengupayakan semua program digarap mulai awal tahun. Akan tetapi, refocusing anggaran menghambat proses tersebut. ”Sehingga harus menunggu final anggaran,” terang Zis.
Sekretaris DPRD Sampang Anwar menegaskan, selama ini pihaknya melakukan semua kegiatan sesuai rencana. Pihaknya melaksanakan kegiatan per triwulan sesuai dengan pagu anggaran. ”Walaupun situasi pandemi seperti ini, kita tetap berusaha mematuhi aturan prokes dalam menjalankan setiap program,” katanya.
Pemicu serapan anggaran di intansinya tinggi karena tidak ada kegiatan kontruksi. Anggaran tersebut sangat cepat terealisasi sesuai dengan pagu. ”Kami kan kegiatannya operasional saja,” imbuh Anwar.
Kinerja OPD di lingkungan Pemkab Sumenep juga perlu digenjot. Hingga pertengahan tahun, serapan APBD 2021 masih rendah. Hingga 16 Juli 2021 baru mencapai 37,93 persen. Pagu anggaran belanja daerah Rp 2.589.050.142.102. Namun, terealisasi Rp 982.006.221.886,82.
Dispendukcapil, dinas sosial (dinsos), dan dinas lingkungan hidup (DLH) adalah tiga dari 30 OPD dengan serapan anggaran tinggi. Dispendukcapil telah menyerap Rp 6.917.291.565,80 atau 54,35 persen dari anggaran Rp 12.728.099.087,00.
Dinsos baru menyerap Rp 11.531.665.236,00 atau 53,94 persen dari anggaran Rp 21.376.832.466,00. Sedangkan DLH baru menggunakan Rp 7.330.028.955,00 atau 50,59 persen dari total anggaran Rp 14.490.008.560,00.
Tiga OPD yang serapan anggarannyta rendah meliputi dinas tenaga kerja (disnaker), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) serta dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan cipta karya (DPRKP cipta karya).
Serapan disnaker Rp 2.677.079.742,00 dari anggaran Rp 18.040.379.098,00. Serapan disperindag Rp 5.002.868.123,00 dari anggaran Rp 36.421.924.533,00. Sedangkan DPRKP cipta karya Rp 8.393.288.946,18 dari anggaran Rp 88.529.518.541,00.
Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Sumenep Agus Alamsyah mengatakan, serapan anggaran keseluruhan baru 37,93 persen. Semula, per 15 Juli hanya 37,92 persen. Tetapi, pada pukul 14.38 ada kenaikan 0,1 persen. ”Dari situasi seperti sekarang, itu sudah tinggi serapan APBD 2021,” kata dia.
Menurut Agus, sebenarnya secara program dan pelaksanaan kegiatan itu bisa melampaui 50 persen serapan anggaran. Namun, karena yang dicatat yang sudah selesai pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj). Berdasarkan laporan administrasi hanya 37,93 persen. ”Di masing-masing OPD sudah banyak kegiatan berlangsung. Tetapi, belum dilaporkan ke kami,” terangnya.
Sebagian kegiatan sudah ada yang 100 persen. Tetapi, terkadang dari kegiatan itu belum dibayar. Sehingga, serapan terlihat rendah. ”Sementara, secara kegiatan banyak yang kelar,” tuturnya.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi meminta OPD lebih maksimal lagi dalam melakukan penyerapan kegiatan. Pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan untuk tidak mengoptimalkan kinerja. ”Serapan tahun kemarin harus dijadikan evaluasi untuk tahun ini,” katanya.
Dia menegaskan, biasanya antara kegiatan dan laporan pasti tidak sama. Semisal, kegiatan fisik, secara pekerjaan sudah rampung, tetapi laporannya belum kelar.
Plt Kepala Disnaker Sumenep Didik Wahyudi optimistis bisa menyerap anggaran dengan maksimal. Serapan terlihat rendah karena sebagian belum dilaporkan meski kegiatan sudah selesai. ”Karena itu, akhir Juli ini kami yakin sudah di atas 50 persen,” katanya.
Di disnaker banyak prorgam kegiatan bersumber dari pokir dewan. Saat ini tinggal proses penetapan penerima. ”Tunggu saja sampai akhir tahun, capaian kami pasti optimal,” ucapnya. (iqb)
