alexametrics
21.2 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Desak HCML Perhatikan Nelayan Camplong

SAMPANG – Protes nelayan enam desa di Kecamatan Camplong terhadap Husky Cnooc Madura Limited (HCML) berlanjut. Mereka tetap bersikukuh bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu telah merugikan nelayan.

Konidisi itu mendapat perhatian Komisi II DPRD Sampang. Wakil rakyat meminta pihak HCML terbuka kepada nelayan. Dengan demikian, protesnya tidak berkepanjangan.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsudin menyatakan, protes nelayan tidak bisa diabaikan. Perlu ada kajian khusus dari HCML. ”Ini perlu penanganan sesegera mungkin sehingga tidak terlalu membias protes nelayan,” katanya Rabu (16/5).

Syamsudin mendukung aktivitas HCML di peraian Sampang. Namun, dia juga tidak ingin ada konflik berkepanjangan antara nelayan dan perusahan migas tersebut. Karena itu, protes nelayan yang berkepanjangan itu perlu dicarikan solusi.

Baca Juga :  RSU Ketapang Mangkrak

Salah satunya, HCML harus lebih terbuka dan mau berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Syamsudin mengaku sudah melakukan serap aspirasi dari nelayan di Kecamatan Camplong.

Secara geografis, Syamsudin mengakui bahwa para nelayan dari enam desa tersebut tidak masuk wilayah terdampak aktivitas HCML. Namun, puluhan bahkan ratusan nelayan juga merasa dirugikan. Misalnya, berkurangnya tangkapan ikan yang dirasakan nelayan. Akibatnya, nelayan melakukan protes keras.

”Ini perlu perhatian HCML. Sehingga ada solusi bagi nelayan. Mereka memang tidak berada di wilayah terdampak. Tapi, mereka merasa dirugikan,” ungkap dia.

Menanggapi hal itu, Senior Head of Relations HCML Hamim Tohari mengatakan, yang tercatat dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) hanya daerah terdampak. Menurut dia, sejumlah desa yang tidak dikategorikan terdampak, tidak ada corporate social responsibility (CSR).

Baca Juga :  Tambahan Produksi Minyak di Lapangan Sidayu Capai 4.300 BOPD

Selama ini, tegas Hamim, HCML sudah merealisasikan program CSR setiap tahun. ”Dalam dokumen amdal, kami hanya daerah terdampak yang mendapat bantuan CSR. Sehingga kami terfokus pada areal terdampak sesuai aturan,” jelasnya.

 

SAMPANG – Protes nelayan enam desa di Kecamatan Camplong terhadap Husky Cnooc Madura Limited (HCML) berlanjut. Mereka tetap bersikukuh bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu telah merugikan nelayan.

Konidisi itu mendapat perhatian Komisi II DPRD Sampang. Wakil rakyat meminta pihak HCML terbuka kepada nelayan. Dengan demikian, protesnya tidak berkepanjangan.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsudin menyatakan, protes nelayan tidak bisa diabaikan. Perlu ada kajian khusus dari HCML. ”Ini perlu penanganan sesegera mungkin sehingga tidak terlalu membias protes nelayan,” katanya Rabu (16/5).


Syamsudin mendukung aktivitas HCML di peraian Sampang. Namun, dia juga tidak ingin ada konflik berkepanjangan antara nelayan dan perusahan migas tersebut. Karena itu, protes nelayan yang berkepanjangan itu perlu dicarikan solusi.

Baca Juga :  Jelang Pemilu, Wabup Sampang Ajak Semua Pihak Jaga Kondusifitas

Salah satunya, HCML harus lebih terbuka dan mau berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Syamsudin mengaku sudah melakukan serap aspirasi dari nelayan di Kecamatan Camplong.

Secara geografis, Syamsudin mengakui bahwa para nelayan dari enam desa tersebut tidak masuk wilayah terdampak aktivitas HCML. Namun, puluhan bahkan ratusan nelayan juga merasa dirugikan. Misalnya, berkurangnya tangkapan ikan yang dirasakan nelayan. Akibatnya, nelayan melakukan protes keras.

”Ini perlu perhatian HCML. Sehingga ada solusi bagi nelayan. Mereka memang tidak berada di wilayah terdampak. Tapi, mereka merasa dirugikan,” ungkap dia.

Menanggapi hal itu, Senior Head of Relations HCML Hamim Tohari mengatakan, yang tercatat dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) hanya daerah terdampak. Menurut dia, sejumlah desa yang tidak dikategorikan terdampak, tidak ada corporate social responsibility (CSR).

Baca Juga :  Dorong CSR Migas untuk Kesejahteraan Masyarakat

Selama ini, tegas Hamim, HCML sudah merealisasikan program CSR setiap tahun. ”Dalam dokumen amdal, kami hanya daerah terdampak yang mendapat bantuan CSR. Sehingga kami terfokus pada areal terdampak sesuai aturan,” jelasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/