Kebijakan Impor Garam Rugikan Petani

  SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Tahun ini pemerintah pusat memutuskan melakukan impor garam. Kebijakan tersebut jelas-jelas merugikan petani garam di Sampang. Sebab, stok garam rakyat yang belum terserap di Kota Bahari 345.394 ton.

            Sirad, petani garam, pasrah dengan kebijakan impor garam tersebut. Sebab, dirinya tidak berwenang melarang pemerintah mengimpor garam. ”Garam menumpuk kayak gini, tapi masih mau impor. Sudahlah terserah pemerintah,” katanya.

            Menurut dia, masih ada ratusan ton garam miliknya yang ditumpuk di tambak. Sebab, harga jual tidak sesuai dengan biaya produksi. ”Jelas saya rugi kalau dipaksa menjual garam,” ujarnya.

            Sirad menjelaskan, sejak awal produksi hingga saat ini, harga garam di Sampang anjlok. Satu ton garam berkisar Rp 250.000–Rp 600.000. Padahal, beberapa tahun lalu harga garam mencapai Rp 4.000.000 per ton. ”Sekarang mau dijual, tapi harganya tidak sesuai,” ulasnya.

            Pria 49 tahun itu menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang memaksa melakukan impor garam. Seharusnya, pemerintah pusat maupun daerah mengupayakan dengan maksimal agar garam rakyat terserap dengan harga layak.

”Termasuk membantu memperbaiki kualitas garam rakyat apabila dinilai tidak sesuai standar garam konsumsi. Bukan malah melakukan impor yang jelas-jelas merugikan rakyat. Apalagi, harga garam terlalu murah. Itu tidak bijaksana,” ingat Sirad.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Sampang Tri Jayadi mengakui stok garam rakyat di Sampang masih melimpah. Totalnya mencapai 346.394 ton. Perinciannya, garam kw-1 sebanyak 245.174 ton, garam kw-2 sebanyak 85.921 ton, dan garam kw-3 mencapai 15.299 ton.

”Ratusan ribu ton garam itu sampai saat ini belum terserap. Selain harga garam murah, jumlah garam yang diserap pabrikan terbatas,” katanya.

Disinggung kebijakan impor garam, Tri Jayadi menyatakan tidak memiliki kewenangan. Sebab, itu masuk ranah pemerintah pusat. Akan tetapi, institusinya sudah berupaya agar tidak melakukan impor garam. ”Kami sudah menyampaikan kepada bupati, gubernur, bahkan pemerintah pusat agar tidak perlu impor,” ucapnya. (iqb)

  SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Tahun ini pemerintah pusat memutuskan melakukan impor garam. Kebijakan tersebut jelas-jelas merugikan petani garam di Sampang. Sebab, stok garam rakyat yang belum terserap di Kota Bahari 345.394 ton.

            Sirad, petani garam, pasrah dengan kebijakan impor garam tersebut. Sebab, dirinya tidak berwenang melarang pemerintah mengimpor garam. ”Garam menumpuk kayak gini, tapi masih mau impor. Sudahlah terserah pemerintah,” katanya.

            Menurut dia, masih ada ratusan ton garam miliknya yang ditumpuk di tambak. Sebab, harga jual tidak sesuai dengan biaya produksi. ”Jelas saya rugi kalau dipaksa menjual garam,” ujarnya.

            Sirad menjelaskan, sejak awal produksi hingga saat ini, harga garam di Sampang anjlok. Satu ton garam berkisar Rp 250.000–Rp 600.000. Padahal, beberapa tahun lalu harga garam mencapai Rp 4.000.000 per ton. ”Sekarang mau dijual, tapi harganya tidak sesuai,” ulasnya.

            Pria 49 tahun itu menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang memaksa melakukan impor garam. Seharusnya, pemerintah pusat maupun daerah mengupayakan dengan maksimal agar garam rakyat terserap dengan harga layak.

”Termasuk membantu memperbaiki kualitas garam rakyat apabila dinilai tidak sesuai standar garam konsumsi. Bukan malah melakukan impor yang jelas-jelas merugikan rakyat. Apalagi, harga garam terlalu murah. Itu tidak bijaksana,” ingat Sirad.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Sampang Tri Jayadi mengakui stok garam rakyat di Sampang masih melimpah. Totalnya mencapai 346.394 ton. Perinciannya, garam kw-1 sebanyak 245.174 ton, garam kw-2 sebanyak 85.921 ton, dan garam kw-3 mencapai 15.299 ton.

”Ratusan ribu ton garam itu sampai saat ini belum terserap. Selain harga garam murah, jumlah garam yang diserap pabrikan terbatas,” katanya.

Disinggung kebijakan impor garam, Tri Jayadi menyatakan tidak memiliki kewenangan. Sebab, itu masuk ranah pemerintah pusat. Akan tetapi, institusinya sudah berupaya agar tidak melakukan impor garam. ”Kami sudah menyampaikan kepada bupati, gubernur, bahkan pemerintah pusat agar tidak perlu impor,” ucapnya. (iqb)