alexametrics
22.9 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Pelestarian Situs Sejarah Belum Maksimal

SAMPANG – Upaya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang menjalankan program pelestarian situs bersejarah belum maksimal. Sejak tiga tahun terakhir ini, belum ada situs sejarah baru yang ditemukan.

Hingga kini, disporabudpar hanya mengelola lima situs sejarah. Yakni, Makam Rato Ebuh dan Tujuh Sumur Bertuah yang terletak di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan; Pababaran Trunojoyo di Kelurahan Rongtengah; Alquran berusia 350 tahun yang terbuat dari daun lontar di Kelurahan Dalpenang; dan kesenian Ghumbak di Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung.

Kepala Disporabudpar Sampang Aji Waluyo mengatakan, situs sejarah tersebut yang selama ini dilestarikan dan dikelola pemkab. Dia mengakui masih banyak situs yang belum dikelola. Hal itu disebabkan minimnya tenaga ahli di bidang sejarah dan kebudayaan.

Selain itu, anggaran terbatas. ”Ini yang menjadi kendala bagi kami. Padahal, kami yakin ada banyak sejarah yang masih terpendam dan belum diketahui masyarakat luas,” ucapnya kemarin (16/3).

Baca Juga :  Museum Rato Ebuh Minim Perhatian

Menurut Aji, Sampang berbeda dengan Sumenep yang sudah memiliki tenaga ahli di bidang sejarah dan kebudayaan. Apalagi pada masa kerajaan di Kota Sumekar itu berdiri keraton. Hingga kini, situs-situs bersejarah di Sumenep tertata rapi.

”Sebenarnya kami ingin sekali melestarikan semua situs sejarah. Tapi, itu sulit dilakukan karena tidak banyak warga yang mengetahui dan mengerti situs dan benda peninggalan sejarah di Sampang,” ujarnya.

Disporabudpar akan lebih fokus mencari situs bersejarah baru, baik berupa benda pusaka maupun situs bersejarah yang belum ditemukan. Pihaknya sudah mendata situs budaya di Desa Napo Laok, Kecamatan Omben.

Situs budaya di lokasi tersebut berupa sumber air, masjid, dan tombak. Saat ini pendataan tengah dilakukan. Narasumber yang akan menyampaikan keterangan terkait sejarah situs itu siap membantu.

Selanjutnya, situs tersebut bakal dijadikan tempat wisata budaya. ”Untuk pengelolaan akan diserahkan kepada badan usaha milik desa (BUMDes) setempat. Kami akan terus berupaya mencari situs peninggalan sejarah di seluruh kecamatan,” janjinya.

Baca Juga :  Perlahan Kembali Pulihkan Sektor Pariwisata

”Kami sudah membentuk tim khusus untuk mencari dan meneliti situs budaya dan benda bersejarah yang belum ditemukan. Lokasinya di Kecamatan Sokobanah dan Banyuates,” terangnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengatakan, setiap tahun pemkab menyediakan anggaran yang cukup besar untuk pelestarian dan aktualisasi situs sejarah. Namun, anggaran itu lebih banyak digunakan untuk kegiatan fisik. Sementara pendataan belum maskimal. ”Kalau kendalanya hanya dari tenaga ahli. Kami rasa pemkab bisa meminta bantuan Pemprov Jatim untuk melakukan pendataan,” katanya.

Politikus PKB itu berharap disporabudapar mempunyai terobosan dalam menjalankan program pelestarian situs budaya. Semua benda peninggalan sejarah harus didata dan dikelola dengan baik sehingga bisa diwariskan kepada generasi muda. ”Minimnya tenaga ahli jangan selalu dibuat alasan untuk tidak melakukan pendataan situs sejarah,” sarannya.

- Advertisement -

SAMPANG – Upaya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang menjalankan program pelestarian situs bersejarah belum maksimal. Sejak tiga tahun terakhir ini, belum ada situs sejarah baru yang ditemukan.

Hingga kini, disporabudpar hanya mengelola lima situs sejarah. Yakni, Makam Rato Ebuh dan Tujuh Sumur Bertuah yang terletak di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan; Pababaran Trunojoyo di Kelurahan Rongtengah; Alquran berusia 350 tahun yang terbuat dari daun lontar di Kelurahan Dalpenang; dan kesenian Ghumbak di Desa Banjar, Kecamatan Kedungdung.

Kepala Disporabudpar Sampang Aji Waluyo mengatakan, situs sejarah tersebut yang selama ini dilestarikan dan dikelola pemkab. Dia mengakui masih banyak situs yang belum dikelola. Hal itu disebabkan minimnya tenaga ahli di bidang sejarah dan kebudayaan.


Selain itu, anggaran terbatas. ”Ini yang menjadi kendala bagi kami. Padahal, kami yakin ada banyak sejarah yang masih terpendam dan belum diketahui masyarakat luas,” ucapnya kemarin (16/3).

Baca Juga :  Khofifah Sentil IPM Sampang

Menurut Aji, Sampang berbeda dengan Sumenep yang sudah memiliki tenaga ahli di bidang sejarah dan kebudayaan. Apalagi pada masa kerajaan di Kota Sumekar itu berdiri keraton. Hingga kini, situs-situs bersejarah di Sumenep tertata rapi.

”Sebenarnya kami ingin sekali melestarikan semua situs sejarah. Tapi, itu sulit dilakukan karena tidak banyak warga yang mengetahui dan mengerti situs dan benda peninggalan sejarah di Sampang,” ujarnya.

Disporabudpar akan lebih fokus mencari situs bersejarah baru, baik berupa benda pusaka maupun situs bersejarah yang belum ditemukan. Pihaknya sudah mendata situs budaya di Desa Napo Laok, Kecamatan Omben.

Situs budaya di lokasi tersebut berupa sumber air, masjid, dan tombak. Saat ini pendataan tengah dilakukan. Narasumber yang akan menyampaikan keterangan terkait sejarah situs itu siap membantu.

Selanjutnya, situs tersebut bakal dijadikan tempat wisata budaya. ”Untuk pengelolaan akan diserahkan kepada badan usaha milik desa (BUMDes) setempat. Kami akan terus berupaya mencari situs peninggalan sejarah di seluruh kecamatan,” janjinya.

Baca Juga :  Tak Banyak Desa Kelola Pariwisata

”Kami sudah membentuk tim khusus untuk mencari dan meneliti situs budaya dan benda bersejarah yang belum ditemukan. Lokasinya di Kecamatan Sokobanah dan Banyuates,” terangnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengatakan, setiap tahun pemkab menyediakan anggaran yang cukup besar untuk pelestarian dan aktualisasi situs sejarah. Namun, anggaran itu lebih banyak digunakan untuk kegiatan fisik. Sementara pendataan belum maskimal. ”Kalau kendalanya hanya dari tenaga ahli. Kami rasa pemkab bisa meminta bantuan Pemprov Jatim untuk melakukan pendataan,” katanya.

Politikus PKB itu berharap disporabudapar mempunyai terobosan dalam menjalankan program pelestarian situs budaya. Semua benda peninggalan sejarah harus didata dan dikelola dengan baik sehingga bisa diwariskan kepada generasi muda. ”Minimnya tenaga ahli jangan selalu dibuat alasan untuk tidak melakukan pendataan situs sejarah,” sarannya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/