alexametrics
21.7 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Dua Tahun, 2.390 TKI Asal Sampang Dipulangkan

SAMPANG – Kecenderungan warga memanfaatkan jalur ilegal untuk bekerja ke Malaysia masih tinggi. Selama dua tahun terakhir terdapat 2.390 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Sampang yang dipulangkan. Perinciannya, pada 2016 berjumlah 1.450 orang dan 2017 sebanyak 940 orang.

Menjadi TKI ilegal banyak risiko. Mereka rata-rata menjadi tukang bangunan dan ibu rumah tangga. Paling banyak berasal dari Kecamatan Karang Penang, Sokobanah, Ketapang, Banyuates, Robatal, dan Kedungdung. Sosialisasi tentang bahaya dan risiko menjadi TKI ilegal telah dilakukan pemerintah untuk menekan keberangkatan pekerja liar.

Kabid Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Diskumnaker Sampang Bisrul Hafi mengatakan, ketika sosialisasi mengajak PT pemberangkatan TKI. ”Ternyata kami di-SMS (oleh tekong) untuk jangan sampai menyaingi tekong,” ujarnya Selasa (16/1).

Baca Juga :  Bau Kamar Mandi Menyengat, Ruang Tunggu Panas

Data TKI 2017 itu belum valid. Jumlah tersebut berdasar informasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Pihaknya belum menerima surat resmi. ”Sosialisasi kami paparkan ancaman hukuman ketika ditangkap polisi di Malaysia. Ketika ada masalah atau kecelakaan, biasanya untuk memproses sulit. Tapi, itu semua belum didengar,” paparnya.

Pada 2017 pihaknya merekomendasikan 35 orang untuk berangkat ke Malaysia. Biasanya, setiap tahun hanya merekomendasi 10 orang. ”Sebelumnya berangkat dengan cara ilegal, saat ini supaya berangkat dengan cara legal,” tegasnya.

Pihaknya juga melakukan pelatihan supaya tidak tertarik menjadi TKI ilegal ketika punya keterampilan. Seperti pelatihan las, menjahit, dan servis sepeda motor. ”Kepala desa juga harus memberikan informasi kepada warganya untuk tidak menjadi TKI ilegal,” sambungnya.

Baca Juga :  Rem Blong, Operator Tewas Tertimpa Alat Berat

Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengaku prihatin jika ada TKI ilegal dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi tersebut harus mendapat perhatian khusus pemkab untuk menekan TKI. Banyak masyarakat yang belum mengerti risiko yang akan dihadapi.

”Kalau hanya satu OPD yang menyuarakan, kurang maksimal. Ini butuh semua pihak yang ikut serta,” ucapnya. ”Titik penekanannya itu masih kurang maksimal. Terutama di sejumlah wilayah di Sampang yang menjadi lumbung TKI ilegal,” imbuhnya.

Tekong juga harus ditindak tegas agar angka TKI ilegal bisa ditekan. ”Kami minta pemerintah mempermudah proses menjadi TKI legal. Kebanyakan warga ingin cepat dan tidak mau ribet. Sementara risiko yang bisa terjadi di kemudian hari tidak dipikirkan,” tekannya.

SAMPANG – Kecenderungan warga memanfaatkan jalur ilegal untuk bekerja ke Malaysia masih tinggi. Selama dua tahun terakhir terdapat 2.390 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Sampang yang dipulangkan. Perinciannya, pada 2016 berjumlah 1.450 orang dan 2017 sebanyak 940 orang.

Menjadi TKI ilegal banyak risiko. Mereka rata-rata menjadi tukang bangunan dan ibu rumah tangga. Paling banyak berasal dari Kecamatan Karang Penang, Sokobanah, Ketapang, Banyuates, Robatal, dan Kedungdung. Sosialisasi tentang bahaya dan risiko menjadi TKI ilegal telah dilakukan pemerintah untuk menekan keberangkatan pekerja liar.

Kabid Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Diskumnaker Sampang Bisrul Hafi mengatakan, ketika sosialisasi mengajak PT pemberangkatan TKI. ”Ternyata kami di-SMS (oleh tekong) untuk jangan sampai menyaingi tekong,” ujarnya Selasa (16/1).

Baca Juga :  Pemkab Sumenep Bentuk Satgas PMI Bermasalah

Data TKI 2017 itu belum valid. Jumlah tersebut berdasar informasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Pihaknya belum menerima surat resmi. ”Sosialisasi kami paparkan ancaman hukuman ketika ditangkap polisi di Malaysia. Ketika ada masalah atau kecelakaan, biasanya untuk memproses sulit. Tapi, itu semua belum didengar,” paparnya.

Pada 2017 pihaknya merekomendasikan 35 orang untuk berangkat ke Malaysia. Biasanya, setiap tahun hanya merekomendasi 10 orang. ”Sebelumnya berangkat dengan cara ilegal, saat ini supaya berangkat dengan cara legal,” tegasnya.

Pihaknya juga melakukan pelatihan supaya tidak tertarik menjadi TKI ilegal ketika punya keterampilan. Seperti pelatihan las, menjahit, dan servis sepeda motor. ”Kepala desa juga harus memberikan informasi kepada warganya untuk tidak menjadi TKI ilegal,” sambungnya.

Baca Juga :  Miftahur Rozaq: Dari Santri Oleh Santri Untuk Negeri Tercinta

Sekretaris Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengaku prihatin jika ada TKI ilegal dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi tersebut harus mendapat perhatian khusus pemkab untuk menekan TKI. Banyak masyarakat yang belum mengerti risiko yang akan dihadapi.

”Kalau hanya satu OPD yang menyuarakan, kurang maksimal. Ini butuh semua pihak yang ikut serta,” ucapnya. ”Titik penekanannya itu masih kurang maksimal. Terutama di sejumlah wilayah di Sampang yang menjadi lumbung TKI ilegal,” imbuhnya.

Tekong juga harus ditindak tegas agar angka TKI ilegal bisa ditekan. ”Kami minta pemerintah mempermudah proses menjadi TKI legal. Kebanyakan warga ingin cepat dan tidak mau ribet. Sementara risiko yang bisa terjadi di kemudian hari tidak dipikirkan,” tekannya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/