alexametrics
18.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Empat Pengembang Perumahan Belum Serahkan Aset

SAMPANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang dituntut tegas menegakkan peraturan daerah (perda). Salah satunya, Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban para pengembang perumahan untuk menyerahkan aset yang sudah dibangun kepada pemkab.

Data di DPRKP Sampang menyebutkan, di Kota Bahari ada 13 perumahan. Sembilan perumahan sudah menyerahkan aset ke pemkab. Yakni, Selong Permai, Permata Selong, Barisan Indah, Green Park, Safira, King Resident, Puri Matahari, Permata Indah, dan Graha Abadi. Dengan demikian, masih ada empat pengembang perumahan yang belum menyerahkan aset.

Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman menyatakan, pengembang perumahan belum menyerahkan aset disebabkan pengawasan DPRKP lemah. Akibatnya, kesadaran pengembang untuk menaati peraturan rendah.

Baca Juga :  Proyek SPAM Dinilai Salah Penempatan

”Ini menjadi bukti kinerja DPRKP belum maksimal. Kami minta pengembang ditertibkan. Jangan sampai perda hanya mudah dibuat tapi sulit dilaksanakan,” pintanya.

Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan melalui Kabid Perumahan dan Pertanahan Faisol Ansori tidak menampik masih ada pengembang yang belum menyerahkan aset. Dia menjelaskan, pihaknya memiliki kewajiban memantau perumahan di Sampang.

Tujuannya, agar para pengembang perumahan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau penghuni perumahan. Dalam upaya menegakkan perda, pihaknya mengundang semua pengembang perumahan. Pengembang diminta menyerahkan aset pemenuhan sarana prasarana (sarpras) dan utilitas perumahan.

Pengembang diberi waktu satu tahun untuk melakukan pemeliharaan. Selanjutnya, mereka diwajibkan menyerahkan aset perumahan kepada Pemkab Sampang. DPRKP akan melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan kepada pengembang yang belum menyerahkan aset.

Baca Juga :  Puluhan Ribu Ton Garam Tak Terserap

”Ada empat pengembang perumahan yang belum menyerahkan aset. Yaitu Putri Rahayu, Bintang Mas, Sampang Asri, dan Permata Asri. Masing-masing pengembang sudah kami kirimi surat peringatan,” ujarnya.

Faisol menjelaskan, Perda 8/2015 bertujuan memastikan kelengkapan infrastruktur perumahan. Seperti akses jalan, saluran air bersih, irigasi, musala, pos keamanan, dan yang lain. Warga yang menempati perumahan diharapkan aman dan nyaman.

”Kami akan lebih ketat mengawasi semua perumahan di Sampang. Pengembang yang tidak menyerahkan aset akan ditindak tegas sesuai aturan,” pungkasnya. 

SAMPANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang dituntut tegas menegakkan peraturan daerah (perda). Salah satunya, Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban para pengembang perumahan untuk menyerahkan aset yang sudah dibangun kepada pemkab.

Data di DPRKP Sampang menyebutkan, di Kota Bahari ada 13 perumahan. Sembilan perumahan sudah menyerahkan aset ke pemkab. Yakni, Selong Permai, Permata Selong, Barisan Indah, Green Park, Safira, King Resident, Puri Matahari, Permata Indah, dan Graha Abadi. Dengan demikian, masih ada empat pengembang perumahan yang belum menyerahkan aset.

Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman menyatakan, pengembang perumahan belum menyerahkan aset disebabkan pengawasan DPRKP lemah. Akibatnya, kesadaran pengembang untuk menaati peraturan rendah.

Baca Juga :  Proyek SPAM Dinilai Salah Penempatan

”Ini menjadi bukti kinerja DPRKP belum maksimal. Kami minta pengembang ditertibkan. Jangan sampai perda hanya mudah dibuat tapi sulit dilaksanakan,” pintanya.

Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan melalui Kabid Perumahan dan Pertanahan Faisol Ansori tidak menampik masih ada pengembang yang belum menyerahkan aset. Dia menjelaskan, pihaknya memiliki kewajiban memantau perumahan di Sampang.

Tujuannya, agar para pengembang perumahan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau penghuni perumahan. Dalam upaya menegakkan perda, pihaknya mengundang semua pengembang perumahan. Pengembang diminta menyerahkan aset pemenuhan sarana prasarana (sarpras) dan utilitas perumahan.

Pengembang diberi waktu satu tahun untuk melakukan pemeliharaan. Selanjutnya, mereka diwajibkan menyerahkan aset perumahan kepada Pemkab Sampang. DPRKP akan melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan kepada pengembang yang belum menyerahkan aset.

Baca Juga :  Pengembang Perumahan Hijau Daun Menghilang Setelah Terima Uang

”Ada empat pengembang perumahan yang belum menyerahkan aset. Yaitu Putri Rahayu, Bintang Mas, Sampang Asri, dan Permata Asri. Masing-masing pengembang sudah kami kirimi surat peringatan,” ujarnya.

Faisol menjelaskan, Perda 8/2015 bertujuan memastikan kelengkapan infrastruktur perumahan. Seperti akses jalan, saluran air bersih, irigasi, musala, pos keamanan, dan yang lain. Warga yang menempati perumahan diharapkan aman dan nyaman.

”Kami akan lebih ketat mengawasi semua perumahan di Sampang. Pengembang yang tidak menyerahkan aset akan ditindak tegas sesuai aturan,” pungkasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/