alexametrics
20.7 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Empat Desa Tolak Bantuan Rasidi

SAMPANG – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bersubsidi (rasidi) tahap dua kepada rumah tangga sasaran (RTS) di Sampang tidak tuntas 100 persen. Data Dinas Sosial (Dinsos) Sampang menyebutkan, kuota rasidi 2018 sebanyak 1.005 ton.

Ratusan ton beras tersebut untuk 9.670 RTS yang tersebar di 38 desa se-Sampang. Penyaluran rasidi tahap dua dimulai Agustus dan ditargetkan tuntas Oktober ini. Namun hingga Minggu (14/10), sebanyak 1.522 kilogram (kg) rasidi belum tersalurkan kepada penerima. Yaitu, untuk warga di empat desa di Kecamatan Banyuates. Masing-masing desa mendapatkan jatah rasidi  berbeda-beda.

Kabid Bansos dan Perlindungan Sosial Dinsos Sampang Syamsul Hidayat mengatakan, penyaluran rasidi kepada RTS mestinya tuntas bulan ini. Namun, ada empat pemerintah desa (pemdes) di Kecamatan Banyuates yang menolak menerima bantuan tersebut.

Alasannya, jatah rasidi yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah warga miskin di desa dimaksud. Bansos rasidi yang sampai saat ini belum tersalurkan merupakan jatah untuk warga miskin di Kecamatan Banyuates. Yakni Desa Jatra Timur, Batioh, Masaran, dan Banyuates.

Baca Juga :  Karena Virus B1351 Lebih Cepat Menular

”Jumlah total warga yang belum menerima bantuan itu 152 orang. Perinciannya, Desa Jatra Timur 19 orang, Banyuates 68, Masaran 39, dan di Desa Batioh 26 warga. Setiap warga mendapatkan 10 kilogram beras,” katanya.

Bantuan itu ditolak karena pemdes khawatir ada kecemburuan sosial antara warga yang menerima dengan yang tidak menerima. Dinsos mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu desa agar rasidi bisa disalurkan.

Sebab, yang tahu kondisi di lapangan pemerintah desa. Meski demikian, dinsos mengaku sebelumnya sudah berupaya agar bantuan tersebut bisa terserap. Yaitu, dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemdes setempat dan meminta supaya rasidi segera ditebus.

 ”Jatah rasidi di empat desa itu sangat sedikit dan hanya mencakup sekitar 15 persen dari jumlah total warga miskin. Pemerintah desa tidak mau menerima,” ungkapnya.

Pihaknya meminta kepada desa yang tidak mau menebus bantuan tersebut untuk membuat surat pernyataan sebagai bukti bantuan itu tidak diterima dan disalurkan kepada warga. ”Sampai sekarang beras itu disimpan di gudang Bulog. Jika sampai akhir bulan ini rasidi tidak ditebus, kami tidak bisa menyalurkannya sebelum mendapat izin Pemprov Jatim,” ujarnya.

Baca Juga :  Pendaftar Prakerja Sampang Paling Minim

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengatakan, penolakan pemdes terhadap bantuan rasidi bukan merupakan hal baru. Setiap tahun penyaluran bantuan tersebut tidak pernah tuntas 100 persen.

Penyebabnya masih sama, yaitu jumlah warga penerima bantuan sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah warga miskin. ”Kami yakin pendataan warga miskin yang berhak menerima bantuan itu sudah dilakukan dengan baik oleh pemdes. Hanya, dinsos kurang maksimal melakukan verifikasi dan validasi,” tudingnya.

Politikus PKB itu mendesak dinsos memperbarui data jumlah warga miskin di Kota Bahari. Dinsos harus menggunakan data warga miskin yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam mengajukan bansos.

”Dinsos harus mengevaluasi data warga miskin. Jangan sampai warga tidak bisa menerima apa yang menjadi haknya dikarenakan dinsos tidak maksimal mendata dan mengajukan bantuan,” tandasnya.

SAMPANG – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bersubsidi (rasidi) tahap dua kepada rumah tangga sasaran (RTS) di Sampang tidak tuntas 100 persen. Data Dinas Sosial (Dinsos) Sampang menyebutkan, kuota rasidi 2018 sebanyak 1.005 ton.

Ratusan ton beras tersebut untuk 9.670 RTS yang tersebar di 38 desa se-Sampang. Penyaluran rasidi tahap dua dimulai Agustus dan ditargetkan tuntas Oktober ini. Namun hingga Minggu (14/10), sebanyak 1.522 kilogram (kg) rasidi belum tersalurkan kepada penerima. Yaitu, untuk warga di empat desa di Kecamatan Banyuates. Masing-masing desa mendapatkan jatah rasidi  berbeda-beda.

Kabid Bansos dan Perlindungan Sosial Dinsos Sampang Syamsul Hidayat mengatakan, penyaluran rasidi kepada RTS mestinya tuntas bulan ini. Namun, ada empat pemerintah desa (pemdes) di Kecamatan Banyuates yang menolak menerima bantuan tersebut.


Alasannya, jatah rasidi yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah warga miskin di desa dimaksud. Bansos rasidi yang sampai saat ini belum tersalurkan merupakan jatah untuk warga miskin di Kecamatan Banyuates. Yakni Desa Jatra Timur, Batioh, Masaran, dan Banyuates.

Baca Juga :  Tingkatkan Pembangunan Menuju Desa Berdikari

”Jumlah total warga yang belum menerima bantuan itu 152 orang. Perinciannya, Desa Jatra Timur 19 orang, Banyuates 68, Masaran 39, dan di Desa Batioh 26 warga. Setiap warga mendapatkan 10 kilogram beras,” katanya.

Bantuan itu ditolak karena pemdes khawatir ada kecemburuan sosial antara warga yang menerima dengan yang tidak menerima. Dinsos mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu desa agar rasidi bisa disalurkan.

Sebab, yang tahu kondisi di lapangan pemerintah desa. Meski demikian, dinsos mengaku sebelumnya sudah berupaya agar bantuan tersebut bisa terserap. Yaitu, dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemdes setempat dan meminta supaya rasidi segera ditebus.

 ”Jatah rasidi di empat desa itu sangat sedikit dan hanya mencakup sekitar 15 persen dari jumlah total warga miskin. Pemerintah desa tidak mau menerima,” ungkapnya.

Pihaknya meminta kepada desa yang tidak mau menebus bantuan tersebut untuk membuat surat pernyataan sebagai bukti bantuan itu tidak diterima dan disalurkan kepada warga. ”Sampai sekarang beras itu disimpan di gudang Bulog. Jika sampai akhir bulan ini rasidi tidak ditebus, kami tidak bisa menyalurkannya sebelum mendapat izin Pemprov Jatim,” ujarnya.

Baca Juga :  Sisiri Masyarakat Kurang Mampu, Bupati Sampang Bantu Yatim Piatu

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengatakan, penolakan pemdes terhadap bantuan rasidi bukan merupakan hal baru. Setiap tahun penyaluran bantuan tersebut tidak pernah tuntas 100 persen.

Penyebabnya masih sama, yaitu jumlah warga penerima bantuan sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah warga miskin. ”Kami yakin pendataan warga miskin yang berhak menerima bantuan itu sudah dilakukan dengan baik oleh pemdes. Hanya, dinsos kurang maksimal melakukan verifikasi dan validasi,” tudingnya.

Politikus PKB itu mendesak dinsos memperbarui data jumlah warga miskin di Kota Bahari. Dinsos harus menggunakan data warga miskin yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam mengajukan bansos.

”Dinsos harus mengevaluasi data warga miskin. Jangan sampai warga tidak bisa menerima apa yang menjadi haknya dikarenakan dinsos tidak maksimal mendata dan mengajukan bantuan,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Di Lapangan Rival, di Tribun Kawan

Puluhan Pendaftar PPK Gugur

Bandar Narkoba Lawan Petugas, Dooor!

Artikel Terbaru

/