alexametrics
23.6 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Petugas Ukur Tanah Minim, Kinerja BPN Dikeluhkan

SAMPANG – Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang dikeluhkan. Petugas ukur tanah dinilai lamban menjalankan proyek operasi nasional agraria (prona). Warga harus mendatangi kantor BPN agar pengukuran tanah bisa dilakukan.

Munawir, 53, warga Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Sampang, mengaku belum bisa merasakan manfaat prona. Sebab, meskipun surat permohonan sudah lama diajukan, hingga saat ini tanah miliknya belum diukur oleh petugas BPN.

”Sudah tiga bulan saya mengajukan tapi tak kunjung ada tindak lanjut. Saat ditanya ke kantor BPN, petugas mengaku sibuk melakukan pengukuran tanah di desa lain. Petugas katanya hanya tiga orang. Seharusnya ada informasi yang jelas tentang jadwal pengukuran tanah supaya saya tidak menunggu,” katanya.

Baca Juga :  Kunjungi Sampang, Kakanwil Kemenag Ahmad Zayadi Hadiri Dua Acara Ini

Dia meminta BPN bisa lebih maksimal merealisasikan prona. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Sebab prona membantu meringankan biaya warga saat mengurus sertifikat tanah.

Kepala BPN Sampang Joko Pulonggono membenarkan jumlah petugas ukur tanah di instasinya hanya tiga orang. Tiga petugas ukur tanah tersebut bisa melaksanakan tugas dengan baik jika tidak ada proyek pengukuran tanah berskala besar seperti prona.

Tiga petugas pengukur tanah kerja lembur untuk menyelesaikan pengukuran 3.000 bidang tanah yang ikut prona tahun ini. BPN tidak bisa melakukan penambahan petugas ukur tanah. Sebab, hal itu merupakan kewenangan BPN pusat.

Joko menjelaskan, petugas ukur tanah mempunyai tugas dan kewajiban mengukur tanah secara langsung dan mengolah data dari hasil pengukuran. Selanjutnya, data tersebut akan dijadikan acuan untuk menerbitkan sertifikat tanah.

Baca Juga :  Pagar SMPN 2 Sampang Tak Diperbaiki Tahun Ini

”Kami minta masyarakat bersabar. Pasti semua pengajuan prona akan ditindaklanjuti. Secara bertahap petugas akan melakukan pengukuran,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, penambahan petugas ukur tanah memang menjadi kewenangan BPN pusat. Namun, pihaknya tetap meminta agar realiasasi prona tidak terbengkalai gara-gara kekurangan petugas ukur. BPN harus mempunyai solusi untuk menangani kendala itu.

”Kami ingin kekurangan petugas tidak mempengaruhi realisasi prona. Jangan sampai masyarakat kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Apalagi tidak semua wilayah mendapat jatah prona,” ujar dia.

SAMPANG – Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang dikeluhkan. Petugas ukur tanah dinilai lamban menjalankan proyek operasi nasional agraria (prona). Warga harus mendatangi kantor BPN agar pengukuran tanah bisa dilakukan.

Munawir, 53, warga Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Sampang, mengaku belum bisa merasakan manfaat prona. Sebab, meskipun surat permohonan sudah lama diajukan, hingga saat ini tanah miliknya belum diukur oleh petugas BPN.

”Sudah tiga bulan saya mengajukan tapi tak kunjung ada tindak lanjut. Saat ditanya ke kantor BPN, petugas mengaku sibuk melakukan pengukuran tanah di desa lain. Petugas katanya hanya tiga orang. Seharusnya ada informasi yang jelas tentang jadwal pengukuran tanah supaya saya tidak menunggu,” katanya.

Baca Juga :  Awas! 26 Kapal di Pelabuhan Tanglog Belum Memenuhi Standar Keamanan

Dia meminta BPN bisa lebih maksimal merealisasikan prona. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Sebab prona membantu meringankan biaya warga saat mengurus sertifikat tanah.

Kepala BPN Sampang Joko Pulonggono membenarkan jumlah petugas ukur tanah di instasinya hanya tiga orang. Tiga petugas ukur tanah tersebut bisa melaksanakan tugas dengan baik jika tidak ada proyek pengukuran tanah berskala besar seperti prona.

Tiga petugas pengukur tanah kerja lembur untuk menyelesaikan pengukuran 3.000 bidang tanah yang ikut prona tahun ini. BPN tidak bisa melakukan penambahan petugas ukur tanah. Sebab, hal itu merupakan kewenangan BPN pusat.

Joko menjelaskan, petugas ukur tanah mempunyai tugas dan kewajiban mengukur tanah secara langsung dan mengolah data dari hasil pengukuran. Selanjutnya, data tersebut akan dijadikan acuan untuk menerbitkan sertifikat tanah.

Baca Juga :  Warga Protes Galian Pipa SPAM Rp 3 Miliar
- Advertisement -

”Kami minta masyarakat bersabar. Pasti semua pengajuan prona akan ditindaklanjuti. Secara bertahap petugas akan melakukan pengukuran,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, penambahan petugas ukur tanah memang menjadi kewenangan BPN pusat. Namun, pihaknya tetap meminta agar realiasasi prona tidak terbengkalai gara-gara kekurangan petugas ukur. BPN harus mempunyai solusi untuk menangani kendala itu.

”Kami ingin kekurangan petugas tidak mempengaruhi realisasi prona. Jangan sampai masyarakat kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Apalagi tidak semua wilayah mendapat jatah prona,” ujar dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/