alexametrics
22.8 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Warga Sampang Dapat Rastra Tak Layak Konsumsi

SAMPANG – Tahun ini Kementerian Sosial memberikan jatah bantuan beras sejahtera (rastra) 50.863,3 ton untuk masyarakat Madura. Beras tersebut akan disalurkan kepada 423.861 keluarga penerima manfaat (KPM).

Di Sampang, ada 119.512 KPM yang berhak mendapat bantuan rastra. Total jatah bagi mereka adalah 14.341,4 ton setahun. Sayangnya, sebagian dari mereka malah mendapatkan bantuan beras yang tak layak konsumsi.

Di Kecamatan Pangarengan, Sampang, misalnya. Beras yang diterima sejumlah KPM dipenuhi kutu. Kondisi itu diungkapkan salah seorang penerima bantuan rastra, Abdul Wahed, 39.

”Berasnya tidak layak konsumsi. Saya sudah laporkan ke dewan agar ditindaklanjuti,” ungkap pria asal warga Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, itu Sabtu (14/7).

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri membenarkan telah mendapat pengaduan dari salah seorang KPM di Kecamatan Pangarengan. ”Beberapa waktu lalu ada tiga warga Kecamatan Pangarengan yang mengadu bahwa bantuan beras yang diterima jelek dan banyak kapang-nya (kutu beras),” katanya.

”Pengaduan itu atas laporan warga, bukan hasil temuan tim pemantau,”sambungnya. Dewan pun  kecewa. Maniri menyayangkan kinerja petugas atau pemantau bantuan rastra dalam melakukan pengawasan kualitas beras yang tidak maksimal.

Seharusnya, tegas Maniri, tim pemantau melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum beras itu disalurkan kepada penerima. Sebab, hal itu berkaitan dengan keamanan dan kesehatan warga setelah mengonsumsi beras tersebut.

Baca Juga :  Pemkab Sampang Beri Reward Kades Berprestasi

Menurut dia, tim pemantau hanya mengawasi rastra saat diturunkan dari truk. Tetapi, tidak memeriksa kondisi beras. Akibatnya, beras yang sudah rusak tetap disalurkan kepada warga. ”Kalau seperti itu apakah kinerja mereka bisa dikatakan maksimal,” sindirnya.

Padahal, lanjut dia, pemkab sudah menaikkan gaji dan menambah tunjangan kepada tim pemantau rastra. Namun, kinerjanya tetap tidak profesional.

”Gaji untuk petugas dianggarkan sekitar Rp 800 juta. Tapi, kinerja mereka belum maksimal dan tidak sesuai harapan,” ujarnya kecewa.

Politikus PKB itu meminta dinas sosial (dinsos) dan Bulog selaku penanggung jawab agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja tim. Jika ada petugas yang lalai dan tidak bisa bekerja baik, secepatnya dicarikan pengganti. ”Dinsos harus tegas, jangan mau memelihara pegawai yang tidak bisa bekerja,” desaknya.

Menanggapi itu, Kepala Dinsos Sampang Mohammad Amiruddin mengaku hingga saat ini belum menerima laporan terkait warga yang menerima rastra dengan kualitas jelek. Menurut dia, selama ini kinerja tim pemantau dalam melakukan pengawasan pendistribusian bantuan rastra sudah berjalan baik.

”Kalau kinerja tim pemantau dikatakan tidak maksimal, itu tidak benar. Sebab setiap bulan mereka aktif memberikan laporan. Anggota tim terdiri dari dinsos, Bulog, dan dokter,” terangnya.

Baca Juga :  Warga Miskin Kota Luput dari PKH

Amir mengklaim bahwa jumlah tim pemantau sudah sesuai dengan ketentuan. Satu petugas memantau tiga desa. Ke depan, pihaknya berjanji akan lebih ketat dalam mengawasi kualitas beras rastra. Mulai dari penurunan beras dari Bulog hingga ke tangan penerima.

”Kami imbau kepada warga yang menerima rastra tidak layak konsumsi agar segera mengembalikannya ke Bulog. Bulog akan mengganti dengan beras yang bagus,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sampang Yuda Ganesa mengaku, sejauh ini belum menerima laporan dari dinsos terkait kualitas rastra tidak layak konsumsi yang diterima warga. Dia mengklaim selama ini pengawasan terhadap kualitas beras sudah baik.

 Saat beras tiba di gudang, langsung diturunkan dari truk dan disimpan dalam gudang. Pihaknya tidak bisa memeriksa satu per satu karung rastra. Sebab, membutuhkan waktu lama.

”Kualitas beras menjadi jelek karena terlalu lama disimpan di gudang. Banyak pihak kecamatan yang cenderung lambat dalam melakukan penebusan,” akunya.

”Kami siap mengganti beras jelek dengan yang bagus sesuai jatah yang diterima warga,” tandasnya.

SAMPANG – Tahun ini Kementerian Sosial memberikan jatah bantuan beras sejahtera (rastra) 50.863,3 ton untuk masyarakat Madura. Beras tersebut akan disalurkan kepada 423.861 keluarga penerima manfaat (KPM).

Di Sampang, ada 119.512 KPM yang berhak mendapat bantuan rastra. Total jatah bagi mereka adalah 14.341,4 ton setahun. Sayangnya, sebagian dari mereka malah mendapatkan bantuan beras yang tak layak konsumsi.

Di Kecamatan Pangarengan, Sampang, misalnya. Beras yang diterima sejumlah KPM dipenuhi kutu. Kondisi itu diungkapkan salah seorang penerima bantuan rastra, Abdul Wahed, 39.

”Berasnya tidak layak konsumsi. Saya sudah laporkan ke dewan agar ditindaklanjuti,” ungkap pria asal warga Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, itu Sabtu (14/7).

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri membenarkan telah mendapat pengaduan dari salah seorang KPM di Kecamatan Pangarengan. ”Beberapa waktu lalu ada tiga warga Kecamatan Pangarengan yang mengadu bahwa bantuan beras yang diterima jelek dan banyak kapang-nya (kutu beras),” katanya.

”Pengaduan itu atas laporan warga, bukan hasil temuan tim pemantau,”sambungnya. Dewan pun  kecewa. Maniri menyayangkan kinerja petugas atau pemantau bantuan rastra dalam melakukan pengawasan kualitas beras yang tidak maksimal.

Seharusnya, tegas Maniri, tim pemantau melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum beras itu disalurkan kepada penerima. Sebab, hal itu berkaitan dengan keamanan dan kesehatan warga setelah mengonsumsi beras tersebut.

Baca Juga :  Bawa SS, Warga Sampang Dicokok

Menurut dia, tim pemantau hanya mengawasi rastra saat diturunkan dari truk. Tetapi, tidak memeriksa kondisi beras. Akibatnya, beras yang sudah rusak tetap disalurkan kepada warga. ”Kalau seperti itu apakah kinerja mereka bisa dikatakan maksimal,” sindirnya.

Padahal, lanjut dia, pemkab sudah menaikkan gaji dan menambah tunjangan kepada tim pemantau rastra. Namun, kinerjanya tetap tidak profesional.

”Gaji untuk petugas dianggarkan sekitar Rp 800 juta. Tapi, kinerja mereka belum maksimal dan tidak sesuai harapan,” ujarnya kecewa.

Politikus PKB itu meminta dinas sosial (dinsos) dan Bulog selaku penanggung jawab agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja tim. Jika ada petugas yang lalai dan tidak bisa bekerja baik, secepatnya dicarikan pengganti. ”Dinsos harus tegas, jangan mau memelihara pegawai yang tidak bisa bekerja,” desaknya.

Menanggapi itu, Kepala Dinsos Sampang Mohammad Amiruddin mengaku hingga saat ini belum menerima laporan terkait warga yang menerima rastra dengan kualitas jelek. Menurut dia, selama ini kinerja tim pemantau dalam melakukan pengawasan pendistribusian bantuan rastra sudah berjalan baik.

”Kalau kinerja tim pemantau dikatakan tidak maksimal, itu tidak benar. Sebab setiap bulan mereka aktif memberikan laporan. Anggota tim terdiri dari dinsos, Bulog, dan dokter,” terangnya.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Tak Terbendung

Amir mengklaim bahwa jumlah tim pemantau sudah sesuai dengan ketentuan. Satu petugas memantau tiga desa. Ke depan, pihaknya berjanji akan lebih ketat dalam mengawasi kualitas beras rastra. Mulai dari penurunan beras dari Bulog hingga ke tangan penerima.

”Kami imbau kepada warga yang menerima rastra tidak layak konsumsi agar segera mengembalikannya ke Bulog. Bulog akan mengganti dengan beras yang bagus,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sampang Yuda Ganesa mengaku, sejauh ini belum menerima laporan dari dinsos terkait kualitas rastra tidak layak konsumsi yang diterima warga. Dia mengklaim selama ini pengawasan terhadap kualitas beras sudah baik.

 Saat beras tiba di gudang, langsung diturunkan dari truk dan disimpan dalam gudang. Pihaknya tidak bisa memeriksa satu per satu karung rastra. Sebab, membutuhkan waktu lama.

”Kualitas beras menjadi jelek karena terlalu lama disimpan di gudang. Banyak pihak kecamatan yang cenderung lambat dalam melakukan penebusan,” akunya.

”Kami siap mengganti beras jelek dengan yang bagus sesuai jatah yang diterima warga,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/