SAMPANG – Untuk mengetahui perkembangan suatu daerah, perlu dilakukan sensus. Salah satunya sensus nilai tukar petani (NTP). Tujuannya, agar perkembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan bisa dimonitor. Namun, penyelenggaraan NTP di Kabupaten Sampang terkendala anggaran.
Tim Produksi NTP Badan Pusat Statistik Sampang Nurcholis menyatakan, pelaksanaan sensus NTP saat ini hanya sampai level provinsi. Hasil data sensus tersebut dikumpulkan oleh BPS kabupaten/kota setiap bulan. ”Sensus NTP itu berisi data harga,” katanya.
Menurut Nurcholis, sensus NTP tidak merambah level kabupaten karena beberapa hal. Di antaranya, sampel tidak mencukupi. Selain itu, anggarannya terbatas. Termasuk waktu pelaksanaan sensus juga terbatas.
”Sama halnya dengan inflasi, di Sampang juga tidak terealisasi. Yang ada itu di Sumenep. Permasalahannya sama dengan NTP. Cuma kalau inflasi, yang dicek perubahan IHK (indeks harga konsumen). Misalnya, setiap bulan ada kenaikan berapa dari komoditas,” terangnya.
Ditambahkan, sensus NTP kebanyakan dilakukan di kota tertentu. ”Dengan NTP, kita bisa mengetahui indeks harga yang diterima petani dan memantau fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani. Tujuan lain, untuk menghitung pendapatan daerah di sektor pertanian,” ungkapnya.
Ditambahkan, sensus NTP juga digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual dengan kebutuhan produksi dan konsumsi. Juga bisa meningkatkan daya saing produk pertanian. ”Dengan begitu, pemerintah akan berupaya meningkatkan kualitas produk pertanian,” tandasnya. (dil/yan)
SAMPANG – Untuk mengetahui perkembangan suatu daerah, perlu dilakukan sensus. Salah satunya sensus nilai tukar petani (NTP). Tujuannya, agar perkembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan bisa dimonitor. Namun, penyelenggaraan NTP di Kabupaten Sampang terkendala anggaran.
Tim Produksi NTP Badan Pusat Statistik Sampang Nurcholis menyatakan, pelaksanaan sensus NTP saat ini hanya sampai level provinsi. Hasil data sensus tersebut dikumpulkan oleh BPS kabupaten/kota setiap bulan. ”Sensus NTP itu berisi data harga,” katanya.
Menurut Nurcholis, sensus NTP tidak merambah level kabupaten karena beberapa hal. Di antaranya, sampel tidak mencukupi. Selain itu, anggarannya terbatas. Termasuk waktu pelaksanaan sensus juga terbatas.
”Sama halnya dengan inflasi, di Sampang juga tidak terealisasi. Yang ada itu di Sumenep. Permasalahannya sama dengan NTP. Cuma kalau inflasi, yang dicek perubahan IHK (indeks harga konsumen). Misalnya, setiap bulan ada kenaikan berapa dari komoditas,” terangnya.
Ditambahkan, sensus NTP kebanyakan dilakukan di kota tertentu. ”Dengan NTP, kita bisa mengetahui indeks harga yang diterima petani dan memantau fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani. Tujuan lain, untuk menghitung pendapatan daerah di sektor pertanian,” ungkapnya.
Ditambahkan, sensus NTP juga digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual dengan kebutuhan produksi dan konsumsi. Juga bisa meningkatkan daya saing produk pertanian. ”Dengan begitu, pemerintah akan berupaya meningkatkan kualitas produk pertanian,” tandasnya. (dil/yan)
