SAMPANG – Dana pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) tahun ini sangat minim. Buktinya, biaya pengembangan dan pembinaan kepemudaan hanya dianggarkan Rp 106 juta. Perinciannya, Rp 81 juta untuk kegiatan pemuda pelopor dan Rp 25 juta untuk OKP.
Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Moh. Nasir menyampaikan, postur anggaran untuk OKP dan pemuda pelopor memang berbeda. Sebab, kegiatan pemuda pelopor membutuhkan anggaran besar.
”Kegiatan pemuda pelopor ini intens digelar setiap tahun. Anggaran Rp 81 juta itu digunakan untuk membina pemuda pelopor yang masuk seleksi Jawa Timur atau nasional,” katanya.
Dia mengatakan, kegiatan pemuda pelopor akan diisi lima bidang. Yakni bidang pendidikan, agama sosial budaya, pangan, pengelolaan SD lingkungan dan pariwisata, dan inovasi teknologi. ”Juara tingkat kabupaten akan diusulkan ke level Jawa Timur,” katanya.
Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Sampang Lukman Hakim berpendapat, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 juta terhadap OKP, berarti pemkab menutup mata dengan keberadaan OKP.
”Pengembangan SDM pemuda cenderung berjalan sendiri-sendiri. Dengan anggaran segitu, berarti kami dianggap tidak ada,” sesalnya. (za/yan)
SAMPANG – Dana pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) tahun ini sangat minim. Buktinya, biaya pengembangan dan pembinaan kepemudaan hanya dianggarkan Rp 106 juta. Perinciannya, Rp 81 juta untuk kegiatan pemuda pelopor dan Rp 25 juta untuk OKP.
Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Moh. Nasir menyampaikan, postur anggaran untuk OKP dan pemuda pelopor memang berbeda. Sebab, kegiatan pemuda pelopor membutuhkan anggaran besar.
”Kegiatan pemuda pelopor ini intens digelar setiap tahun. Anggaran Rp 81 juta itu digunakan untuk membina pemuda pelopor yang masuk seleksi Jawa Timur atau nasional,” katanya.
Dia mengatakan, kegiatan pemuda pelopor akan diisi lima bidang. Yakni bidang pendidikan, agama sosial budaya, pangan, pengelolaan SD lingkungan dan pariwisata, dan inovasi teknologi. ”Juara tingkat kabupaten akan diusulkan ke level Jawa Timur,” katanya.
Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Sampang Lukman Hakim berpendapat, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 juta terhadap OKP, berarti pemkab menutup mata dengan keberadaan OKP.
”Pengembangan SDM pemuda cenderung berjalan sendiri-sendiri. Dengan anggaran segitu, berarti kami dianggap tidak ada,” sesalnya. (za/yan)
