SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Realisasi vaksin Covid-19 di Kabupaten Sampang masih rendah. Di antaranya capaian vaksin di lingkungan dinas pendidikan (disdik). Dari total sasaran guru yang diperkirakan mencapai 10 ribu lebih, baru terealisasi 39 persen.
Plt Kepala Disdik Sampang Nor Alam menyampaikan, saat ini proses pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Namun, hal itu berlaku untuk sekolah di zona aman dari sebaran virus korona. Jumlah siswa yang masuk ke sekolah dibatasi maksimal 50 persen.
Disdik Sampang belum berani untuk menerapkan PTM seratus persen. Apalagi, kondisi sebaran Covid-19 di Kota Bahari semakin mengkhawatirkan. Karena itu, disdik masih menunggu regulasi lanjutan dari kementerian.
”Pembelajaran tatap muka (PTM) tetap dilakukan sesuai dengan regulasi. Itu bergantung sebaran Covid-19 di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Nor mengingatkan sekolah menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat untuk menerapkan PTM. Selain itu, guru yang akan mengajar disyaratkan memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksinasi merupakan persyaratan dari Kemendikbud untuk melakukan PTM.
Sasaran vaksin Covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan 13.516 orang. Namun, realisasi vaksin hingga 3 Juni baru 30 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas guru dan tenaga kependidikan belum divaksin.
Pria yang juga Sekretaris Disdik Sampang itu menjelaskan, jumlah guru jenjang SD dan SMP lebih banyak non-PNS. Artinya, hampir semua guru PNS sudah disuntik vaksin Covid-19. Karena itu, pihaknya memanggil kepala sekolah yang menaungi guru non-PNS untuk mempercepat proses vaksinasi.
Selain itu, Disdik Sampang bersama Gugus Tugas Covid-19 menentukan beberapa langkah. Di antaranya melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah (Kasek) dan guru swasta yang belum divaksin. Mereka akan dikumpulkan di kecamatan masing-masing.
”Kami akan buat jadwal setiap kecamatan untuk sosialisasi. Kemudian, dilanjutkan proses vaksinasi di puskesmas masing-masing,” papar Nor Alam. ”Kalau masih ada (sasaran) yang belum dating, kami akan datangi ke sekolah,” tegasnya.
Kabid Pencegahan dan Perlindungan Penyakit (P2P) Dinkes dan KB Sampang Yuliono mengungkapkan, realisasi vaksin Covid-19 untuk guru masih dosis pertama. Untuk suntik vaksin dosis kedua belum terdata. Karena itu, pihaknya melakukan sosialisasi untuk guru-guru swasta yang belum menjalani vaksinasi. ”Jadi, kalau dosis kedua sudah jalan, capaian vaksinasi pasti tinggi,” klaimnya.
Pihaknya pernah konsultasi dengan bagian hukum untuk menyikapi rendahnya keinginan guru untuk divaksin. Dari itu muncul wacana guru yang belum memiliki sertifikat vaksin tidak boleh mengajar. Namun, rencana tersebut belum dituangkan dalam bentuk regulasi. ”Vaksin itu sebenarnya hak masyarakat. Tapi, pada akhirnya semua masyarakat akan mendapatkan vaksin,” tandasnya. (bil)
