SAMPANG – Kabupaten Sampang memiliki banyak objek wisata. Namun, belum bisa dikembangkan secara maksimal. Indikasinya, banyak persoalan yang terjadi di tempat wisata yang tak kunjung selesai. Mulai dari sengketa lahan hingga penolakan warga sekitar.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Aji Waluyo membenarkan bahwa belum banyak tempat wisata yang dikelola. Hal itu karena rata-rata tempat wisata yang ada masih bermasalah dan minimnya anggaran untuk pengembangan wisata.
”Kami menyadari memang belum banyak yang bisa kami lakukan untuk pengembangan pariwisata di Sampang,” akunya Senin (12/11).
Aji Waluyo menyadari pariwisata sebagai sebuah sektor yang bisa mendukung perokonomian daerah. Hanya, pemkab belum mampu mengelola potensi tersebut.
Beberapa perencanaan pembangunan objek wisata telah dirumuskan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala pengembangan wisata.
”Kita sebenarnya memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Ada wisata budaya, religi, wisata kuliner, batik tulis, dan juga pantai,” terangnya.
Selain masalah anggaran, lanjut Aji Waluyo, sumber daya manusia juga terbatas. Petugas belum memiliki visi wisata yang baik. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan masih rendah.
”Kami sebenarnya menginginkan semua objek wisata di Sampang dapat dikelola dan dikembangkan. Tapi, kami terkendala dengan anggaran,” dalihnya.
Tahun ini, instansinya memiliki anggaran Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk pengembangan sarana prasarana di wisata Hutan Kera Nepa di Desa Batioh, Kecamatan Banyuates. Kegiatan yang dilakukan berupa membangun tempat bermain, musala, toilet, dan tempat swafoto.
”Pengembangan wisata dimulai dari Hutan Kera Nepa. Kemudian, dilanjutkan ke Pantai Lon Malang, Kecamatan Sokobanah,” ungkap dia.
”Kami juga sudah menandatangani MoU dengan Pemprov Jatim terkait dengan pengelolaan Bendungan Nipah sebagai tempat wisata pada 2019,” sambungnya.
Pihaknya berjanji akan terus berupaya agar tempat wisata di Sampang bisa lebih diminati oleh masyarakat. Lebih-lebih pengunjung dari luar kota. Pengembangan wisata butuh dukungan dari semua pihak, baik pemkab maupun masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menilai jika selama ini program pengembangan objek-objek wisata yang dijalankan disporabudpar belum tampak. Bahkan, pembangunan di sejumlah destinasi wisata andalan seperti Pantai Camplong belum terlihat. Akibatnya, tidak banyak wisatawan yang menghabiskan liburan di Sampang.
Padahal, beberapa tahun lalu destinasi wisata di Kota Bahari cukup terkenal. Sebelumnya, orang luar Madura tidak akan puas jika tidak mampir ke pantai Camplong. Tetapi sekarang tidak banyak wisatawan yang berkunjung.
”Harus ada inovasi pengembangan agar industri pariwisata kembali menggeliat,” desaknya.
Politikus PPP itu menyatakan, secara kelembagaan DPRD melayangkan rekomendasi agar sektor pariwisata dikelola secara optimal. Terutama wisata alam. Dewan akan mengawal tindak lanjut rekomendasi yang dilayangkan itu. Tujuannya, agar pariwisata di Sampang semakin berkembang.
Dia meyakini, jika sektor pariwisata berkembang, perekonomian warga juga akan meningkat. ”Pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan,” tandasnya.