alexametrics
20.6 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Pembebasan 237 Lahan untuk Sodetan Butuh Rp 253 Miliar

SAMPANG – Pemkab Sampang bersikeras untuk menangani bencana banjir musiman. Berbagai upaya dilakukan agar sindiran ”banjir setiap hari (bahari)” itu segera hilang. Salah satunya dengan pembangunan floodway atau sodetan.

Pemkab melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) sudah mengambil ancang-ancang untuk membebaskan lahan. Sodetan yang akan dibangun sepanjang 7 kilometer dengan lebar 70 meter. Terdapat 237 lahan penduduk yang terdampak. Nama-nama warga dan luas lahan baik yang bersertifikat maupun tidak sudah terdata.

Saat ini sudah ada kajian terhadap taksiran harga. Perkiraan itu berdasar keinginan masyarakat terdampak, nilai pasar, maupun nilai jual objek pajak (NJOP). Tanah yang ada di kawasan pembangunan sodetan itu akan dilakukan pelepasan hak.

Kabid Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Zaiful Muqaddas mengatakan, taksiran sementara membutuhkan Rp 253.442.646.000 untuk pembebasan lahan. Akan tetapi, nanti akan ada tim penilai harga yang melakukan kajian. ”Sehingga kita tahu harga yang cocok dan tidak merugikan,” jelasnya Kamis (12/10).

Tahun depan pemkab hanya membantu Rp 14,5 miliar untuk membebaskan lahan. Sisanya, sekitar Rp 239 miliar akan diupayakan dari pihak lain. Dinas PUPR sudah mengirim surat permohonan bantuan ke Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Surat dikirim pada 14 September 2017. ”Respons Kementerian PUPR dan BBWS Brantas positif akan membantu pembebasan tanah,” ucapnya.

Menurut dia, warga dengan lahan terdampak sudah dikumpulkan dan diberikan sosialisasi terkait rencana pembangunan sodetan atau sungai buatan. Dia mengaku, 300 orang yang diundang. ”Hasilnya, 98 persen menerima dan hanya dua persen yang menolak. Tapi saya kira tidak sulit,” katanya.

Baca Juga :  Santuni Anak Yatim di Hari Suci

Pembebasan lahan akan dimulai tahun depan selama tiga tahun hingga 2020. Tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah, berdasarkan Perpres 148/2015. Nanti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang akan mengukur ulang melalui peta bidang.

”Usaha atau tanah yang memiliki sertifikat harga berbeda dengan yang belum memiliki sertifikat. Itu sudah disampaikan saat konsultasi publik dengan warga terdampak,” jelas Muqaddas.

Apabila ada bangunan di kawasan pembebasan lahan yang memiliki izin usaha dari pemkab, akan dihargai mahal. Tapi, bila ada bangunan tidak berizin, bisa saja tidak dihargai. Bisa langsung dibongkar atau tidak ada ganti rugi.

Muqaddas menjelaskan, jalur sodetan terletak di enam desa/kelurahan di Kecamatan Sampang dan Torjun. Yakni Desa Aeng Sareh dengan luas lahan terdampak 45.241,86 meter persegi dan Desa Tanggumong 120.332,36 meter persegi.

Kemudian di Kelurahan Polagan 50.049,753 meter persegi; Kelurahan Gunung Sekar 42.450,61 meter persegi; dan Kelurahan Karang Dalem 122.385,96 meter persegi. Sementara di Kecamatan Torjun di Desa Pangongsean 46.666,51 meter persegi. ”Total yang terdampak seluas 427.127,053 meter persegi,” ungkap Muqaddas.

Dia mengaku, 237 lahan terdampak itu berupa rumah, sawah, dan tambak. Apabila pembebasan lahan selesai 2020, baru bisa dilaksanakan pembangunan tahun berikutnya. Pembangunan sodetan dimungkinkan baru bisa dimulai 2021 selama dua tahun.

Harapannya, enam tahun ke depan Sampang terbebas dari banjir. ”Baik banjir skala kecil, sedang, maupun besar. Karena pembangunan flodway ini sudah mengadopsi debit terbesar. Yaitu Q25 sebesar 421 kibik per detik,” jelasnya.

Rencana pembebasan lahan dan pembangunan sodetan itu sudah bersasarkan perhitungan dan penelitian profesor, pakar, dan ahli. Perhitungan dilakukan berdasarkan curah hujan terbesar atas empat stasiun di Sampang. ”Pembangunan ini terintegrasi antara BBWS Brantas, dinas PU provinsi, dan Dinas PUPR Sampang. Tapi kami tidak bisa menyumbang anggaran besar karena APBD kita terbatas,” tandasnya.

Baca Juga :  Normalisasi Kali Kamoning Belum Sampang 1 Kilometer

Menurut dia, pagu anggaran yang dipersiapkan pemerintah pusat Rp 1,6 triliun. Anggaran sebesar itu untuk pengendalian banjir dengan bermacam kegiatan, termasuk floodway dan normalisasi Kali Kamoning. ”Tahun depan akan dimulai semua tahapan. Setiap tahun pemkab menyumbang di atas 14,5 miliar. Sampai terpenuhinya kebutuhan taksiran biaya pembebasan lahan,” terangnya.

Dia mengaku, ada alternatif bagi warga yang terdampak. Apabila warga meminta ganti rugi berupa pembangunan akan difasilitasi. Pihaknya akan mencari lokasi untuk memfasilitasi permintaan ganti rugi berupa bangunan. Begitu pula bagi warga yang ingin ganti rugi berupa uang tunai.

”Nanti akan ditransfer ke rekening masing-masing. Tapi harus ada bukti terkait hak kepemilikan tanah,” pungkasnya.

Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima menyambut baik upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi banjir tahunan di Kota Bahari. Tetapi, dengan catatan perencanaannya betul-betul matang. ”Yang terjadi sekarang asal bangun, dibongkar, dibangun lagi, dan dibongkar lagi,” ujarnya.

Apalagi, banjir semakin besar setelah beberapa kali dilakukan pembangunan. Karena itu, dia meminta upaya penanggulangan banjir tidak seperti sebelum-sebelumnya. ”Kami ingin ada wujud nyata, banjir tidak terjadi lagi di Sampang. Jangan hanya bongkar pasang,” jelasnya.

Pihaknya berjanji akan mengawasi rencana pembebasan lahan dan pembangunan sodetan tersebut. Pihaknya juga meminta semua elemen masyarakat untuk mendukung dan mengawasi megaproyek itu.

SAMPANG – Pemkab Sampang bersikeras untuk menangani bencana banjir musiman. Berbagai upaya dilakukan agar sindiran ”banjir setiap hari (bahari)” itu segera hilang. Salah satunya dengan pembangunan floodway atau sodetan.

Pemkab melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) sudah mengambil ancang-ancang untuk membebaskan lahan. Sodetan yang akan dibangun sepanjang 7 kilometer dengan lebar 70 meter. Terdapat 237 lahan penduduk yang terdampak. Nama-nama warga dan luas lahan baik yang bersertifikat maupun tidak sudah terdata.

Saat ini sudah ada kajian terhadap taksiran harga. Perkiraan itu berdasar keinginan masyarakat terdampak, nilai pasar, maupun nilai jual objek pajak (NJOP). Tanah yang ada di kawasan pembangunan sodetan itu akan dilakukan pelepasan hak.


Kabid Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Zaiful Muqaddas mengatakan, taksiran sementara membutuhkan Rp 253.442.646.000 untuk pembebasan lahan. Akan tetapi, nanti akan ada tim penilai harga yang melakukan kajian. ”Sehingga kita tahu harga yang cocok dan tidak merugikan,” jelasnya Kamis (12/10).

Tahun depan pemkab hanya membantu Rp 14,5 miliar untuk membebaskan lahan. Sisanya, sekitar Rp 239 miliar akan diupayakan dari pihak lain. Dinas PUPR sudah mengirim surat permohonan bantuan ke Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Surat dikirim pada 14 September 2017. ”Respons Kementerian PUPR dan BBWS Brantas positif akan membantu pembebasan tanah,” ucapnya.

Menurut dia, warga dengan lahan terdampak sudah dikumpulkan dan diberikan sosialisasi terkait rencana pembangunan sodetan atau sungai buatan. Dia mengaku, 300 orang yang diundang. ”Hasilnya, 98 persen menerima dan hanya dua persen yang menolak. Tapi saya kira tidak sulit,” katanya.

Baca Juga :  Normalisasi Kali Kamoning Belum Sampang 1 Kilometer

Pembebasan lahan akan dimulai tahun depan selama tiga tahun hingga 2020. Tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah, berdasarkan Perpres 148/2015. Nanti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang akan mengukur ulang melalui peta bidang.

”Usaha atau tanah yang memiliki sertifikat harga berbeda dengan yang belum memiliki sertifikat. Itu sudah disampaikan saat konsultasi publik dengan warga terdampak,” jelas Muqaddas.

Apabila ada bangunan di kawasan pembebasan lahan yang memiliki izin usaha dari pemkab, akan dihargai mahal. Tapi, bila ada bangunan tidak berizin, bisa saja tidak dihargai. Bisa langsung dibongkar atau tidak ada ganti rugi.

Muqaddas menjelaskan, jalur sodetan terletak di enam desa/kelurahan di Kecamatan Sampang dan Torjun. Yakni Desa Aeng Sareh dengan luas lahan terdampak 45.241,86 meter persegi dan Desa Tanggumong 120.332,36 meter persegi.

Kemudian di Kelurahan Polagan 50.049,753 meter persegi; Kelurahan Gunung Sekar 42.450,61 meter persegi; dan Kelurahan Karang Dalem 122.385,96 meter persegi. Sementara di Kecamatan Torjun di Desa Pangongsean 46.666,51 meter persegi. ”Total yang terdampak seluas 427.127,053 meter persegi,” ungkap Muqaddas.

Dia mengaku, 237 lahan terdampak itu berupa rumah, sawah, dan tambak. Apabila pembebasan lahan selesai 2020, baru bisa dilaksanakan pembangunan tahun berikutnya. Pembangunan sodetan dimungkinkan baru bisa dimulai 2021 selama dua tahun.

Harapannya, enam tahun ke depan Sampang terbebas dari banjir. ”Baik banjir skala kecil, sedang, maupun besar. Karena pembangunan flodway ini sudah mengadopsi debit terbesar. Yaitu Q25 sebesar 421 kibik per detik,” jelasnya.

Rencana pembebasan lahan dan pembangunan sodetan itu sudah bersasarkan perhitungan dan penelitian profesor, pakar, dan ahli. Perhitungan dilakukan berdasarkan curah hujan terbesar atas empat stasiun di Sampang. ”Pembangunan ini terintegrasi antara BBWS Brantas, dinas PU provinsi, dan Dinas PUPR Sampang. Tapi kami tidak bisa menyumbang anggaran besar karena APBD kita terbatas,” tandasnya.

Baca Juga :  Tewas 2 Bulan Lalu, TKI asal Sampang Baru Dipulangkan

Menurut dia, pagu anggaran yang dipersiapkan pemerintah pusat Rp 1,6 triliun. Anggaran sebesar itu untuk pengendalian banjir dengan bermacam kegiatan, termasuk floodway dan normalisasi Kali Kamoning. ”Tahun depan akan dimulai semua tahapan. Setiap tahun pemkab menyumbang di atas 14,5 miliar. Sampai terpenuhinya kebutuhan taksiran biaya pembebasan lahan,” terangnya.

Dia mengaku, ada alternatif bagi warga yang terdampak. Apabila warga meminta ganti rugi berupa pembangunan akan difasilitasi. Pihaknya akan mencari lokasi untuk memfasilitasi permintaan ganti rugi berupa bangunan. Begitu pula bagi warga yang ingin ganti rugi berupa uang tunai.

”Nanti akan ditransfer ke rekening masing-masing. Tapi harus ada bukti terkait hak kepemilikan tanah,” pungkasnya.

Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima menyambut baik upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi banjir tahunan di Kota Bahari. Tetapi, dengan catatan perencanaannya betul-betul matang. ”Yang terjadi sekarang asal bangun, dibongkar, dibangun lagi, dan dibongkar lagi,” ujarnya.

Apalagi, banjir semakin besar setelah beberapa kali dilakukan pembangunan. Karena itu, dia meminta upaya penanggulangan banjir tidak seperti sebelum-sebelumnya. ”Kami ingin ada wujud nyata, banjir tidak terjadi lagi di Sampang. Jangan hanya bongkar pasang,” jelasnya.

Pihaknya berjanji akan mengawasi rencana pembebasan lahan dan pembangunan sodetan tersebut. Pihaknya juga meminta semua elemen masyarakat untuk mendukung dan mengawasi megaproyek itu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/