SAMPANG – Kunjungan Mendikbud Muhadjir Effendy di Sampang, Senin (12/2) disambut aksi demonstrasi aktivis PMII dan Aliansi Guru Sukwan. Mereka menggekar aksi di depan Gedung PKPN, Jalan Rajawali. Mereka ingin bertemu dengan menteri yang sedang memberikan pengarahan kepada ratusan guru di dalam gedung tersebut.
Lukman Hakim selaku kordinator lapangan (korlap) mengatakan, dunia pendidikan saat ini tercoreng. Menurut dia, penerapan pendidikan karakter belum berjalan dengan baik. Konsep full day school (FDS) dianggap tidak cocok diterapkan di pedesaan Madura. FDS dinilai mengancam keberadaan pendidikan madrasah diniyah.
”Kami mewakili guru sukwan dan mahasiswa hanya ingin menyampaikan langsung keresahan kami kepada Pak Menteri supaya pendidikan dan guru sukwan di Sampang diperhatikan,” katanya.
Selain itu, kurikulum pendidikan yang sering berubah dianggap berdampak negatif. Guru dan siswa banyak kebingungan karena penerapan kurikulum tidak bisa direalisasikan secara maksimal.
Mendikbud Muhadjir Effendy akan menampung semua masukan serta usulan mahasiswa dan guru sukwan. Namun, dia meminta aspirasi mereka disertai dengan dokumentasi dan bukti. ”Segala bentuk permasalahan akan kami tindak lanjuti. Jika itu memiliki dasar dan bukti yang kuat, silakan laporkan kepada kami dan lampirkan buktinya,” paparnya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa menteri pendidikan tidak memiliki program full day. Jika ada lembaga swasta yang menerapkan sistem tersebut, pihaknya membenarkan. ”Delapan jam itu merupakan beban kerja kepada guru. Laporkan ke saya jika ada sekolah negeri melaksanakan full day yang mengakibatkan madrasah diniyah ditutup,” jelasnya.
Muhadjir mengaku pelaksanaan pendidikan karakter masih jauh dari maksimal. Pihaknya menegaskan bahwa menteri pendidikan tidak pernah membuat kurikulum baru, melainkan menyempurnakan kurikulumlama.
”K-13 itu tetap. Guru sukwan secara bertahap akan kami perbaiki sistem perekrutan dan pengangkatannya. Sekarang kami memiliki 736 ribu guru honorer,” paparnya.
Dia menjelaskan, tahun ini Kemendikbud mendapatkan anggaran Rp 40 triliun. Sebanyak 63 persen dialokasikan ke seluruh daerah di Indonesia untuk dana alokasi umum (DAU). Meliputi gaji guru, dana alokasi khusus (DAK), BOS, dan BOP. ”Sampang ini masuk yang khusus, karena APK-nya masih sangat rendah,” pungkasnya.
