alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

SMA Gratis SPP, MA Tetap Bayar

SAMPANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Orang tua siswa SMA dan SMK tidak lagi dikenai biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Mulai tahun pelajaran 2019–2020, SPP tersebut ditanggung pemerintah provinsi (pemprov).

Sayangnya, kebijakan itu tidak mencakup seluruh sekolah menengah di Jawa Timur. Sebab, hanya sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang mendapat kucuran dana dari program TisTas. Sementara madrasah aliyah (MA) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) tidak tersentuh program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Sampang Mawardi mengutarakan, penerapan SPP gratis oleh gubernur Jawa Timur tidak bisa diberlakukan di sekolah yang ada di bawah naungan kemenag. Sebab, regulasi yang dikeluarkan gubernur menyangkut pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan provinsi.

Baca Juga :  Gubernur Pastikan Stok Pangan Aman

”Untuk yang madrasah aliyahnya itu kan langsung ke Kemenag pusat. Jadi, bukan di bawah naungan Kemendikbud sehingga kebijakannya berbeda,” katanya kemarin (11/6).

Jadi, tidak otomatis program TisTas dilaksanakan. Pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. ”Karena kami menunggu regulasinya seperti apa menyikapi ini dari Kemenag pusat,” ujarnya.

Sementara ini, kata Mawardi, pemberlakuan SPP di madrasah aliyah masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab di lingkungan kemenag belum ada regulasi yang mengatur dan mengikat terkait pemberhentian penarikan SPP. Termasuk besaran SPP juga tidak diatur.

”Besaran SPP juga tidak diatur, tergantung keputusan dengan komite madrasah,” jelasnya.

Pihaknya akan berupaya agar SPP MA juga bisa gratis. Tetapi untuk menggratiskan SPP itu, masih menunggu perubahan regulasi yang diterbitkan oleh gubernur Jawa Timur.

Baca Juga :  Dua Warga Kanada Sambangi Kantor Radar Madura, Ini Yang Mereka Lakukan

Harapannya, peraturan gubernur Jawa Timur bisa mengakomodasi SPP MA. ”Harapan kami, ada perlakuan sama antara sekolah di bawah naungan dinas pendidikan dan Kemenag,” harapnya.

”Kalau mereka ada subsidi dari pemerintah daerah, mestinya madrasah pun juga mendapatkan juga. Karena pada hakekatnya sama-sama masyarakat Jawa Timur,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Asyari mengatakan, penerapan program TisTas berlaku mulai tahun peajaran baru 2019–2020. Program tersebut dikeluarkan agar masyarakat di Jawa Timur bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA.

Jika selama ini masyarakat banyak yang kesulitan biaya, ke depan asalan tersebut sudah tidak relevan. ”Jadi, tidak ada lagi alasan warga miskin tidak sekolah. Sebab, sekarang SPP sudah gratis hingga tingkat SMA,” tuturnya.

 

- Advertisement -

SAMPANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). Orang tua siswa SMA dan SMK tidak lagi dikenai biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Mulai tahun pelajaran 2019–2020, SPP tersebut ditanggung pemerintah provinsi (pemprov).

Sayangnya, kebijakan itu tidak mencakup seluruh sekolah menengah di Jawa Timur. Sebab, hanya sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang mendapat kucuran dana dari program TisTas. Sementara madrasah aliyah (MA) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) tidak tersentuh program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Sampang Mawardi mengutarakan, penerapan SPP gratis oleh gubernur Jawa Timur tidak bisa diberlakukan di sekolah yang ada di bawah naungan kemenag. Sebab, regulasi yang dikeluarkan gubernur menyangkut pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan provinsi.

Baca Juga :  Legislatif Dukung Langkah Gubernur

”Untuk yang madrasah aliyahnya itu kan langsung ke Kemenag pusat. Jadi, bukan di bawah naungan Kemendikbud sehingga kebijakannya berbeda,” katanya kemarin (11/6).

Jadi, tidak otomatis program TisTas dilaksanakan. Pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. ”Karena kami menunggu regulasinya seperti apa menyikapi ini dari Kemenag pusat,” ujarnya.

Sementara ini, kata Mawardi, pemberlakuan SPP di madrasah aliyah masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab di lingkungan kemenag belum ada regulasi yang mengatur dan mengikat terkait pemberhentian penarikan SPP. Termasuk besaran SPP juga tidak diatur.

”Besaran SPP juga tidak diatur, tergantung keputusan dengan komite madrasah,” jelasnya.

Pihaknya akan berupaya agar SPP MA juga bisa gratis. Tetapi untuk menggratiskan SPP itu, masih menunggu perubahan regulasi yang diterbitkan oleh gubernur Jawa Timur.

Baca Juga :  Awasi UNBK melalui CCTV

Harapannya, peraturan gubernur Jawa Timur bisa mengakomodasi SPP MA. ”Harapan kami, ada perlakuan sama antara sekolah di bawah naungan dinas pendidikan dan Kemenag,” harapnya.

”Kalau mereka ada subsidi dari pemerintah daerah, mestinya madrasah pun juga mendapatkan juga. Karena pada hakekatnya sama-sama masyarakat Jawa Timur,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Asyari mengatakan, penerapan program TisTas berlaku mulai tahun peajaran baru 2019–2020. Program tersebut dikeluarkan agar masyarakat di Jawa Timur bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA.

Jika selama ini masyarakat banyak yang kesulitan biaya, ke depan asalan tersebut sudah tidak relevan. ”Jadi, tidak ada lagi alasan warga miskin tidak sekolah. Sebab, sekarang SPP sudah gratis hingga tingkat SMA,” tuturnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/