alexametrics
24.1 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Wali Murid Keluhkan Zonasi PPDB SMA/SMK

SAMPANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur telah menetapkan 18 zona penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Madura. Penerimaan siswa baru SMA/SMK negeri tahun ajaran 2018-2019 di Sampang dipetakan menjadi enam wilayah. Keputusan tersebut dikeluhkan karena dianggap membatasi keinginan wali murid untuk menyekolahkan anaknya.

Zona satu terdiri dari Kecamatan Kota, Camplong, dan Pangarengan. Zona dua Kecamatan Kedungdung dan Robatal. Zona tiga Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah. Zona empat Kecamatan Sreseh. Zona lima Kecamatan Jrengik, Tambelangan, dan Torjun. Sedangkan zona enam Kecamatan Karang Penang dan Omben.

Budi Hadisuarno,warga Desa Moktesareh, Kecamatan Kedungdung, mengaku sudah lama ingin mendaftarkan anaknya ke SMAN I Sampang.Sebab, kualitas pendidikan di sekolahtersebut bagus. Apalagi anaknya  cukup berprestasi di tingkat SMP.

Dia mengaku jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh. Tetapi, itu tidak menjadi halangan. Karena itu, dia meminta pemerintah mengkaji ulang dan menyurvei secara menyeluruh sebelum peraturan tersebut diberlakukan. ”Apakah anak saya tidak bisa mendaftar ke sekolah favorit di kota meskipun mempunyai nilai bagus? Sejauh mana transparansi atau keterbukaan masing-masing sekolah dalam menerima siswa baru?” tanyanya Jumat (11/5).

Baca Juga :  Kepala SDN Palsukan Teken Siswa

Pria 45 tahun itu mengakui peraturan tersebut sangat baik untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Namun, secara tidak langsung peraturan itu juga membatasi hak asasi warga atau siswa untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang diinginkan. ”Sebenarnya sistem zonasi ini untuk memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Tapi persoalannya, apakah peraturan ini cukup adil bagi semua masyarakat?” ucapnya.

Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Sampang Asy’ari menjelaskan, sistem zonasi PPDB merupakan bagian program pemerintah. Program tersebut untuk mewujudkan pemerataan siswa berprestasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Selama ini banyak siswa memilih mendaftar ke sekolah favorit meski jarak antara rumah dengan sekolah jauh.

Dengan pemberlakuan zonasi, masyarakat di sekitar sekolah bisa memasukkan anaknya ke sekolah terdekat atau tidak jauh dari rumah. ”Kalau sekolahnya dekat, siswa kan bisa berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Lebih hemat biaya dan tenaga,” ujarnya.

PPDB zonasi diberlakukan agar siswa berprestasi tidak menumpuk di satu sekolah. Jika di setiap SMA/SMK ada siswa berprestasi, otomastis akan mengangkat nama dan kualitas sekolah. Misalkan, kata dia, sebelumnya sekolah di kecamatan belum menjadi sekolah unggulan atau favorit. Setelah sistem itu diberlakukan, lambat laun sekolah tersebut bisa lebih maju dan menjadi sekolah unggulan. ”Tujuannya ke sana,” terangnya.

Baca Juga :  Wali Murid Keluhkan Pembelajaran Jarak Jauh

Dalam penerapan sistem tersebut, siswa yang mendaftar harus menyertakan salinan kartu keluarga (KK). Persyaratan itu untuk mengetahui alamat atau domisili siswa. ”Jika berada di luar zona sekolah, siswa akan diarahakan untuk mendaftar ke sekolah sesuai dengan alamat atau domisili,” terangnya.

Bagi siswa berprestasi dari luar zonasi punya kesempatan kuota 10 persen dari pagu tiap sekolah. Sistem itu diberlakukan untuk memberikan pemerataan siswa berprestasi agar tidak menumpuk di satu sekolah. Pagu calon peserta didik baru disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

Sebanyak 98 persen untuk calon peserta didik dalam zonasi. Satu persen bagi pendaftar luar provinsi, dan maksimal 10 persen untuk calon siswa dari luar daerah.

”Di satu sekolah peserta didik baru yang akan diterima 300 orang. Pada pembukaan awal akan diberlakukan batas jarak minimal. Misalnya jarak rumah calon peserta didik dibatasi hingga 1 kilometer. Jika belum terpenuhi kuotanya, baru akan ditambah lagi batas jaraknya,” jelasnya.

SAMPANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur telah menetapkan 18 zona penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Madura. Penerimaan siswa baru SMA/SMK negeri tahun ajaran 2018-2019 di Sampang dipetakan menjadi enam wilayah. Keputusan tersebut dikeluhkan karena dianggap membatasi keinginan wali murid untuk menyekolahkan anaknya.

Zona satu terdiri dari Kecamatan Kota, Camplong, dan Pangarengan. Zona dua Kecamatan Kedungdung dan Robatal. Zona tiga Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah. Zona empat Kecamatan Sreseh. Zona lima Kecamatan Jrengik, Tambelangan, dan Torjun. Sedangkan zona enam Kecamatan Karang Penang dan Omben.

Budi Hadisuarno,warga Desa Moktesareh, Kecamatan Kedungdung, mengaku sudah lama ingin mendaftarkan anaknya ke SMAN I Sampang.Sebab, kualitas pendidikan di sekolahtersebut bagus. Apalagi anaknya  cukup berprestasi di tingkat SMP.


Dia mengaku jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh. Tetapi, itu tidak menjadi halangan. Karena itu, dia meminta pemerintah mengkaji ulang dan menyurvei secara menyeluruh sebelum peraturan tersebut diberlakukan. ”Apakah anak saya tidak bisa mendaftar ke sekolah favorit di kota meskipun mempunyai nilai bagus? Sejauh mana transparansi atau keterbukaan masing-masing sekolah dalam menerima siswa baru?” tanyanya Jumat (11/5).

Baca Juga :  Kumpulkan Wali Murid, Perpanjang Belajar dari Rumah

Pria 45 tahun itu mengakui peraturan tersebut sangat baik untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Namun, secara tidak langsung peraturan itu juga membatasi hak asasi warga atau siswa untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang diinginkan. ”Sebenarnya sistem zonasi ini untuk memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Tapi persoalannya, apakah peraturan ini cukup adil bagi semua masyarakat?” ucapnya.

Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Sampang Asy’ari menjelaskan, sistem zonasi PPDB merupakan bagian program pemerintah. Program tersebut untuk mewujudkan pemerataan siswa berprestasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Selama ini banyak siswa memilih mendaftar ke sekolah favorit meski jarak antara rumah dengan sekolah jauh.

Dengan pemberlakuan zonasi, masyarakat di sekitar sekolah bisa memasukkan anaknya ke sekolah terdekat atau tidak jauh dari rumah. ”Kalau sekolahnya dekat, siswa kan bisa berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Lebih hemat biaya dan tenaga,” ujarnya.

PPDB zonasi diberlakukan agar siswa berprestasi tidak menumpuk di satu sekolah. Jika di setiap SMA/SMK ada siswa berprestasi, otomastis akan mengangkat nama dan kualitas sekolah. Misalkan, kata dia, sebelumnya sekolah di kecamatan belum menjadi sekolah unggulan atau favorit. Setelah sistem itu diberlakukan, lambat laun sekolah tersebut bisa lebih maju dan menjadi sekolah unggulan. ”Tujuannya ke sana,” terangnya.

Baca Juga :  Ancam Sanksi Perusahaan Tak Patuhi UMK

Dalam penerapan sistem tersebut, siswa yang mendaftar harus menyertakan salinan kartu keluarga (KK). Persyaratan itu untuk mengetahui alamat atau domisili siswa. ”Jika berada di luar zona sekolah, siswa akan diarahakan untuk mendaftar ke sekolah sesuai dengan alamat atau domisili,” terangnya.

Bagi siswa berprestasi dari luar zonasi punya kesempatan kuota 10 persen dari pagu tiap sekolah. Sistem itu diberlakukan untuk memberikan pemerataan siswa berprestasi agar tidak menumpuk di satu sekolah. Pagu calon peserta didik baru disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

Sebanyak 98 persen untuk calon peserta didik dalam zonasi. Satu persen bagi pendaftar luar provinsi, dan maksimal 10 persen untuk calon siswa dari luar daerah.

”Di satu sekolah peserta didik baru yang akan diterima 300 orang. Pada pembukaan awal akan diberlakukan batas jarak minimal. Misalnya jarak rumah calon peserta didik dibatasi hingga 1 kilometer. Jika belum terpenuhi kuotanya, baru akan ditambah lagi batas jaraknya,” jelasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/