22.7 C
Madura
Wednesday, March 22, 2023

791 Lembaga PAUD di Sampang Belum Terakreditasi

SAMPANG – Ratusan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sampang belum terakreditasi. Alasannya, terkendala syarat administrasi.

Dengan begitu, Pemkab Sampang melalui dispendik harus lebih serius lagi dalam mendorong lembaga pendidikan mengurus akreditasi. Tercatat sampai sekarang ada 791 lembaga PAUD yang tidak terakreditasi.

Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang Rahmad Ariyanto mengatakan, syarat umum akreditasi harus mengajukan permohonan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan Pendidikan Norformal (PNF) melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena-2) PAUD dan PNF.

Menurut Rahmad, bagi lembaga yang belum terakreditasi mayoritas karena belum siap. Misal, secara administrasi lembaga belum lengkap. Selain itu, karena faktor sarana dan prasarana (sarpras).

Baca Juga :  Robby Sakera Berpeluang Jadi Juara Umum Kejurnas OnePrix, Ini Kisahnya

Dengan begitu, terang dia, dari total 986 lembaga PAUD seSampang, yang terakreditasi hanya 195 lembaga PAUD. Sementara, sisanya sebanyak 791 lembaga belum terakreditasi. ”Selama ini kami sudah sering mengimbau,” katanya.

Rahmad menyatakan, persyaratan lain yang harus dipenuhi,antara lain lembaga pendidikan harus memiliki izin penyelenggaraan, izin operasional, dan izin pendirian program yang diajukan dari dinas pendidikan (dispendik) setempat. Lalu, menyertakan akta pendirian dari notaris atau SK pimpinan instansi, lembaga, dan institusi yang berwenang,” sebutnya.

Pengajuan akreditasi, terang dia, minimal dua tahun beroperasi.Namun, program tersebut diprioritaskan bagi lembaga yang memiliki nomor pokok satuan pendidikan (NPSN).

Baca Juga :  Tellasan Topa', Ribuan Wisata Padati Pantai Camplong

Adapun, syarat khusus lembaga tersebut harus memiliki peserta didik minimal sepuluh anak pada tahun ajaran terakhir. Kemudian, lembaga itu harus punya tenaga pendidik minimal berijazah S1 untuk TK, RA, dan BA. Jika hanya memiliki ijazah SLTA, itu untuk KB, TPA, dan SPS,” ucapnya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sampang Iqbal Fathoni mengatakan, jika yang terakreditasi hanya 195 lembaga PAUD dari total jumlah 986 lembaga, berarti hanya sekitar 19 persen yang terakreditasi.

Kami mendorong dispendik untuk mengumpulkanpenanggung jawab lembaga. Juga, bisa turun ke sekolah-sekolah dan menyediakan layanan konsultasi. Dengan begitu, akreditasiPAUD terus bertambah,” tandasnya. (dil/daf)

SAMPANG – Ratusan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sampang belum terakreditasi. Alasannya, terkendala syarat administrasi.

Dengan begitu, Pemkab Sampang melalui dispendik harus lebih serius lagi dalam mendorong lembaga pendidikan mengurus akreditasi. Tercatat sampai sekarang ada 791 lembaga PAUD yang tidak terakreditasi.

Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang Rahmad Ariyanto mengatakan, syarat umum akreditasi harus mengajukan permohonan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan Pendidikan Norformal (PNF) melalui Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena-2) PAUD dan PNF.


Menurut Rahmad, bagi lembaga yang belum terakreditasi mayoritas karena belum siap. Misal, secara administrasi lembaga belum lengkap. Selain itu, karena faktor sarana dan prasarana (sarpras).

Baca Juga :  Pemkab Belum Bisa Kelola PI

Dengan begitu, terang dia, dari total 986 lembaga PAUD seSampang, yang terakreditasi hanya 195 lembaga PAUD. Sementara, sisanya sebanyak 791 lembaga belum terakreditasi. ”Selama ini kami sudah sering mengimbau,” katanya.

Rahmad menyatakan, persyaratan lain yang harus dipenuhi,antara lain lembaga pendidikan harus memiliki izin penyelenggaraan, izin operasional, dan izin pendirian program yang diajukan dari dinas pendidikan (dispendik) setempat. Lalu, menyertakan akta pendirian dari notaris atau SK pimpinan instansi, lembaga, dan institusi yang berwenang,” sebutnya.

Pengajuan akreditasi, terang dia, minimal dua tahun beroperasi.Namun, program tersebut diprioritaskan bagi lembaga yang memiliki nomor pokok satuan pendidikan (NPSN).

Baca Juga :  Tellasan Topa', Ribuan Wisata Padati Pantai Camplong
- Advertisement -

Adapun, syarat khusus lembaga tersebut harus memiliki peserta didik minimal sepuluh anak pada tahun ajaran terakhir. Kemudian, lembaga itu harus punya tenaga pendidik minimal berijazah S1 untuk TK, RA, dan BA. Jika hanya memiliki ijazah SLTA, itu untuk KB, TPA, dan SPS,” ucapnya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sampang Iqbal Fathoni mengatakan, jika yang terakreditasi hanya 195 lembaga PAUD dari total jumlah 986 lembaga, berarti hanya sekitar 19 persen yang terakreditasi.

Kami mendorong dispendik untuk mengumpulkanpenanggung jawab lembaga. Juga, bisa turun ke sekolah-sekolah dan menyediakan layanan konsultasi. Dengan begitu, akreditasiPAUD terus bertambah,” tandasnya. (dil/daf)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/