alexametrics
30.2 C
Madura
Monday, July 4, 2022

Lima Hektare Lahan PT Garam Belum Dibebaskan

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk mewujudkan pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) Sreseh–Pangarengan (Srepang) membutuhkan waktu panjang. Sebab, pembebasan lahan pembangunan proyek strategis tersebut belum tuntas. Lima hektare lahan milik PT Garam (Persero) belum dibeli.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang Abd. Ziz menyampaikan, pembebasan lahan milik warga sudah dirampungkan 2020. Sejak 2018 pihaknya menganggarkan Rp 40.787.163.074 untuk pembebasan lahan.

Anggaran puluhan miliar tersebut dipergunakan untuk membebaskan lahan 290.243 meter persegi. Anggaran pembebasan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sampang. ”Pembebasan yang milik rakyat sudah rampung, tinggal yang punya PT Garam ini,” katanya.

Laki-laki yang juga menjabat sebagai kepala DPRKP Sampang itu menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Garam mengenai persoalan tersebut. Tujuannya, agar lahan yang masuk ke dalam daftar pembangunan Srepang segera bisa dibebaskan. ”PT Garam sudah siap memberikan asetnya, tapi masih dikoordinasikan ke pemerintah pusat,” ucap Ziz.

Baca Juga :  PT Garam Janji Serap Garam Rakyat

Pihaknya belum mengetahui berapa anggaran yang akan dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut. Namun, pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun ini.

Lahan terdampak pembangunan jalan dan jembatan Srepang meliputi lima desa di dua kecamatan. Di Kecamatan Sreseh       meliputi Desa Noreh 128 bidang dengan luas 82.594 meter persegi, Desa Labuhan 128 bidang dengan luas 107.104 meter persegi, Desa Marparan 125 bidang dengan luas 70.480 persegi, dan Desa Disanah 54 bidang dengan luas 26.165 persegi. Sementara di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, ada satu bidang tanah dengan luas 3.900 meter persegi.

Anggaran pembebasan lahan menghabiskan Rp 40 miliar lebih. Perinciannya, pada tahap pertama 2018 sebesar Rp 4.985.920.000, tahap kedua 2019 sebesar Rp 16.294.577.839, dan tahap ketiga 2020 sebesar Rp 19.506.665.235.

Baca Juga :  PKL Margalela Tagih Janji Pemkab

Sementara itu, Humas PT Garam (Persero) Miftah menyampaikan, pembebasan lahan tersebut merupakan kewenangan penuh Kementerian BUMN. Sebab, segala aset dan semacamnya harus memiliki rekomendasi dari pemerintah pusat. ”Memang aturannya itu, harus bersurat ke Kementerian BUMN,” katanya.

Miftah menuturkan, surat tersebut sudah dilayangkan Pemkab Sampang pada Februari lalu. Saat ini masih menunggu balasan dari pihak kementerian. ”Yang terkena (dampak) itu 5 hektare,” tutupnya. (iqb)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk mewujudkan pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) Sreseh–Pangarengan (Srepang) membutuhkan waktu panjang. Sebab, pembebasan lahan pembangunan proyek strategis tersebut belum tuntas. Lima hektare lahan milik PT Garam (Persero) belum dibeli.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang Abd. Ziz menyampaikan, pembebasan lahan milik warga sudah dirampungkan 2020. Sejak 2018 pihaknya menganggarkan Rp 40.787.163.074 untuk pembebasan lahan.

Anggaran puluhan miliar tersebut dipergunakan untuk membebaskan lahan 290.243 meter persegi. Anggaran pembebasan tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sampang. ”Pembebasan yang milik rakyat sudah rampung, tinggal yang punya PT Garam ini,” katanya.


Laki-laki yang juga menjabat sebagai kepala DPRKP Sampang itu menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Garam mengenai persoalan tersebut. Tujuannya, agar lahan yang masuk ke dalam daftar pembangunan Srepang segera bisa dibebaskan. ”PT Garam sudah siap memberikan asetnya, tapi masih dikoordinasikan ke pemerintah pusat,” ucap Ziz.

Baca Juga :  Empat Mobil Pemkab Sampang Misterius

Pihaknya belum mengetahui berapa anggaran yang akan dibutuhkan untuk pembebasan lahan tersebut. Namun, pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun ini.

Lahan terdampak pembangunan jalan dan jembatan Srepang meliputi lima desa di dua kecamatan. Di Kecamatan Sreseh       meliputi Desa Noreh 128 bidang dengan luas 82.594 meter persegi, Desa Labuhan 128 bidang dengan luas 107.104 meter persegi, Desa Marparan 125 bidang dengan luas 70.480 persegi, dan Desa Disanah 54 bidang dengan luas 26.165 persegi. Sementara di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, ada satu bidang tanah dengan luas 3.900 meter persegi.

Anggaran pembebasan lahan menghabiskan Rp 40 miliar lebih. Perinciannya, pada tahap pertama 2018 sebesar Rp 4.985.920.000, tahap kedua 2019 sebesar Rp 16.294.577.839, dan tahap ketiga 2020 sebesar Rp 19.506.665.235.

Baca Juga :  Besok Umumkan Formasi CPNS

Sementara itu, Humas PT Garam (Persero) Miftah menyampaikan, pembebasan lahan tersebut merupakan kewenangan penuh Kementerian BUMN. Sebab, segala aset dan semacamnya harus memiliki rekomendasi dari pemerintah pusat. ”Memang aturannya itu, harus bersurat ke Kementerian BUMN,” katanya.

Miftah menuturkan, surat tersebut sudah dilayangkan Pemkab Sampang pada Februari lalu. Saat ini masih menunggu balasan dari pihak kementerian. ”Yang terkena (dampak) itu 5 hektare,” tutupnya. (iqb)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/