alexametrics
20.9 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Tepis Pernyataan BPN Lahan Reklamasi Tanpa Sertifikat

SAMPANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang mengungkapkan lahan reklamasi di sepanjang pantai Desa Taddan, Kecamatan Camplong, mayoritas tanpa sertifikat. Namun, pernyataan ini langsung ditepis Fahrur Rosi, 35, warga setempat, Selasa (10/10).

Fahrur Rosi, 35 menegaskan, lahan di pinggir pantai itu sudah bersertifikat sejak 2002 lalu. Yakni atas nama Hj Hanifah, warga Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, yang merupakan orang tuanya.

Diceritakan, dulu lahan tersebut dibeli orang tuanya dari warga setempat. Pada saat itu masih berupa lahan area persawahan. Namun, tanahnya terkikis air laut dan dikeruk warga. Akibatnya, lahan tersebut menjadi bibir pantai.

”Lahan ini mempunyai lima sertifikat tanah. Semuanya atas nama Hj Hanifah, ibu saya,” klaim Fahrur Rosi kemarin.

Baca Juga :  Kasus Meningkat, Angka Kematian Bertambah

Menurutnya, penimbunan lahan yang sudah terkikis air laut itu sudah lama. Tujuannya, dijadikan lokasi tempat usaha atau bisnis keluarganya. Yaitu berupa rumah makan atau restoran.

Dia mengaku akan mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang. ”Kalau perizinannya masih dalam proses. Kami pasti taat terhadap peraturan pemerintah,” janjinya.

Sebelumnya, Kepala BPN Sampang Joko Pulonggono mengatakan, jika lahan reklamasi di pesisir Pantai Camplong banyak yang belum memiliki surat izin resmi kepemilikan tanah atau sertifikat. Sebab, selama ini tidak ada warga yang mengajukan permohonan penertiban sertifikat atas hak kepemilikan lahan. Dengan demikian, legalitas kepemilikan lahan belum jelas di mata hukum.

Baca Juga :  Dua Pemotor Tewas

Minimnya warga yang mengurus sertifikat lahan reklamasi karena beberapa faktor. Misalnya, mereka tidak mengantongi izin reklamasi dari Pemkab Sampang dan Pemprov Jatim. Sebab, untuk bisa mengurus sertifikat tanah atau lahan reklamasi, warga harus memiliki surat izin resmi dan rekomendasi dari beberapa dinas terkait di Sampang.

SAMPANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang mengungkapkan lahan reklamasi di sepanjang pantai Desa Taddan, Kecamatan Camplong, mayoritas tanpa sertifikat. Namun, pernyataan ini langsung ditepis Fahrur Rosi, 35, warga setempat, Selasa (10/10).

Fahrur Rosi, 35 menegaskan, lahan di pinggir pantai itu sudah bersertifikat sejak 2002 lalu. Yakni atas nama Hj Hanifah, warga Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, yang merupakan orang tuanya.

Diceritakan, dulu lahan tersebut dibeli orang tuanya dari warga setempat. Pada saat itu masih berupa lahan area persawahan. Namun, tanahnya terkikis air laut dan dikeruk warga. Akibatnya, lahan tersebut menjadi bibir pantai.


”Lahan ini mempunyai lima sertifikat tanah. Semuanya atas nama Hj Hanifah, ibu saya,” klaim Fahrur Rosi kemarin.

Baca Juga :  Dapat Jatah 42 Ribu Sertifikat, Komisi I Desak BPN Sosialisasikan PTL

Menurutnya, penimbunan lahan yang sudah terkikis air laut itu sudah lama. Tujuannya, dijadikan lokasi tempat usaha atau bisnis keluarganya. Yaitu berupa rumah makan atau restoran.

Dia mengaku akan mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang. ”Kalau perizinannya masih dalam proses. Kami pasti taat terhadap peraturan pemerintah,” janjinya.

Sebelumnya, Kepala BPN Sampang Joko Pulonggono mengatakan, jika lahan reklamasi di pesisir Pantai Camplong banyak yang belum memiliki surat izin resmi kepemilikan tanah atau sertifikat. Sebab, selama ini tidak ada warga yang mengajukan permohonan penertiban sertifikat atas hak kepemilikan lahan. Dengan demikian, legalitas kepemilikan lahan belum jelas di mata hukum.

Baca Juga :  Realisasi PTSL Baru hingga Pertengahan Tahun

Minimnya warga yang mengurus sertifikat lahan reklamasi karena beberapa faktor. Misalnya, mereka tidak mengantongi izin reklamasi dari Pemkab Sampang dan Pemprov Jatim. Sebab, untuk bisa mengurus sertifikat tanah atau lahan reklamasi, warga harus memiliki surat izin resmi dan rekomendasi dari beberapa dinas terkait di Sampang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/