alexametrics
20.3 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Diblokir, Penerima BST Ngadu Polres

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Penyaluran bantuan sosial (bansos) banyak menyisakan masalah. Termasuk bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Gara-gara namanya terblokir, penerima BST di Kota Bahari mengadu Polres Sampang.

Polisi langsung menindaklanjuti aduan tersebut. Polres memanggil empat orang asal Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, untuk dimintai keterangan kemarin (10/8). Namun, yang hadir hanya dua orang.

Mereka adalah Moh. Suri dan Pukama. Kedunya dimintai keterangan penyelidik pukul 11.00 kemarin di ruang Tipikor Polres Sampang.

Abdurrouf yang mendampingi Moh. Suri dan Pukama saat diperiksa penyelidik mengatakan, ada empat keluarga penerima manfaat (KPM) BST Kemensos yang didampingi untuk mengadu ke Polres Sampang. Nama empat orang tersebut masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial (Dinsos) Sampang.

Setelah dicek di Dinsos Sampang, dua KPM tersebut masuk data penerima BST dari Kemensos. Dinsos Sampang menyarankan agar segera meminta kartu yang dilengkapi barcode ke Kantor Pos Karang Penang.

Namun, ketika sampai di lokasi, pihak Kantor Pos menyatakan bahwa nama-nama tersebut terblokir. ”Jadi, nama-nama KPM yang saya dampingi ini diajukan supaya diblokir oleh pihak desa dengan alasan sudah menerima bantuan lain dan pindah atau tidak ditemukan,” ungkap Abdurrouf.

Baca Juga :  Realisasi Program BPNT Tunggu Juknis

”Padahal, sudah jelas masuk di data dan statusnya aktif sebagai penerima BST dari Kemensos,” sambung pemuda yang akrab disapa Rouf itu.

Pihaknya berharap polisi segera mengusut tuntas permasalahan tersebut. Rouf menyakini kasus tersebut didalangi oknum perangkat desa. ”Semoga polisi bisa mengusut tuntas kasus ini,” harapnya.

Sementara itu, Moh. Suri mengaku selama ini tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah. ”Iya, saya tadi diperiksa polisi. Saya mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah,” ujarnya.

Awalnya dia mengetahui namanya masuk daftar penerima BST Kemensos dari tetangganya yang juga menerima. Namun, dia heran karena tidak menerima kartu untuk pengambilan dan pencairan ke Kantor Pos seperti lain.

”Saya tahu dari tetangga yang juga menerima bantuan kalau nama saya masuk daftar penerima,” ceritanya.

Baca Juga :  55 Kendaraan Milik Negara Jadi Rongsokan

Hal senada juga disampaikan Pukama, ahli waris Marsadin, penerima BST Kemensos yang namanya juga diajukan untuk diblokir. Dia tidak pernah menerima kartu dan bantuan BST Rp 600 ribu dari Kemensos. ”Saya juga tidak menerima. Padahal, suami saya terdaftar sebagai penerima,” akunya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Riki Donaire Piliang menegaskan, saat ini masih dalam proses klarifikasi. Pihaknya masih akan memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

”Itu dumas (pengaduan masyarakat), bukan laporan kok, masih diklarifikasi. Tadi (kemarin, Red) yang kami periksa dua orang yang menjadi KPM, memang pengakuannya tidak menerima bantuan,” jelasnya.

Menanggapi itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sampang Nashrun mengatakan, kasus seperti itu sering ditemukan. Pihaknya akan mengonfrontasi permasalahan itu secara terbuka.

”Akan kami panggil ke kantor nanti yang bersangkutan untuk dikonfrontasi. Sebab, hal seperti ini sering terjadi,” janji Nashrun.

Sayangnya, Kepala Desa Bulmatet Mahrudi belum bisa dimintai tanggapan. Upaya konfirmasi belum mendapat respons.  

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Penyaluran bantuan sosial (bansos) banyak menyisakan masalah. Termasuk bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Gara-gara namanya terblokir, penerima BST di Kota Bahari mengadu Polres Sampang.

Polisi langsung menindaklanjuti aduan tersebut. Polres memanggil empat orang asal Desa Bulmatet, Kecamatan Karang Penang, untuk dimintai keterangan kemarin (10/8). Namun, yang hadir hanya dua orang.

Mereka adalah Moh. Suri dan Pukama. Kedunya dimintai keterangan penyelidik pukul 11.00 kemarin di ruang Tipikor Polres Sampang.


Abdurrouf yang mendampingi Moh. Suri dan Pukama saat diperiksa penyelidik mengatakan, ada empat keluarga penerima manfaat (KPM) BST Kemensos yang didampingi untuk mengadu ke Polres Sampang. Nama empat orang tersebut masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial (Dinsos) Sampang.

Setelah dicek di Dinsos Sampang, dua KPM tersebut masuk data penerima BST dari Kemensos. Dinsos Sampang menyarankan agar segera meminta kartu yang dilengkapi barcode ke Kantor Pos Karang Penang.

Namun, ketika sampai di lokasi, pihak Kantor Pos menyatakan bahwa nama-nama tersebut terblokir. ”Jadi, nama-nama KPM yang saya dampingi ini diajukan supaya diblokir oleh pihak desa dengan alasan sudah menerima bantuan lain dan pindah atau tidak ditemukan,” ungkap Abdurrouf.

Baca Juga :  Realisasi Program BPNT Tunggu Juknis

”Padahal, sudah jelas masuk di data dan statusnya aktif sebagai penerima BST dari Kemensos,” sambung pemuda yang akrab disapa Rouf itu.

Pihaknya berharap polisi segera mengusut tuntas permasalahan tersebut. Rouf menyakini kasus tersebut didalangi oknum perangkat desa. ”Semoga polisi bisa mengusut tuntas kasus ini,” harapnya.

Sementara itu, Moh. Suri mengaku selama ini tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah. ”Iya, saya tadi diperiksa polisi. Saya mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak pernah menerima bantuan apa pun dari pemerintah,” ujarnya.

Awalnya dia mengetahui namanya masuk daftar penerima BST Kemensos dari tetangganya yang juga menerima. Namun, dia heran karena tidak menerima kartu untuk pengambilan dan pencairan ke Kantor Pos seperti lain.

”Saya tahu dari tetangga yang juga menerima bantuan kalau nama saya masuk daftar penerima,” ceritanya.

Baca Juga :  Hujan Deras, Banjir Meluas

Hal senada juga disampaikan Pukama, ahli waris Marsadin, penerima BST Kemensos yang namanya juga diajukan untuk diblokir. Dia tidak pernah menerima kartu dan bantuan BST Rp 600 ribu dari Kemensos. ”Saya juga tidak menerima. Padahal, suami saya terdaftar sebagai penerima,” akunya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Riki Donaire Piliang menegaskan, saat ini masih dalam proses klarifikasi. Pihaknya masih akan memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

”Itu dumas (pengaduan masyarakat), bukan laporan kok, masih diklarifikasi. Tadi (kemarin, Red) yang kami periksa dua orang yang menjadi KPM, memang pengakuannya tidak menerima bantuan,” jelasnya.

Menanggapi itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sampang Nashrun mengatakan, kasus seperti itu sering ditemukan. Pihaknya akan mengonfrontasi permasalahan itu secara terbuka.

”Akan kami panggil ke kantor nanti yang bersangkutan untuk dikonfrontasi. Sebab, hal seperti ini sering terjadi,” janji Nashrun.

Sayangnya, Kepala Desa Bulmatet Mahrudi belum bisa dimintai tanggapan. Upaya konfirmasi belum mendapat respons.  

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/