alexametrics
21 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Honor GTT Provinsi Rp 900 Ribu

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Guru tidak tetap (GTT) di SMA, SMK serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) negeri mendapat honorarium dari provinsi. Masing-masing pegawai tidak tetap (PTT) diberi ganti uang bensin Rp 900 ribu setiap bulan.

Salah seorang GTT Ainur Rofik Islami mengutarakan, kesejahteraan hanya didapat dari honorarium dari pemerintah provinsi dan gaji sekolah. Pihaknya mengajar setiap hari di SMAN 1 Sampang. Dalam sepekan, dia memiliki tanggungan 28 jam mengajar.

”Kalau gaji dari sekolah itu bergantung sekolah dan jam mengajar,” tutur guru yang sudah mengabdi belasan tahun tersebut tanpa menyebutkan nominal kemarin (10/2).

Honorarium dan gaji itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dia berharap pemerintah provinsi menaikkan. Paling tidak angkanya setara dengan UMP atau UMK. Selain itu, dia berharap pemerintah bisa membuka peluang PPPK untuk GTT dan PTT.  ”Kalau tingkat kesejahteraan guru sudah layak, saya yakin guru semakin semangat dalam bekerja,” ungkapnya.

Baca Juga :  Prihatin Gaji Minim, Bupati Sampang Serahkan KSH ke 2.000 GTT

Kepala SMKN 2 Sampang Mukani menyampaikan, kehadiran PTT sangat membantu terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM). Mereka bisa menutupi kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). ”PTT itu ada yang tenaga administrasi seperti di TU. Saya tidak hafal jumlah keseluruhan karena ada tambahan,” katanya.

Pihaknya mendorong Pemprov Jawa Timur memperhatikan kesejahteraan PTT. Yakni, dengan meningkatkan honorarium yang diberikan. ”Semoga tahun depan ada tambahan lagi dari pemprov,” harapnya.

Kepala Cabang Disdik Jawa Timur Wilayah Sampang Asyari mengakui honorarium yang diberikan kepada PTT di bawah standar kelayakan. Pemprov tidak bisa sewenang-wenang dalam menentukan nominal honorarium. Hal itu berdasarkan kajian yang disesuaikan dengan keuangan pemprov. ”Kami tidak punya kewenangan untuk menentukan nominal karena itu ditetapkan provinsi,” ujarnya.

Baca Juga :  LDNU Gelar Workshop Moderasi Dakwah

Honorarium diberikan kepada PTT sejak 2018. Tahun pertama Rp 750 ribu. Kemudian dinaikkan Rp 150 menjadi Rp 900 ribu sejak 2020. ”Pada 2018, bunyi programnya berupa bantuan kesejahteraan (bankes). Tapi, sejak 2019, berubah menjadi honorarium,” imbuhnya. (bil)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Guru tidak tetap (GTT) di SMA, SMK serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) negeri mendapat honorarium dari provinsi. Masing-masing pegawai tidak tetap (PTT) diberi ganti uang bensin Rp 900 ribu setiap bulan.

Salah seorang GTT Ainur Rofik Islami mengutarakan, kesejahteraan hanya didapat dari honorarium dari pemerintah provinsi dan gaji sekolah. Pihaknya mengajar setiap hari di SMAN 1 Sampang. Dalam sepekan, dia memiliki tanggungan 28 jam mengajar.

”Kalau gaji dari sekolah itu bergantung sekolah dan jam mengajar,” tutur guru yang sudah mengabdi belasan tahun tersebut tanpa menyebutkan nominal kemarin (10/2).


Honorarium dan gaji itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dia berharap pemerintah provinsi menaikkan. Paling tidak angkanya setara dengan UMP atau UMK. Selain itu, dia berharap pemerintah bisa membuka peluang PPPK untuk GTT dan PTT.  ”Kalau tingkat kesejahteraan guru sudah layak, saya yakin guru semakin semangat dalam bekerja,” ungkapnya.

Baca Juga :  Honor yang Dialokasikan Pemkab untuk Guru Agama, Tembus Rp 1, 3 Miliar

Kepala SMKN 2 Sampang Mukani menyampaikan, kehadiran PTT sangat membantu terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM). Mereka bisa menutupi kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). ”PTT itu ada yang tenaga administrasi seperti di TU. Saya tidak hafal jumlah keseluruhan karena ada tambahan,” katanya.

Pihaknya mendorong Pemprov Jawa Timur memperhatikan kesejahteraan PTT. Yakni, dengan meningkatkan honorarium yang diberikan. ”Semoga tahun depan ada tambahan lagi dari pemprov,” harapnya.

Kepala Cabang Disdik Jawa Timur Wilayah Sampang Asyari mengakui honorarium yang diberikan kepada PTT di bawah standar kelayakan. Pemprov tidak bisa sewenang-wenang dalam menentukan nominal honorarium. Hal itu berdasarkan kajian yang disesuaikan dengan keuangan pemprov. ”Kami tidak punya kewenangan untuk menentukan nominal karena itu ditetapkan provinsi,” ujarnya.

Baca Juga :  Prihatin Gaji Minim, Bupati Sampang Serahkan KSH ke 2.000 GTT

Honorarium diberikan kepada PTT sejak 2018. Tahun pertama Rp 750 ribu. Kemudian dinaikkan Rp 150 menjadi Rp 900 ribu sejak 2020. ”Pada 2018, bunyi programnya berupa bantuan kesejahteraan (bankes). Tapi, sejak 2019, berubah menjadi honorarium,” imbuhnya. (bil)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/