alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Bantuan Fasilitasi Rumah Butuh Verifikasi Ulang

SAMPANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang belum merealisasikan program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Alasannya, instansi tersebut perlu memverifikasi ulang terhadap sasaran di tujuh kecamatan.

Seperti disampaikan Kabid Perumahan dan Pertanahan DPRKP Sampang Faisol Ansori Rabu (9/8). Dia mengungkapkan, verifikasi saat ini baru dilaksanakan di Desa Birem, Kecamatan Tambelangan. Sementara kecamatan lain belum diverifikasi.

Sasaran lainnya berada di Desa Madupat dan Pamolaan, Kecamatan Camplong; Desa Krampon, Kecamatan Torjun; dan Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan. Selain itu, Desa Planggiran Barat, Kecamatan Banyuates; Desa Karang Nangger dan Astapah, Kecamatan Omben; serta Desa Kotah, Kecamatan Jrengik.

”Total semua ada 35 rumah warga kurang mampu yang mendapat bantuan perbaikan rumah,” ucap mantan Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Sampang itu.

Baca Juga :  Bansos Mahasiswa Miskin Ditambah

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut hanya Rp 525.000.000. Pihaknya mengaku masih melakukan sinkronisasi data agar tidak terjadi kesalahan.

”Kami juga akan melihat prosedur layak dan tidak layaknya seperti apa. Ya, sesuai dalam persyaratan,” terangnya.

Faisol menjelaskan, masing-masing rumah nilainya Rp15 juta. Sedangkan untuk material bangunannya diperkirakan Rp 12–13 juta per rumah. Namun, dia belum bisa memastikan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan.

”Untuk kegiatannya menunggu data klir. Karena tidak mudah menentukan rumah yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan,” akunya.

Dia mencontohkan, beberapa rumah di target sasaran yang sudah ditentukan di tujuh kecamatan tersebut, banyak yang memenuhi sasaran. Akan tetapi, terkadang tidak ada penghuninya. Menurut dia, beberapa rumah ditinggal penghuninya merantau. Baik ke luar kota atau ke luar negeri menjadi TKI.

Baca Juga :  Tiga Desa Tak Anggarkan BLT

”Nah, kalau sudah tidak ditempati kami alihkan ke rumah yang lain. Ini sebenarnya yang rumit dan membuat proses lama,” tambahnya.

Dia menyatakan, tahun depan akan ada penambahan pagu, baik anggaran maupun jumlah rumah yang akan mendapat fasilitasi. Pihaknya sudah merencanakan kegiatan tersebut di RAPBD 2018.

”Tapi, saya belum berani merencanakan banyak karena ribet dan pekerjaannya rumit. Kita gak mau ruwet,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan, kata dia, lokasi untuk memberikan stimulasi dan fasilitasi perumahan bagi masyarakat kurang mampu itu akan berpindah-pindah. Di samping itu, pihaknya mengaku bahwa tenaga atau SDM di instansinya terbatas.

”Jadi, kami tidak berani muluk-muluk. Saat ini sudah kami rencanakan di RPJMD dan kami usulkan ke bappelitbangda,” tukasnya. (ghi/onk/han)

- Advertisement -

SAMPANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang belum merealisasikan program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Alasannya, instansi tersebut perlu memverifikasi ulang terhadap sasaran di tujuh kecamatan.

Seperti disampaikan Kabid Perumahan dan Pertanahan DPRKP Sampang Faisol Ansori Rabu (9/8). Dia mengungkapkan, verifikasi saat ini baru dilaksanakan di Desa Birem, Kecamatan Tambelangan. Sementara kecamatan lain belum diverifikasi.

Sasaran lainnya berada di Desa Madupat dan Pamolaan, Kecamatan Camplong; Desa Krampon, Kecamatan Torjun; dan Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan. Selain itu, Desa Planggiran Barat, Kecamatan Banyuates; Desa Karang Nangger dan Astapah, Kecamatan Omben; serta Desa Kotah, Kecamatan Jrengik.


”Total semua ada 35 rumah warga kurang mampu yang mendapat bantuan perbaikan rumah,” ucap mantan Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Sampang itu.

Baca Juga :  Pantau Testing dan Vakisinasi, Bupati Ra Latif Beri Bantuan

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut hanya Rp 525.000.000. Pihaknya mengaku masih melakukan sinkronisasi data agar tidak terjadi kesalahan.

”Kami juga akan melihat prosedur layak dan tidak layaknya seperti apa. Ya, sesuai dalam persyaratan,” terangnya.

Faisol menjelaskan, masing-masing rumah nilainya Rp15 juta. Sedangkan untuk material bangunannya diperkirakan Rp 12–13 juta per rumah. Namun, dia belum bisa memastikan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan.

”Untuk kegiatannya menunggu data klir. Karena tidak mudah menentukan rumah yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan,” akunya.

Dia mencontohkan, beberapa rumah di target sasaran yang sudah ditentukan di tujuh kecamatan tersebut, banyak yang memenuhi sasaran. Akan tetapi, terkadang tidak ada penghuninya. Menurut dia, beberapa rumah ditinggal penghuninya merantau. Baik ke luar kota atau ke luar negeri menjadi TKI.

Baca Juga :  Hingga Triwulan 4 BOS Afirmasi-Kinerja Tak Cair

”Nah, kalau sudah tidak ditempati kami alihkan ke rumah yang lain. Ini sebenarnya yang rumit dan membuat proses lama,” tambahnya.

Dia menyatakan, tahun depan akan ada penambahan pagu, baik anggaran maupun jumlah rumah yang akan mendapat fasilitasi. Pihaknya sudah merencanakan kegiatan tersebut di RAPBD 2018.

”Tapi, saya belum berani merencanakan banyak karena ribet dan pekerjaannya rumit. Kita gak mau ruwet,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan, kata dia, lokasi untuk memberikan stimulasi dan fasilitasi perumahan bagi masyarakat kurang mampu itu akan berpindah-pindah. Di samping itu, pihaknya mengaku bahwa tenaga atau SDM di instansinya terbatas.

”Jadi, kami tidak berani muluk-muluk. Saat ini sudah kami rencanakan di RPJMD dan kami usulkan ke bappelitbangda,” tukasnya. (ghi/onk/han)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/