alexametrics
21 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Terdampak Refocusing, Kaji Ulang MPP

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Kebijakan memfokuskan kembali (refocusing) anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada realisasi program di daerah. Di antaranya, anggaran untuk perencanaan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) di Sampang.

Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja (DPMPTSP dan naker) sudah membuat perencanaan pembangunan MPP. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi vertikal dihimpun untuk bergabung. Diperkirakan, delapan organisasi pemerintah dan lembaga vertikal yang akan membuka layanan.

”Rencananya, pembangunan MPP kita maksimalkan tahun ini. Program ini sudah masuk dalam pemerintah daerah,” terang Plt Kepala DPMPTSP dan Naker Sampang Nurul Hadi kemarin (9/3).

Meski begitu, instansinya harus berpikir ulang untuk rencana pembangunan MPP. Itu menyusul adanya perintah pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran. Hal tersebut juga akan berdampak pada realisasi pembangunan MPP.

Baca Juga :  Aneh, Data Honorer K-2 Di Sampang Tidak Update

DPMPTSP dan naker harus menyesuaikan anggaran untuk pembangunan MPP. Di dalam APBD 2021, pihaknya mendapat jatah sekitar Rp 2 miliar. Namun, saat ini anggaran harus dikurangi Rp 1 miliar. ”Kalau ini terjadi, tentu kita tidak bisa maksimal membangun MPP. Makanya, nanti kita akan kaji ulang,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan refocusing tidak hanya berdampak pada pengurangan anggaran. Peta ruangan yang akan ditempati pelayanan juga dimungkinkan berkurang. Misalnya, ruangan yang seharusnya terdiri atas delapan organisasi terpaksa dikurangi.

”Semua masih dinamis. Untuk instansi vertikal akan dipertimbangkan lagi, menyesuaikan dengan kekuatan kita,” ungkapnya.

Internal DPMPTSP dan Naker Sampang sedang membahas regulasi yang akan dijadikan landasan aturan dalam realisasi MPP. Draf peraturan bupati (perbup) perlu dimatangkan. Setelah itu, diajukan untuk dibahas bersama.

Baca Juga :  Hanya Tersedia 27 Ribu Blangko

”Regulasinya akan selesai tahun ini. Nanti kebijakan selanjutnya ada di pemkab. Kita upayakan terealisasi meski skalanya lebih kecil dari target sebelumnya,” tandasnya. (bil)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Kebijakan memfokuskan kembali (refocusing) anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada realisasi program di daerah. Di antaranya, anggaran untuk perencanaan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) di Sampang.

Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja (DPMPTSP dan naker) sudah membuat perencanaan pembangunan MPP. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi vertikal dihimpun untuk bergabung. Diperkirakan, delapan organisasi pemerintah dan lembaga vertikal yang akan membuka layanan.

”Rencananya, pembangunan MPP kita maksimalkan tahun ini. Program ini sudah masuk dalam pemerintah daerah,” terang Plt Kepala DPMPTSP dan Naker Sampang Nurul Hadi kemarin (9/3).


Meski begitu, instansinya harus berpikir ulang untuk rencana pembangunan MPP. Itu menyusul adanya perintah pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran. Hal tersebut juga akan berdampak pada realisasi pembangunan MPP.

Baca Juga :  Mandangin Masih Marak Stunting

DPMPTSP dan naker harus menyesuaikan anggaran untuk pembangunan MPP. Di dalam APBD 2021, pihaknya mendapat jatah sekitar Rp 2 miliar. Namun, saat ini anggaran harus dikurangi Rp 1 miliar. ”Kalau ini terjadi, tentu kita tidak bisa maksimal membangun MPP. Makanya, nanti kita akan kaji ulang,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan refocusing tidak hanya berdampak pada pengurangan anggaran. Peta ruangan yang akan ditempati pelayanan juga dimungkinkan berkurang. Misalnya, ruangan yang seharusnya terdiri atas delapan organisasi terpaksa dikurangi.

”Semua masih dinamis. Untuk instansi vertikal akan dipertimbangkan lagi, menyesuaikan dengan kekuatan kita,” ungkapnya.

Internal DPMPTSP dan Naker Sampang sedang membahas regulasi yang akan dijadikan landasan aturan dalam realisasi MPP. Draf peraturan bupati (perbup) perlu dimatangkan. Setelah itu, diajukan untuk dibahas bersama.

Baca Juga :  Minta Serius Awasi Realisasi ADD dan DD

”Regulasinya akan selesai tahun ini. Nanti kebijakan selanjutnya ada di pemkab. Kita upayakan terealisasi meski skalanya lebih kecil dari target sebelumnya,” tandasnya. (bil)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/