alexametrics
29.4 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Polisi Selidiki Tanah Warga Diklaim Percaton

SAMPANG – Tanah milik Haryani Mulyawati, warga Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah yang diklaim percaton oleh pemerintah desa diselidiki polisi. Kemarin (8/10) lahan tersebut dipasangi garis polisi dan plang.

Polisi didampingi empat pejabat utusan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD Sampang. Polisi memasang garis polisi di tanah seluas 2.450 meter persegi yang ada pinggir Jalan Raya Pantura, tepatnya di dekat Wisata Lon Malang.

Puluhan warga menyaksikan proses tersebut. Namun, Camat Sokobanah Ahmad Firdauzi dan Kepala Desa Bira Tengah Martuli tidak hadir di lokasi.

H Abdus Syakur selaku suami Haryani Mulyawati mengutarakan, tanah miliknya itu sudah pernah bersengketa pada 2017 dan diproses di Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Saat itu majelis hakim sudah mengeluarkan putusan atas perkara tersebut.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan itu milik Haryani Mulyawati selaku ahli waris dari Mitoek Moh. Hadai. Setelah ada putusan pengadilan, tanah miliknya tetap tidak disertifikat.

Meski begitu, pihaknya memegang seluruh dokumen resmi atas kepemilikan tanah seperti letter C dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) serta dokumen lainnya. ”Tanah ini milik saya. Dokumennya saya pegang. Sejak 2017 tanah ini diserobot dan dikuasai oleh orang lain tanpa izin saya. Lalu saya laporkan,” bebernya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Subiantana mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP:B/220/X2019/JATIM/RES/SAMPANG tertanggal 5 Oktober 2019. Pihak pelapor telah memberikan keterangan dan penjelasan saat proses pemeriksaan disertai barang bukti dokumen yang valid.

Baca Juga :  Polisi Janji Telusuri Pembuang Bayi

Selanjutnya, untuk memudahkan proses penyelidikan pihaknya memasang plang informasi dan garis polisi di tanah tersebut. Siapa pun tidak boleh menggunakan, memanfaatkan, bahkan beraktivitas di lahan itu.

”Siapa pun yang berani dan nekat beraktivitas di tanah yang sudah terpasang garis polisi akan berurusan dengan hukum,” tegasnya.

Namun Subiantana belum bisa memberikan keterangan secara terperinci atas kasus tersebut. Hanya, pihaknya membenarkan bahwa SPPT tanah itu jumlahnya dua.

SPPT pertama atas nama Mitoek Moh. Hadai yang sudah dikuatkan secara hukum dengan bukti surat putusan Pengadilan Negeri Sampang. Kedua, SPPT atas nama percaton Desa Bira Tengah, yang muncul setelah ada pengajuan perubahan oleh kepala desa.

 ”Bukti-bukti sudah kami kumpulkan. Selanjutnya kami lakukan kajian dan gelar lagi perkara ini,” terangnya.

Kasi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) BPPKAD Sampang Haris yang ikut dalam pemasangan garis polisi membenarkan bahwa tanah itu saat ini sedang bersengketa. Penyidik polres yang menangani perkara sengketa tanah tersebut.

Dijelaskan, pihaknya ikut ke lokasi dalam rangka mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan eksekusi oleh polisi. Selanjutnya, pihaknya melaporkan kepada pimpinannya.

Baca Juga :  Satu Desa Tak Bisa Cairkan DD Tahap III

”Benar. Jadi, tanah ini di sistem data kami sudah berubah percaton. Hal itu sejak ada program pemutihan untuk perubahan nama di tahun ini,” ungkap Haris.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pengajuan perubahan atas tanah itu dilakukan oleh desa, dalam hal ini kepala desa. Ada tim dari lembaganya yang bertugas untuk mengecek tanah yang akan diubah namanya.

”Petugas lapangan ada, tapi biasanya langsung berkoordinasi dengan desa. Jika memang pemilik tanah sebelumnya mengaku tidak diberi tahu, kami tak bisa komentar,” ujarnya.

Sebab, kata Haris, perubahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah. ”Informasi dan data yang kami terima saat pelaksanaan program pemutihan itu semuanya dari kepala desa,” bebernya.

Diterangkan, jika sudah dilakukan pemutihan, data dan nama sebelumnya dihapus dari sistem. Sehingga, yang muncul adalah data terbaru.

”Terus terang kami tidak mengetahui secara detail sejarah tanah itu. Jadi, kami sekarang menunggu dari polisi, hasilnya, rekomendasi dan putusannya seperti apa,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sampang pada 2017 atas perkara Nomor 18/Pid.C/2017/PN.Spg menerangkan bahwa sebidang tanah yang ada di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, pemilik sahnya adalah Haryani Mulyawati. Dia merupakan ahli waris dari Mitoek Moh. Hadai.

SAMPANG – Tanah milik Haryani Mulyawati, warga Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah yang diklaim percaton oleh pemerintah desa diselidiki polisi. Kemarin (8/10) lahan tersebut dipasangi garis polisi dan plang.

Polisi didampingi empat pejabat utusan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD Sampang. Polisi memasang garis polisi di tanah seluas 2.450 meter persegi yang ada pinggir Jalan Raya Pantura, tepatnya di dekat Wisata Lon Malang.

Puluhan warga menyaksikan proses tersebut. Namun, Camat Sokobanah Ahmad Firdauzi dan Kepala Desa Bira Tengah Martuli tidak hadir di lokasi.


H Abdus Syakur selaku suami Haryani Mulyawati mengutarakan, tanah miliknya itu sudah pernah bersengketa pada 2017 dan diproses di Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Saat itu majelis hakim sudah mengeluarkan putusan atas perkara tersebut.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa tanah yang disengketakan itu milik Haryani Mulyawati selaku ahli waris dari Mitoek Moh. Hadai. Setelah ada putusan pengadilan, tanah miliknya tetap tidak disertifikat.

Meski begitu, pihaknya memegang seluruh dokumen resmi atas kepemilikan tanah seperti letter C dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) serta dokumen lainnya. ”Tanah ini milik saya. Dokumennya saya pegang. Sejak 2017 tanah ini diserobot dan dikuasai oleh orang lain tanpa izin saya. Lalu saya laporkan,” bebernya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Subiantana mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP:B/220/X2019/JATIM/RES/SAMPANG tertanggal 5 Oktober 2019. Pihak pelapor telah memberikan keterangan dan penjelasan saat proses pemeriksaan disertai barang bukti dokumen yang valid.

Baca Juga :  Polisi Periksa Simpatisan Bupati

Selanjutnya, untuk memudahkan proses penyelidikan pihaknya memasang plang informasi dan garis polisi di tanah tersebut. Siapa pun tidak boleh menggunakan, memanfaatkan, bahkan beraktivitas di lahan itu.

”Siapa pun yang berani dan nekat beraktivitas di tanah yang sudah terpasang garis polisi akan berurusan dengan hukum,” tegasnya.

Namun Subiantana belum bisa memberikan keterangan secara terperinci atas kasus tersebut. Hanya, pihaknya membenarkan bahwa SPPT tanah itu jumlahnya dua.

SPPT pertama atas nama Mitoek Moh. Hadai yang sudah dikuatkan secara hukum dengan bukti surat putusan Pengadilan Negeri Sampang. Kedua, SPPT atas nama percaton Desa Bira Tengah, yang muncul setelah ada pengajuan perubahan oleh kepala desa.

 ”Bukti-bukti sudah kami kumpulkan. Selanjutnya kami lakukan kajian dan gelar lagi perkara ini,” terangnya.

Kasi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) BPPKAD Sampang Haris yang ikut dalam pemasangan garis polisi membenarkan bahwa tanah itu saat ini sedang bersengketa. Penyidik polres yang menangani perkara sengketa tanah tersebut.

Dijelaskan, pihaknya ikut ke lokasi dalam rangka mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan eksekusi oleh polisi. Selanjutnya, pihaknya melaporkan kepada pimpinannya.

Baca Juga :  Polisi Ciduk Dua Mucikari Tiap Transaksi Dapat Rp 100 Ribu

”Benar. Jadi, tanah ini di sistem data kami sudah berubah percaton. Hal itu sejak ada program pemutihan untuk perubahan nama di tahun ini,” ungkap Haris.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pengajuan perubahan atas tanah itu dilakukan oleh desa, dalam hal ini kepala desa. Ada tim dari lembaganya yang bertugas untuk mengecek tanah yang akan diubah namanya.

”Petugas lapangan ada, tapi biasanya langsung berkoordinasi dengan desa. Jika memang pemilik tanah sebelumnya mengaku tidak diberi tahu, kami tak bisa komentar,” ujarnya.

Sebab, kata Haris, perubahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah. ”Informasi dan data yang kami terima saat pelaksanaan program pemutihan itu semuanya dari kepala desa,” bebernya.

Diterangkan, jika sudah dilakukan pemutihan, data dan nama sebelumnya dihapus dari sistem. Sehingga, yang muncul adalah data terbaru.

”Terus terang kami tidak mengetahui secara detail sejarah tanah itu. Jadi, kami sekarang menunggu dari polisi, hasilnya, rekomendasi dan putusannya seperti apa,” tandasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sampang pada 2017 atas perkara Nomor 18/Pid.C/2017/PN.Spg menerangkan bahwa sebidang tanah yang ada di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, pemilik sahnya adalah Haryani Mulyawati. Dia merupakan ahli waris dari Mitoek Moh. Hadai.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/