SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Lembaga pendidikan SMP di Sampang kembali mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Total anggaran tahun ini Rp 11.678.988.144. Jumlah tersebut menyusut Rp 864.484.856 dibandingkan dengan 2020 yang mencapai Rp 12. 543.473.000.
Menurutnya, alokasi anggaran juga berdampak pada jumlah sekolah penerima. Jumlah penerima tahun lalu 33 sekolah. Tahun ini hanya 28 sekolah, baik penerima untuk DAK fisik dan pengadaan media pendidikan.
Kabid Pembinaan SMP Disdik Sampang M. Bahri menyampaikan, pihaknya melakukan krocsek ke setiap sekolah untuk diusulkan mendapatkan program DAK. Proses usulan melalui aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sekolah yang diusulkan tahun ini mencapai ratusan.
Lembaga yang diusulkan lebih banyak yang tidak ter-cover. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi dari pemerintah pusat. Dimungkinkan sekolah yang tidak mendapat program DAK karena masalah data.
”Pemerintah pusat itu mencocokkan dapodik dengan yang kita usulkan melalui aplikasi Krisna. Kalau tidak cocok bisa gugur,” katanya kemarin (8/9).
Sekolah penerima program DAK ditentukan pemerintah pusat. Disdik Sampang hanya melengkapi proses administrasi sesuai petunjuk teknis (juknis). Karena itu, Disdik Sampang tidak bisa mengintervensi data penerima program DAK tersebut.
Program DAK tahun ini sudah berjalan. Untuk kegiatan fisik berupa rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium IPA, dan ruang guru. Sementara untuk kegiatan selain fisik berupa pengadaan peralatan TIK dan media pendidikan.
”Ketika perencanaan sudah ready, langsung kita mulai,” ungkapnya.
Tujuan utama DAK untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Hal itu dilakukan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk mencapai standar pendidikan. ”Kita dorong agar sekolah memiliki sarpras yang memadai,” papar pria yang pernah menjabat Kabid Perpustakaan Disarpus Sampang itu.
Kepala SMPN 3 Sampang Siti Syufiatun mengutarakan, tahun ini pihaknya mendapatkan program DAK untuk rehabilitasi ruang kelas. Pihaknya mengusulkan enam kelas yang sudah tua. Sejak didirikan, enam kelas tersebut belum pernah mendapat program perbaikan.
”Kalau melihat kondisi bangunan memang sudah layak direhab. Kalau tidak salah bangunan berdiri tahun 1983,” ungkapnya.
