alexametrics
21.7 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Realisasi PAD Diskominfo Sangat Minim

SAMPANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sampang perlu meningkatkan kinerja dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini target PAD yang dibebankan kepada diskominfo mencapai Rp 1.005.000.000. namun, yang tercapai baru Rp 19.688.629 atau 1,96 persen hingga Juli 2017.

Yang berkontribusi terhadap PAD diskominfo hanya dua. Pertama, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan target PAD 1.000.000.000. namun, capaian baru Rp 17.313.629 atau 1,73 persen. Kedua, retribusi radio suara pemerintah daerah ditarget menyumbang PAD Rp 5.000.000. Realisanya mencapai Rp 2.375.000 atau 47,5 persen.

Sekretaris Diskominfo Sampang Jaya Arbianto mengatakan, sesuai dengan aturan pemerintah pusat, instansinya bisa menyumbang PAD melalui retribusi radio dengan target Rp 5.000.000. ”Kalau masih dishubkominfo, kami melakukan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sekarang tidak,” katanya kemarin (8/9). Selain itu, pihaknya menerima surat edaran (SE) dari gubernur yang isinya membatasi penarikan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Baca Juga :  PAD Pamekasan Berkutat Sektor Penarikan Retribusi

Kepala Diskominfo Sampang Djuwardi membenarkan bahwa perolehan PAD di instansinya baru mencapai 1,96 persen dari target Rp 1.005.000.000. Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang itu mengaku, faktor yang menghambat PAD yakni peralihan pengawasan dan pengendalian tower yang saat ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pihaknya hanya dibebani pengelolaan PAD melalui izin lokasi menara telekomunikasi dengan rekomendasi tata ruang. Itu pun sudah menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang. Besarannya mencapai Rp 50 juta per tahun.

Menurut dia, diskominfo hanya dibebani pendapatan retribusi radio pemerintah daerah (RRPD) Rp 5 juta per tahun. Djuwardi mengaku sudah berkoordinasi dengan badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD) serta DPRD atas aturan baru itu. ”Aturannya mulai 1 Januari 2017,” terangnya.

Baca Juga :  Kemendag Belum Serahkan Pasar Galis pada Pemkab

Kabid Pendapatan BPPKAD Sampang M. Zurqoni menjelaskan, target Rp 1 milar diatur karena tarif retribusi diambil 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) menara telekomunikasi. Kemudian, para pemilik tower melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar penarikan retribusi lebih rendah.

Koko, panggilan M. Zurqoni, mengaku, NJOP setiap menara telekomunikasi bisa mencapai Rp 1 miliar. Sementara jumlah menara telekomunikasi di Sampang lebih kurang 145 unit. ”MK mengabulkan gugatan itu. Putusan MK, pengenaan retribusi 2 persen sudah tidak diperbolehkan. Daerah diminta menyesuaikan,” jelasnya.

Menurut dia, diskominfo tetap bisa menarik retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Namun, tarifnya harus di bawah 2 persen. Pihaknya belum mengetahui persentase penarikan retribusi yang boleh dilakukan diskominfo.

”Nanti setelah PAK, target PAD dari retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi akanturun drastis. Kemungkinan sekitar Rp 51 juta,” terkanya.

SAMPANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sampang perlu meningkatkan kinerja dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini target PAD yang dibebankan kepada diskominfo mencapai Rp 1.005.000.000. namun, yang tercapai baru Rp 19.688.629 atau 1,96 persen hingga Juli 2017.

Yang berkontribusi terhadap PAD diskominfo hanya dua. Pertama, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan target PAD 1.000.000.000. namun, capaian baru Rp 17.313.629 atau 1,73 persen. Kedua, retribusi radio suara pemerintah daerah ditarget menyumbang PAD Rp 5.000.000. Realisanya mencapai Rp 2.375.000 atau 47,5 persen.

Sekretaris Diskominfo Sampang Jaya Arbianto mengatakan, sesuai dengan aturan pemerintah pusat, instansinya bisa menyumbang PAD melalui retribusi radio dengan target Rp 5.000.000. ”Kalau masih dishubkominfo, kami melakukan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sekarang tidak,” katanya kemarin (8/9). Selain itu, pihaknya menerima surat edaran (SE) dari gubernur yang isinya membatasi penarikan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Baca Juga :  PAD Pasar Kencur Lebih Rp 7.000

Kepala Diskominfo Sampang Djuwardi membenarkan bahwa perolehan PAD di instansinya baru mencapai 1,96 persen dari target Rp 1.005.000.000. Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang itu mengaku, faktor yang menghambat PAD yakni peralihan pengawasan dan pengendalian tower yang saat ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pihaknya hanya dibebani pengelolaan PAD melalui izin lokasi menara telekomunikasi dengan rekomendasi tata ruang. Itu pun sudah menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang. Besarannya mencapai Rp 50 juta per tahun.

Menurut dia, diskominfo hanya dibebani pendapatan retribusi radio pemerintah daerah (RRPD) Rp 5 juta per tahun. Djuwardi mengaku sudah berkoordinasi dengan badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD) serta DPRD atas aturan baru itu. ”Aturannya mulai 1 Januari 2017,” terangnya.

Baca Juga :  Perolehan PAD Disperinaker Nol

Kabid Pendapatan BPPKAD Sampang M. Zurqoni menjelaskan, target Rp 1 milar diatur karena tarif retribusi diambil 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) menara telekomunikasi. Kemudian, para pemilik tower melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar penarikan retribusi lebih rendah.

Koko, panggilan M. Zurqoni, mengaku, NJOP setiap menara telekomunikasi bisa mencapai Rp 1 miliar. Sementara jumlah menara telekomunikasi di Sampang lebih kurang 145 unit. ”MK mengabulkan gugatan itu. Putusan MK, pengenaan retribusi 2 persen sudah tidak diperbolehkan. Daerah diminta menyesuaikan,” jelasnya.

Menurut dia, diskominfo tetap bisa menarik retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Namun, tarifnya harus di bawah 2 persen. Pihaknya belum mengetahui persentase penarikan retribusi yang boleh dilakukan diskominfo.

”Nanti setelah PAK, target PAD dari retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi akanturun drastis. Kemungkinan sekitar Rp 51 juta,” terkanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/