SAMPANG – Peran pers dinilai sangat membantu pembangunan daerah. Hal itu dikemukakan Kabag Humas Setkab Sampang Yulis Juwaidi Kamis (8/2). Menurut dia, salah satu peran media massa adalah kontrol sosial. Dengan demikian, kebijakan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Dia berkomitmen, akan membuka akses informasi. Dengan demikian, informasi tersebut dapat diketahui luas oleh masyarakat. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan pemerintah. ”Apalagi saat ini zamannya era keterbukaan informasi. Beda dengan zaman Orde Baru dulu, di mana akses informasi cukup terbatas. Wartawan punya hak untuk mengakses informasi,” katanya.
Ketua PWI Sampang Achmad Bahri mengungkapkan, sebagai insan pers, wartawan di Sampang selama ini sudah melakukan sinergi dengan pemerintah. Wartawan ikut mengawal pembangunan daerah sesuai perannya. Tanpa wartawan, pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. ”Kalau dari segi etika jurnalistik, wartawan di Sampang cukup bagus. Selama ini mereka cukup profesional dalam menjalankan profesinya,” katanya.
Banyak tantangan bagi insan pers saat ini. Salah satu godaan terlibat politik praktis. Menurut dia, masih ada wartawan yang terlibat politik secara aktif. ”Sehingga berita yang ditulis cenderung pesanan dari seseorang atau kelompok tertentu. Ini menjadi tantangan bersama agar wartawan di Sampang tidak ada yang seperti itu,” terangnya.
Selain itu, perusahaan media wajib memberi kesejahteraan kepada wartawan. Selama ini banyak wartawan yang memiliki penghasilan rendah. Sehingga tergoda dengan amplop, bahkan diiming-imingi proyek dan hal lain yang orientasinya adalah uang. ”Ini juga karena perusahaan media tidak mampu menyejahterakan wartawannya,” jelasnya.
SAMPANG – Peran pers dinilai sangat membantu pembangunan daerah. Hal itu dikemukakan Kabag Humas Setkab Sampang Yulis Juwaidi Kamis (8/2). Menurut dia, salah satu peran media massa adalah kontrol sosial. Dengan demikian, kebijakan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Dia berkomitmen, akan membuka akses informasi. Dengan demikian, informasi tersebut dapat diketahui luas oleh masyarakat. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan pemerintah. ”Apalagi saat ini zamannya era keterbukaan informasi. Beda dengan zaman Orde Baru dulu, di mana akses informasi cukup terbatas. Wartawan punya hak untuk mengakses informasi,” katanya.
Ketua PWI Sampang Achmad Bahri mengungkapkan, sebagai insan pers, wartawan di Sampang selama ini sudah melakukan sinergi dengan pemerintah. Wartawan ikut mengawal pembangunan daerah sesuai perannya. Tanpa wartawan, pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. ”Kalau dari segi etika jurnalistik, wartawan di Sampang cukup bagus. Selama ini mereka cukup profesional dalam menjalankan profesinya,” katanya.
Banyak tantangan bagi insan pers saat ini. Salah satu godaan terlibat politik praktis. Menurut dia, masih ada wartawan yang terlibat politik secara aktif. ”Sehingga berita yang ditulis cenderung pesanan dari seseorang atau kelompok tertentu. Ini menjadi tantangan bersama agar wartawan di Sampang tidak ada yang seperti itu,” terangnya.
Selain itu, perusahaan media wajib memberi kesejahteraan kepada wartawan. Selama ini banyak wartawan yang memiliki penghasilan rendah. Sehingga tergoda dengan amplop, bahkan diiming-imingi proyek dan hal lain yang orientasinya adalah uang. ”Ini juga karena perusahaan media tidak mampu menyejahterakan wartawannya,” jelasnya.
